PLN Jilid II

TAHUKAH kapasitas terpasang pembangkit listrik yang kita miliki sepanjang 70 tahun merdeka?

Total daya yang kita miliki sekitar 47 gigawatt.

Rata-rata, tiap tahun kita hanya mampu membangun sekitar 670 Mw.

Jumlah itu tentu sangat tidak memadai untuk negara dengan penduduk 250 juta jiwa. Apalagi, tingkat pertumbuhan permintaan sekitar 8,8%.

Tidak usah heran apabila konsumsi listrik per kapita kita hanya 0,8 Mwh, lebih rendah daripada Vietnam dan Thailand.

Itu pun hanya 84% warga kita yang menikmati listrik.

Masalah makin parah oleh terbatasnya jaringan transmisi.

Sebanyak 40% listrik di Jawa Timur, misalnya, tidak bisa termanfaatkan karena ketiadaan jaringan transmisi.

Padahal, kapasitas listrik di Jatim mencapai 9 ribu Mw. Itu pemborosan luar biasa.

Atas dasar itulah, rencana pembangunan pembangkit listrik 42 Gw dalam 5 tahun ke depan dikatakan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tidak ubahnya seperti membangun PLN kedua.

Itu merupakan pekerjaan raksasa karena kita akan melompat dari kemampuan membangun pembangkit listrik rata-rata 670 Mw menjadi rata-rata 8 ribu Mw.

Lebih dari 10 kali lipat per tahun.

Belum lagi jaringan transmisi yang harus dibangun minimal 9 ribu kilometer per tahun.

Total investasi yang dibutuhkan sekitar US$73 miliar atau lebih dari Rp1.000 triliun.

Dari rencana itu, PLN membangun 10 Gw, sisanya diserahkan kepada swasta.

Memang sempat muncul pertanyaan tentang perlunya kita membangun pembangkit listrik sebesar itu.

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat menuduh rencana itu sebagai rekayasa orang yang berbisnis di industri kelistrikan dan hanya akan membebani PLN.

Namun, Dirut PLN mengatakan jumlah itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena negara mempunyai kewajiban memenuhi target elektrifikasi 94% pada 2019.

Dengan jumlah tambahan kapasitas seperti itu pun, konsumsi listrik per kapita bangsa Indonesia tetap pada angka 0,8 Mwh.

Kini pekerjaan rumah kita tidak memperdebatkan target pembangunan pembangkit listrik, tetapi bagaimana memecahkan berbagai kendala.

Persoalannya sangat beragam, mulai dari teknologi, pilihan energi, pendanaan, ketersediaan lahan, dukungan masyarakat, sampai soal hukum.

Sofyan Basir mencontohkan persoalan hukum terkait dengan pembebasan lahan.

Ada tiga titik di Jawa Tengah yang harus dilewati untuk membangun menara tranmisi.

Masyarakat menolak jika harga pembebasan lahan berdasarkan nilai jual objek pajak.

Kalau tak dipenuhi, jaringan transmisi tidak akan terbangun dan listrik yang dihasilkan tidak akan bisa dimanfaatkan.

Kalau permintaan warga dipenuhi, pegawai PLN bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Lalu, disepakati mengikuti harga permintaan warga dengan disaksikan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengawas keuangan.

Namun, tak lama kemudian pegawai PLN diperkarakan melakukan tindak korupsi.

Sejak kasus itu, tidak ada lagi pegawai PLN yang mau mengambil risiko.

Rencana pembangunan PLN jilid II memang langkah revolusioner. Untuk itu, harus ada keberanian dari bangsa ini untuk melakukan lompatan besar.

Jika tidak, kita akan terus hidup dalam 'kegelapan'. Apalagi, pembangunan itu membutuhkan 301.300 km konduktor aluminium, 2.600 set trafo, dan 3,5 juta ton baja.

Itu merupakan peluang bagi industri dalam negeri.

Tenaga kerja yang akan terserap langsung 650 ribu orang, dan tidak langsung 3 juta orang.

Ini pekerjaan raksasa dari bangsa ini.