Suara Profesor 15 Januari

SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan. Lima dekade kemudian, di tanggal yang sama, suara profesor diuji. Mau menjadi hiasan kekuasaan atau penanda batas bagi kekuasaan?

Jumlah profesor alias guru besar di negeri ini tidaklah banyak. Sekitar 6.500 orang yang di depan nama mereka tertulis ‘Prof’. Jauh lebih sedikit lagi jumlah profesor yang konsisten menjadi corong kebenaran.

Profesor, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, adalah jabatan akademik tertinggi. Mereka dituntut tidak hanya pintar, tetapi juga produktif menulis buku, karya ilmiah, dan menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat. Karena itu, profesor kerap diasosiasikan dengan otoritas pengetahuan.

Stereotipe lama melekat ialah rambut beruban, kepala botak, kacamata tebal, pelupa. Kini citra itu berubah. Profesor bisa nyentrik, populer, bahkan menjadi aktor film. Namun, perubahan rupa tidak selalu diiringi perubahan integritas.

Tidak sedikit profesor yang justru piawai mencari jalan pintas. Pada September 2024, misalnya, terbongkar dugaan rekayasa pemenuhan syarat guru besar oleh 11 dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Modusnya administratif, dampaknya sistemik.

Modus lain lebih memprihatinkan. Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 2024 membuat mata terbelalak. Sebanyak delapan dari sepuluh guru besar pernah menerbitkan artikel di jurnal abal-abal. Integritas, kualitas kepakaran, dan keilmuan pun patut dipertanyakan.

Profesor yang memasuki arena politik praktis juga tidak sedikit. Ada yang moncer berkarier. Ada pula yang tidak tahan godaan, berakhir di bui karena korupsi. Kepintaran tanpa panduan moral ternyata tidak cukup.

Sejatinya, profesor wajib memiliki integritas sebelum mengajari mahasiswa. Harapan itu pula yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menemui 1.200 guru besar dan pimpinan perguruan tinggi pada 15 Januari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyoroti korupsi, under invoicing, dan kebocoran negara, seraya menuntut perguruan tinggi mencetak SDM unggul, berintegritas, dan berjiwa nasionalis.

Pada hari yang sama, di Universitas Gadjah Mada, berlangsung pengukuhan guru besar Zainal Arifin Mochtar, satu dari 559 guru besar aktif UGM. Uceng, sapaan akrabnya, dikenal vokal, kritis, dan konsisten. Fokus pemikirannya jelas, yaitu demokrasi, antikorupsi, dan tata kelola pemerintahan bersih. Konsistensi itu bahkan dibayar mahal, ia diteror via telepon.

Dalam pidatonya, Uceng mengungkap kegundahan atas kemunduran lembaga negara independen, khususnya lembaga yudisial dan lembaga unelected, seiring menguatnya konservatisme dan otoritarianisme satu dekade terakhir.

Penutup pidatonya tajam dan jujur bahwa menjadi profesor relatif soal administratif; yang jauh lebih sulit ialah sikap, kiprah intelektual, dan tanggung jawab moral.

Pemeran film dokumenter Dirty Vote (2024) itu menyerukan, profesor sebagai intelektual organik bekerja bersama mereka yang tertindas. Bekerja bersama tak selalu berarti turun ke jalan, tetapi memberdayakan dan menguatkan pengetahuan mereka, terutama di tengah pembodohan dan pemiskinan kesadaran yang kian sistematis.

Uceng mempersembahkan keprofesorannya kepada para pencari keadilan, pembaru di tengah kesumpekan, mereka yang ditahan sewenang-wenang, aktivis yang masih berstatus tersangka, dan orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Kata dan perbuatannya berjumpa.

Menariknya, 15 Januari bukan tanggal biasa. Lima puluh dua tahun silam, tepatnya 1974, jejak demonstrasi besar mahasiswa berujung kerusuhan. Dikenal sebagai Malari, Malapetaka 15 Januari. Latar belakangnya penolakan modal asing khususnya Jepang dan kemarahan atas nepotisme lingkaran kekuasaan Orde Baru.

Kiranya, di negeri yang sejarahnya mengajarkan perlawanan, para profesor tidak pernah lelah bersuara menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada akhirnya, gelar tertinggi bukanlah profesor, melainkan keberanian untuk tetap berpihak kepada kebenaran seperti yang dicontohkan Uceng.