PMK

AKHIR tahun lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Sumatra Barat dan menyempatkan diri melihat sapi jenis simmental yang dikembangbiakkan di Balai Pembibitan Ternak Unggul di Payakumbuh.

Presiden kagum melihat sapi bibit yang jumlahnya sekitar 1.200 ekor dan diternakkan di padang rumput seluas 720 hektare itu.

Sapi-sapi tersebut menjadi modal meningkatkan produktivitas sapi potong di peternak.

Dengan kawin silang menggunakan inseminasi buatan, sapi-sapi lokal kita akan memiliki bobot badan lebih berat.

Saat ini kita masih kekurangan sapi potong.

Untuk itulah kita terpaksa mengimpor daging dari Australia dan Selandia Baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebenarnya kita bisa memenuhi kebutuhan daging dalam negeri apabila dilakukan program pengembangan sapi potong.

Dalam seminar nasional Restorasi Kebijakan Ekonomi di Surabaya, Kamis (28/1), Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan petani di daerahnya masih bisa meningkatkan produksi lebih dari 22% seperti yang dipasok sekarang.

Kuncinya terletak pada izin menggunakan lahan yang belum dioptimalkan.

Soekarwo mengambil contoh tanah milik Angkatan Laut di Grati.

Kalau saja tanah itu bisa dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi dan swasta untuk pengembangan sapi potong, bukan mustahil kita bisa memenuhi kebutuhan daging dalam negeri.

Hanya, semua itu butuh waktu.

Yang diperlukan ialah rencana kerja untuk mencapai kemandirian daging sapi.

Setelah itu kita harus konsisten menjalankannya.

Peternak Indonesia merupakan sosok yang kreatif dan mampu mengembangkan usaha apabila diberi kesempatan.

Persoalan pada kita, sering semua maunya terjadi dengan seketika.

Ketidaksabaran itulah yang membuat kita melompat dalam mengambil konklusi.

Kita merasa tidak pernah mampu swasembada daging dan putusannya kemudian membuka keran impor.

Paket Deregulasi IX yang dikeluarkan Rabu lalu bahkan mengambil keputusan lebih ekstrem.

Oleh karena pasokan daging selama ini hanya dari Australia dan Selandia Baru, kita merasa harganya dipermainkan kedua negara tersebut.

Untuk mengurangi ketergantungan, kita memutuskan membuka dari negara lain seperti India dan Brasil.

Sebenarnya impor yang dibatasi dari Australia dan Selandia Baru bukan tidak ada alasannya.

Dua negara itulah yang benar-benar terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sementara itu, di kawasan ASEAN, kita satu-satunya negara yang terbebas dari penyakit yang sangat menurunkan produktivitas sapi.

Perjuangan membebaskan diri dari PMK tidak mudah.

Kita butuh waktu 100 tahun untuk mengeradikasi PMK sejak penyakit itu pertama muncul di Malang pada 1887. Biaya yang kita keluarkan untuk bebas PMK amat mahal.

Pemerintah hendaknya tidak menggampangkan mengubah aturan dari basis negara menjadi zona.

Persyaratan yang harus dilalui sangat berat.

Pertama, para ahli kita harus bisa memastikan bahwa zona di sebuah negara importir benar-benar terbebas dari PMK.

Kedua, sapi-sapi yang dimpor dari sana harus dimasukkan ke karantina dan itu harus di sebuah pulau khusus.

Kalau kita sekadar melihat impor daging dari India lebih murah, kita akan membayar mahal dari sisi akibat apabila dua persyaratan itu tidak dipenuhi.

Presiden tidak akan lagi melihat simmental yang gemuk seperti di Payakumbuh apabila wabah PMK merebak lagi di Indonesia.

Penting bagi para pemimpin untuk berpikir dulu pendapatan, karena sesal kemudian tidak berguna.

Lebih baik kita berpikir jangka panjang mengembangkan peternakan sapi potong daripada sekadar mengimpor hanya karena takut inflasi.