GBHN

RAPAT Kerja Nasional PDI Perjuangan mengangkat isu pembangunan yang maju-mundur, tak ubahnya tarian Poco-Poco. Salah satu yang dianggap PDIP sebagai penyebabnya ialah tidak adanya garis besar haluan negara. Karena itu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menyampaikan gagasan untuk menghidupkan kembali acuan seperti GBHN, agar pembangunan negara bisa berkesinambungan.

Ide itu ternyata tak menggelinding karena dianggap lebih didasarkan kepada romantika sejarah. Amendemen terhadap UUD 1945 tidak memungkinkan dihasilkannya kembali GBHN. Kita sudah tidak mengenal lagi lembaga tertinggi negara, juga presiden sebagai mandataris MPR.

Kita kerap mempersoalkan ketatanegaraan dari sistem semata. Kita melupakan faktor orang yang melaksanakan sistem. Padahal, orang dan sistem merupakan dua sisi dari satu mata uang. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, kita bisa menerapkan sistem itu karena memiliki pemimpin kuat.

Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto merupakan pemimpin yang bervisi ke depan. Mereka bisa mengartikulasikan pemikiran kepada tim di bawahnya untuk diterjemahkan dalam program. Konsep itu pun dibawa ke forum legislatif untuk ditetapkan sebagai arah pembangunan negara.

Keduanya bukan saja visioner, melainkan juga bersikap kerja get things done. Presiden Soeharto memperkenalkan konsep pembangunan jangka panjang 25 tahun, bahkan periode keduanya ia sebut sebagai tahap tinggal landas menuju negara industri.

Dengan itulah kita memiliki tahapan pembangunan yang mudah diukur tingkat keberhasilannya. Setiap periode lima tahun menjadi kelanjutan periode berikutnya. Itulah yang membuat dalam 25 tahun pembangunan tahap pertama, kita mampu membangun pertanian dan industri berbasis pertanian. Setelah itu, seharusnya kita memasuki tahap pembangunan jangka panjang kedua yang akan membawa kita membangun industri manufaktur dan menjadikan kita sebagai negara industri.

Sayang rencana pembangunan jangka panjang kedua itu tidak selesai. Ketidaksukaan kita kepada Presiden Soeharto membuat kita antipati kepada semua yang sudah ia lakukan, termasuk rencana pembangunan yang sudah dirumuskan. Setelah reformasi, cara pandang kita menjadi miopik. Rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam UU lebih menjadi keputusan politik hasil kompromi sesaat. Tidak ada platform nasional buah gagasan hebat para pemikir besar bangsa.

Tak usah heran bila terjemahan rencana pembangunan lima tahun lebih bertumpu pada pemikiran presiden terpilih. Apalagi, lima presiden terpilih setelah reformasi tak secemerlang Bung Karno dan Pak Harto. Mereka juga tak mampu mengartikulasikan pikiran dalam hal yang mudah dipahami rakyat. Selain itu, pemimpin yang terpilih menjadikan pemimpin sebelumnya 'musuh'. Mereka tak mau melanjutkan ide pemimpin sebelumnya karena dianggap hanya membawa platform parpol pengusung. Kalau PDIP serius dengan gagasan menghidupkan GBHN, mereka harus mengajak pemimpin partai lain duduk bersama merumuskan platform nasional.

Indonesia seperti apa yang hendak kita bangun 25 tahun ke depan dan disepakati sebagai pegangan bersama siapa pun presidennya. Lalu, kita kumpulkan putra-putra terbaik agar menerjemahkan platform nasional itu dalam rencana pembangunan jangka panjang. Tanpa itu, kita hanya bernostalgia.