Tapal Batas

PERBATASAN, tapal batas, ialah lokus yang amat penting, tapi kerap menghadapi takdir yang tak pasti.

Ia etalase sebuah wilayah, beranda sebuah negara, tapi kerap diperlakukan serupa 'buritan'.

Ia penentu negara jadi berdamai atau berseteru, tapi selama ini pemerintah pusat memandang serupa noktah.

Jadilah tapal batas beranda yang dibiarkan porak-poranda.

Di negeri ini perbatasan kerap memunculkan rasa terhina.

Wajarlah mereka kerap goyah 'imannya' pada negara.

Di banyak tempat yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, misalnya, umumnya kita kalah wibawa.

Dengan Malaysia kita terlalu banyak menumpuk luka. Kita berpikir, cukuplah luka terakhir ketika kita kehilangan Sipadan dan Ligitan.

Namun, jiran itu masih tak puas juga, mencoba menggoda Blok Ambalat.

Tensi di laut sempat meninggi.

Di ASEAN, selain potensi konflik perbatasan Indonesia-Malaysia, beberapa negara seperti Thailand-Kamboja, Myanmar-Bangladesh, Vietnam-Kamboja, juga menyimpan 'bara'.

Perbatasan ialah garis imajiner yang memisahkan satu negara dengan negara lain di atas permukaan bumi.

Itu kata JG Starke, ahli hukum internasional.

Benarkah ia hanya garis khayali yang diwujudkan dengan suka-suka berdasarkan mana yang kuat?

Tak sepenuhnya benar! Di situ ada histori, regulasi, strategi diplomasi, dan persepsi kekuatan pertahanan yang dianggap tinggi.

Namun, khususnya di garis batas darat dan laut kita, perbatasan menjadi surga bagi para pencuri, penyelundup, lanun, dan mereka yang berniaga dengan jalan gelap.

Dalam banyak fakta, manusia-manusia perbatasan juga memikul beban derita yang nyaris sempurna.

Kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang buruk harus menjadi penjaga 'beranda', bersanding serta 'bertanding' melawan warga Malaysia dan lain-lain negara.

Perasaan seperti apa selain minderwaardig yang terpilin-pilin?

Karena itu, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Timor Leste yang pertama di tahun ini, dan membincangkan kembali perbatasan sebagai soal pokok, menjadi amat berarti.

Untuk kesekian kalinya kedua negara membincangkan perbatasan.

Desember silam Jokowi bahkan langsung meninjau pembangunan pos pelintas batas di Motaain, Atambua, NTT.

Selain di perbatasan Timor Leste, pembangunan infrastruktur di perbatasan Malaysia, kata Jokowi, juga menunjukkan gerak menggembirakan.

Timor Leste, bekas provinsi ke-27 Indonesia (1976-1999) itu memang berpisah dari kita dan masih menyisakan bilur-bilur luka.

Namun, suratan sejarah telah menjadikan ia negara berdaulat dan pasti punya martabat.

Indonesia berkepentingan menata bersama wilayah perbatasan dengan tepat agar ekonomi negeri berwarga negara 1,1 juta jiwa itu lekas bertumbuh, tak lagi terbelit kemiskinan.

Pengelolaan tapal batas kedua negara yang pernah bersatu ini harusnya jadi contoh.

Ada kesetaraan, tetapi memperlihatkan Indonesia negara besar yang tak jemawa.

Ada manfaat ekonomi yang konkret untuk saling menguatkan.

Baik juga kita selalu mengingat peringatan Hasyim Djalal, ahli kelautan kita, bahwa perbatasan Indonesia termasuk yang sangat rawan di dunia.

Letak Indonesia di persimpangan yang ramai, dengan garis pantai terpanjang di dunia, membutuhkan perhatian besar banyak pihak: pemerintah, parlemen, masyarakat. Ia kerja besar dari komitmen besar.

Ke dalam, merawat perbatasan akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan Jokowi.

Bukankah ia berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran?

Gagal di perbatasan, pastilah gagal di dalam. Dalam konteks ke luar, betapa aib jika di era bersatunya ekonomi ASEAN, negara-negara anggotanya justru sibuk berseteru karena mereka pandir mengurus tapal batas!