Realitas Semu

"APA kabar Indonesia?" tanya seorang motivator dengan penuh gairah dalam sebuah bimbingan wirausaha Indonesia. Para peserta juga menjawab dengan penuh vitalitas, serentak. "Luar biasa!"

Saya tak hendak meruntuhkan pekik gelora itu. Mereka punya cara sendiri untuk 'saling menghidupi' meski harus menjawab dengan realitas semu.

Benarkan Indonesia luar biasa?

Para motivator memang berjasa sebagai pembangkit jiwa-jiwa yang mungkin rapuh menjadi penuh vitalitas. Mereka harus berkomunikasi membangun vibrasi harapan dari realitas yang sesungguhnya muram.

Namun, jujur saja, jika pertanyaan serupa ditujukan kepada saya, saya akan menjawab jujur, "Rakyat Indonesia baik-baik saja, kecuali para elitenya yang tumpul pikir dan lumpuh aksi memuliakan publiknya."

Apa namanya kalau tak majal jika penegak hukum seperti KPK dan Polri terus berseteru dan berulang?

Apa namanya kalau tak majal jika sejak anggota DPR 2014-2019 pertama kali bersidang, Oktober tahun lalu, masih berkutat urusan mereka sendiri, termasuk angket terhadap Menkum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly?

Indonesia memang baik-baik saja karena mempunyai rakyat yang 'luar biasa'.

Mereka para 'laskar harapan' yang tidak pernah lelah. Merekalah yang menjadikan harapan sebagai 'tonikum'. Setidaknya, pertama, harapan sewaktu kemerdekaan.

Mereka mengira setelah bangsa ini lepas dari penjajah, lampu Aladin segera menyala.

Kedua, harapan cukup pangan, sandang, dan papan ketika Orde Baru mulai berkuasa.

Ketiga, harapan datangnya demokrasi ketika reformasi dimulai: hukum tegak dan politik bisa menjadi rumah yang bisa menyemai para calon/pemimpin yang punya orientasi kepublikan tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Ternyata Pemilu 2014 tercatat sebagai pemilu paling brutal, penuh persekongkolan jahat politik uang. Sebagian rakyat justru diajak dalam permainan itu. Itulah wajah politik kita. Sebagian besar wakil rakyat kini ialah hasil dari praktik kotor serupa itu.

Apa namanya kalau bukan penyabar, jika rakyat sesungguhnya korban dari praktik khianat terhadap UUD 1945, terutama sekali Pasal 33 dan 34.

Mana praktik 'ekonomi nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan'?

Mana realisasi dari ayat 'Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat'?

Mana pula realisasi amanah 'fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara'?

Jika 30 juta penduduk miskin serentak di seluruh negeri unjuk rasa, menuntut keadilan yang diamanahkan, karena jurang kaya dan miskin kian menganga, mereka punya hak. Namun, mereka tak melakukannya.

Apa namanya kalau bukan 'laskar penyabar?'

Apa namanya mereka yang menjadi representasi negara, bergaji dan berfasilitas negara, tetapi justru terus berseteru, korup pula, dan membuat negara jadi rapuh?

Sedihnya, dalam kondisi serupa itu saya belum melihat Joko Widodo sebagai kepala negara terampil mengelola problem serupa itu.

Karena itu, dengan jujur saya berat hati menjawab pertanyaan sang motivator dengan frasa "Luar biasa!" Ini realitas semu!