Jepang

PRESIDEN Joko Widodo berjanji untuk membawa oleh-oleh dari kunjungannya ke Jepang dan Tiongkok. Oleholeh yang dimaksud ialah investasi. Jokowi berharap kedua negara itu meningkatkan investasi di Indonesia. Jokowi sangat bersemangat untuk mengajak para pengusaha Jepang dan Tiongkok datang ke Indonesia. Presiden rela pergi dengan menggunakan shinkansen ke pabrik Toyota di Nagoya agar Akio Toyoda mau menambah lagi investasinya. Sebagai pasar yang berkembang, Indonesia merupakan daerah tujuan investasi menarik. Jumlah kelas menengah yang 45 juta orang pasti dilihat pengusaha sebagai pasar potensial. Apalagi jumlah  itu diyakini akan meningkat menjadi 100 juta dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, faktor dalam membuat putusan untuk melakukan investasi atau tidak, tidak tunggal. Persoalan kenyamanan berusaha, kemudahan perizinan, sampai keamanan merupakan faktor yang tidak kalah penting. Investasi berbeda dengan berdagang, orientasinya bersifat jangka panjang. Di kolom ini saya pernah menyampaikan, ibarat restoran, Indonesia merupakan restoran yang menyajikan makanan lezat. Hanya orang enggan makan karena pemilik, pelayan, dan petugas keamanannya sering bertengkar sendiri sangat gaduh sehingga membuat pengunjung restoran tak nyaman. Kita lihat saja para elite politik yang tidak pernah berhenti cakar-cakaran. Kalau yang di atas seperti itu, tidak mengherankan apabila masyarakat di bawah ikut gaduh.

Belum lagi buruh yang selalu heboh ketika mengajukan tuntutan. Kalau Jokowi ingin mengundang investasi masuk lebih besar, tugas itulah yang harus diselesaikan. Konsentrasi kita benar-benar untuk melayani dan bekerja, bukan terus bertengkar. Kita juga harus mau memahami kultur bangsa yang kita ingin undang untuk berinvestasi. Jepang, misalnya, ialah bangsa yang sangat detail. Kecintaan kepada negaranya juga begitu kuat. Saya pernah punya pengalaman ketika menjadi anggota advisory board pembangunan moda raya terpadu (MRT) pada 2006. Kita cenderung ingin cepat, proyek bisa segera dikerjakan. Namun, Jepang begitu detail membahas naskah kerja sama. Mulai persoalan teknis pelaksanaan, pendanaan dalam negeri, dan peraturan penunjangnya mereka tanyakan secara terinci.

Kita tahu pengeboran pertama proyek pembangunan MRT akhirnya baru dimulai pada 2012. Penghambatnya justru lebih banyak pada kita. Mulai ketidaksepakatan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang beban pembiayaaan hingga soal pembebasan lahan untuk infrastuktur. Ketika kini kita meminta Jepang ikut membangun infrastruktur kita, yang harus diperhatikan ialah pelaksana proyek dan pengadaan barang modalnya. Sama seperti China, ketika pemerintah Jepang hendak membangun infrastruktur di Indonesia, kontraktornya pasti akan ditunjuk perusahaan Jepang.

Kebutuhan barang modal pasti juga menggunakan produk Jepang. Siapkah kita menerima kerja sama seperti itu? Sejauh mana 'nasionalisme' bisa menghambat pelaksanaan nota kerja sama? Kita harus memikirkannya sejak awal. Ja ngan sampai kita sepakat menandatangani kerja sama, tetapi kita kemudian menghambat karena merasa dirugikan. Lebih baik kita bicara pahit di depan. Segala macam unintended consequences diidentifi kasi dan disampaikan kepada partner kita. Setelah  disepakati, kita harus komit dan menjalankan sepenuhnya semua perjanjian. Itulah sikap yang harus kita jalankan kalau kita mau mengundang investasi