Super Mega

RASA sungkan 'melawan' bisa jadi getar dari sebuah karisma pemimpin. Namun, rasa sungkan yang berlebihan dan berujung tak peduli bisa jadi musibah. Terlebih lagi, kesungkanan dan keengganan karena ia dinubuatkan bisa menjadi gangguan yang merusak ketertiban. Yang memimpin dan yang dipimpin bisa sama-sama menjadi dekaden. Kita punya sejarah tentang itu. Bung Karno ditahbiskan menjadi presiden seumur hidup, Presiden Soeharto berkuasa seperti tak terbatas. Keduanya diberi 'cek kosong' untuk mengisi Indonesia terserah mereka suka. Kita lupa vitalitas manusia punya tapal batasnya.

'Bapak Pendiri Bangsa' dan 'Bapak Pembangunan' itu sama-sama punya kisah tragis yang sama. Mereka diturunkan dengan tsunami caci maki. Rasa sungkan elite politik kita 'melawan' menjadi racun mematikan. Dalam skala yang berbeda, saya melihat bahaya itu juga pada PDIP di bawah Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri. Tanpa pidato pertanggungjawaban, ia dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP dalam kongres IV di Bali, Jumat (10/4). Itulah yang disebut Mega sebagai budaya politik baru, yakni proses konsolidasi yang bergerak dari bawah ke atas secara musyawarah. "Inilah kematangan demokrasi yang membumikan Pancasila."

Mega juga 'mempersiapkan' dua anaknya, Muhammad Prananda dan Puan Maharani, dengan masuk struktur dewan pimpinan pusat. Nama beberapa kader muda lain yang cemerlang tak tertera. Saya setuju musyawarah sebagai keluhuran demokrasi Pancasila. Tapi, partai yang mengusung nama 'demokrasi' ini seperti tak memberi jalan munculnya kader lain untuk bersaing dalam bursa ketua umum. Mereka sungkan, berwacana sekalipun, bersaing dengan 'sang Ibu'. Hanya Mega yang bisa menyatukan dan memajukan partai itu? Hanya genealogi Soekarno yang bisa menjadi tali perekat, yang lain bisa jadi peretas? Nujum yang menjadi paradoks demokrasi. Dalam demokrasi, soal darah (juga suku, agama, gender) menjadi nisbi.

Kapabilitaslah yang hakiki. Jika 'jalan darah' menjadi yang utama, itu cara raja-raja bertakhta. Seperti pengakuan internal PDIP sendiri, Mega kerap memikirkannya sendiri dalam menyusun kepengurusan. Kalaupun berkomunikasi, hanya dengan Puan dan Prananda. Ini Super Mega! Memikirkan sendiri atau hanya dengan dua anaknya, partai sebesar PDIP, apakah tak melancungi objektivitas? Sejarah tak akan menghapus peran penting Mega dalam demokrasi. Kita tahu, Tragedi Sabtu Kelabu (27 Juli 1996) yang mematikan para martir menjadi buhul demokrasi yang menancapkan panji-panji reformasi dua tahun kemudian. Kita hargai kini dalam usianya yang mendekati 70 tahun, ia masih bergelora memimpin partai.

Namun, harus diingatkan, Mega tak boleh membawa partai politik sebagai elemen utama demokrasi dalam Republik menjadi urusan privat, urusan keluarga. Politik adalah ruang publik. Semula, sebelum kongres, saya membayangkan Mega yang menakhodai PDIP sejak 1993 turun takhta, memercayakan kepada kader muda. Ia naik kelas menjadi negarawan. Ia menjadi Ibu bersama. Mega justru seperti amat menikmati panggung PDIP, panggung politik. Tugas presiden yang besar pun akhirnya direduksi menjadi petugas partai.