Prasangka

SEPERTI juga gagasan, prasangka juga tak mati. Ia hidup, bahkan kini seperti menemukan 'musimnya'.

Penulis Amerika, James William, benar, "Sebagian besar orang berpendapat mereka sedang berpikir, padahal mereka tengah menata kembali prasangka-prasangkanya."

Sejak 11 September 2001, Amerika justru seperti mengembangkan virus prasangka ke banyak negara.

"Musuh terbesar manusia ialah prasangka," kata penyair Inggris abad ke-19, Charles Caleb Colton.

Prasangka telah mendestruksi dunia berabad-abad. Apa namanya kalau bukan prasangka jika Irak digempur hingga babak belur pada 2003?

Irak--dan Suriah--kini bahkan menjadi palagan kekerasan yang menjadi embrio Islamic States.

Prasangka pun beranak-pinak. Bagaimana mungkin syiar agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) dilakukan lewat jalan kekerasan?

Indonesia, juga tak sepi dari prasangka yang berbuah destruksi. Apa namanya kalau bukan prasangka dalam banyak kerusuhan sosial yang pernah terjadi?

Apa bukan prasangka ketika orang-orang diusir dan kampung mereka di Mempawah, Kalimantan Barat, dibakar?

Itulah yang dialami para pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Atas dasar apa warga membakar kalau bukan karena prasangka (buruk)?

Tak ada sepotong kata pun dasar hukum yang membolehkan destruksi itu dilakukan. Jelas, ada kesan negara membiarkan.

Gerakan yang didirikan Ahmad Moshaddeq pada 2011 itu tersebar di sedikitnya 14 provinsi. Moshaddeq sebelumnya bergabung dengan Negara Islam Indonesia, berkongsi dengan Panji Gumilang, pada 1987. Kongsi mereka pecah.

Pada 2000, pria kelahiran 21 April 1944 itu mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang berhasrat menyatukan ajaran tiga agama wahyu, yang dibawa Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Musa.

Pada 2007, MUI melarang ajaran Moshaddeq. Tahun berikutnya Pengadilan Negeri Jaksel memvonis Mushaddeq empat tahun penjara. Sebagai gagasan, Al-Qiyadah tak mati. Ia kemudian bermetamorfosis menjadi Millah Abraham. Gafatar kini sedikitnya punya pengikut 8.000 orang. MUI tengah mengkaji Gafatar.

Majelis ini sedikitnya telah mengeluarkan fatwa sesat pada 14 ajaran, antara lain Syiah, Jemaat Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Agama Salamullah (Lia Eden), Aliran Kutub Robani, Jemaat Kristiani Pondok Nabi dan Rasul Dunia, dan NII KW IX Ponpes Alzaytun Indramayu.

Berkali-kali, setelah fatwa MUI, publik yang tak suka, melakukan kekerasan dan pengusiran. Fatwa yang tak mengikat itu serupa pengesahan bagi massa intoleran melakukan destruksi.

Kini setelah pengusiran Gafatar, terulang pula pada Jemaat Ahmadiyah di Bangka Belitung. Pengusiran diperkuat surat pemerintah kabupaten.

Sikap warga dan pemerintah daerah yang kompak mengusir sesama saudara sebangsa ini mengundang tanya. Di mana pelindungan negara terhadap warganya? Pemerintah jelas hanya mencari jalan aman. Akan tetapi, di tengah keringnya tanggung jawab pemerintah daerah, kita boleh memberi apresiasi tinggi kepada Bupati Landak, Kalimantan Barat, Adrianus Asia Sidot.

Ia menjamin keamanan bekas anggota Gafatar. Bahkan, pemda akan membina mereka. Begitulah memang seharusnya negara bekerja. Ia tak melebarkan prasangka, justru segera menutupnya.

Di luar itu, berbagai ajaran yang dianggap menyimpang seharusnya dilihat sebagai koreksi terhadap mereka yang selama ini punya 'otoritas' dalam mengelola ajaran arus utama.

Mungkin mereka tak pernah disapa. Ini juga awal lahirnya prasangka.***