Traktor

PARA petani di Lamongan, Jawa Timur, bertepuk tangan ketika Presiden Joko Widodo mencopot sepatunya dan menggulung celana panjangnya.

Presiden mendorong traktor tangan untuk mengolah tanah agar bisa ditanami.

Pemerintah berharap langkah mekanisasi bisa meningkatkan produksi beras nasional dan swasembada pangan bisa dicapai.

Program pentraktoran sempat memicu kritik.

Pasalnya 1.300 traktor yang dipajang saat acara dikira petani akan dibagikan untuk mereka.

Ternyata setiap desa hanya akan mendapatkan lima traktor dan traktor lainnya dibagikan ke seluruh Indonesia.

Di saat petani di Lamongan kecewa, petani di Bojonegoro justru berharap tidak mendapatkan traktor tangan.

"Memang kelihatan hebat dengan traktor tangan, tetapi Bojonegoro tidak perlu ikut-ikutan. Saya tak punya pekerjaan lagi kalau semua pakai traktor tangan," ujar seorang buruh tani kepada Bupati Suyoto.

Pertanian masih merupakan pekerjaan utama sebagian masyarakat Indonesia.

Namun, di Jawa, kebanyakan petani tidak memiliki lahan.

Mereka bekerja sebagai buruh tani. Sebagai orang yang memahami kehidupan petani, Bupati Suyoto mengerti maksud yang disampaikan warganya.

Pemerintah tidak bisa menyederhanakan persoalan.

Keinginan meningkatkan produksi harus disertai pemahaman kehidupan rakyat.

Tanpa itu, kehidupan sosial terkorbankan.

Pembangunan kerap hanya dilihat dari aspek operasional.

Padahal, itu seharusnya berlandaskan visi yang diterjemahkan dalam strategi dan ditunjang peraturan agar operasionalnya tidak berbenturan.

Untuk meningkatkan produksi beras nasional, yang harus diperhatikan ialah luas sawah yang tersedia.

Peningkatan produksi, selain bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas tanaman, bisa juga dengan meningkatkan frekuensi tanam.

Misalnya, dari dua kali tanam setahun menjadi tiga kali tanam.

Peningkatan produktivitas tanaman butuh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas para penelitilah menemukan varietas padi dengan produktivitas lebih tinggi.

Peningkatan frekuensi penanaman hanya bisa dilakukan jika tersedia air yang cukup.

Kesiapan Badan Urusan Logistik menyerap hasil produksi petani tak kalah penting.

Selama Bulog mau membeli berdasarkan harga pokok yang ditetapkan pemerintah, petani akan terpacu meningkatkan produksi.

Namun, kalau seperti sekarang, Bulog belum juga membeli produk petani di saat musim panen, petani enggan meningkatkan frekuensi penanaman.

Persoalan muncul akibat visi hanya diterjemahkan dalam aspek operasional.

Terjadilah simplikasi, produksi akan meningkat dengan pentraktoran.

Padahal, Nawa Cita menjanjikan penambahan 1 juta hektare sawah, pembangunan waduk, dan perbaikan irigasi yang jadi prasyarat tercapainya swasembada beras.

Dengan langkah strategis dan ditopang kebijakan yang jelas, kita mampu berswasembada beras.

Kunci utamanya hadirnya kepemimpinan tegas dan tak terjebak seremonial.

Kita bisa berkaca dari mendiang Lee Kuan Yew yang mampu menyediakan air bersih bagi warganya.

Lee sadar, Singapura tak bisa terus mengandalkan pasokan air dari Johor meski perjanjiannya sampai 2061.

Ia kerahkan semua ahli.

Kini Singapura menjadi satu-satunya negara ASEAN yang air kerannya bisa langsung diminum.

Di sinilah, pemimpin harus punya visi dan mampu menggerakkan warga bangsanya untuk menggapai visi itu.