DNI

MAYBANK sudah sejak 1980-an hadir di Indonesia. Hanya saja mereka beroperasi sebagai investment bank. Maybank tidak mendapat izin untuk menjadi retail banking. Tidak usah heran apabila penetrasi mereka kalah dibandingkan bank Malaysia lainnya, CIMB Niaga.

Namun, kini Maybank memperkecil ketertinggalannya. Secara cerdik mereka mengakuisisi Bank International Indonesia.

Mereka bisa melebarkan sayapnya menjadi retail banking dengan memanfaatkan izin dan cabang-cabang yang dimiliki BII. Mereka mengubah nama BII Maybank menjadi Bank Maybank Indonesia.

Otoritas moneter Indonesia mengizinkan akuisisi dan pergantian nama tersebut. Kita pun tidak mempermasalahkan kehadiran mereka.

Perbankan kita sudah lama dipenuhi bank-bank asing. Bukan hanya Malaysia, melainkan bank Singapura, Thailand, Tiongkok, Jepang, Korea, AS, dan negara-negara Eropa.

Ekonomi Indonesia memang dibuka lebar untuk asing. Kita menganggap sebagai geopolitik dan geoekonomi. Semua sektor dipersilakan dimiliki dan dikuasai asing.

Paket Kebijakan Ekonomi X melengkapi liberalisasi ekonomi yang kita lakukan. Bahkan restoran dan kafe pun dipersilakan 100% dimiliki asing.

Mereka boleh bersaing secara bebas dengan restoran-restoran tradisional seperti Mbok Berek, Ayam Suharti, Gudeg Yu Jum, atau Soto Ambengan.

Pemerintah tidak mau dikatakan kebijakan terakhir ini sebagai liberalisasi.

Namun, kenyataan penghapusan daftar negatif investasi (DNI) yang dikeluarkan Kamis (11/2), membuka investasi asing untuk bidang yang selama ini menjadi andalan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Seorang menteri mengaku merasa berdosa membiarkan kebijakan liberalisasi dilakukan pemerintah Jokowi-JK.

Ia tidak menyangka rapat kabinet terbatas ditutup lebih cepat oleh Presiden.

Padahal, ia ingin mengingatkan, apakah memang seperti ini keterbukaan ekonomi yang ingin kita lakukan.

AS, yang dikatakan sebagai embahnya liberalisasi, tidak menjadikan perekonomian mereka terbuka sebebas-bebasnya.

Kita masih ingat ketika pengelolaan pelabuhan mereka hampir diambil alih investor Timur Tengah.

Masyarakat AS menolak liberalisasi dan kontrak pengambilalihan itu dibatalkan.

Kita membuka diri terhadap masuknya bank-bank asing di Indonesia. Bahkan mereka diperkenankan beroperasi dan membuka ATM di tempat yang mereka maui.

Sementara bank kita untuk membuka ATM di Singapura dan Malaysia saja izinnya dibuat berbelit-belit dan persyaratannya nyaris tidak masuk akal.

Anehnya, di satu sisi kita begitu terbuka, tetapi di sisi lain kita bisa begitu antiterhadap asing.

Contoh perlakuan terhadap PT Freeport Indonesia.

Sepertinya apa yang mereka lakukan selalu salah.

Bahkan kemudian kita berupaya menyingkirkan mereka dari Indonesia karena menganggap mereka tidak memberi manfaat.

Padahal, banyak investasi asing yang sebenarnya mengancam eksistensi negara ini.

Seperti penguasaan bisnis telekomunikasi, bisnis perbankan, bisnis perminyakan.

Terakhir penghapusan DNI untuk bidang-bidang yang menjadi penghidupan warga bangsa ini seperti restoran dan kafe.

Masak Mbok Berek boleh disingkirkan oleh Singapore Hainan Rice atau Soto Ambengan dikalahkan Wonton Soup.

Kita memang butuh investasi, tetapi sebaik nya investasi untuk bidang yang kita belum kuat.

Jangan hanya karena kita tidak bisa mengatur persaingan, lalu kita meminjam tangan asing untuk menciptakan persaingan.

Industri film dibuka selebar-lebarnya kepada asing dengan harapan mendorong produksi film nasional.

Sebuah cara berpikir absurd, karena kalau Bollywood yang masuk ke Indonesia, pasti film India yang akan dibuat, bukan film nasional.

Pemerintah mengaku sudah mendengar masukan dari semua pihak, tetapi seperti kata seorang menteri, apakah liberalisasi seperti ini yang kita maui?