Negara Bahagia

INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan. Belakangan, berdasarkan beberapa studi dan survei terbaru dari lembaga-lembaga internasional yang kredibel, Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, bahkan mengungguli negara maju.

Ada survei Global Flourishing Study (GFS) yang risetnya dikerjakan secara kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset global Gallup (2025). Ada juga studi World Happiness Report oleh Great Power Index (2024) dan survei Global Happines dari lembaga riset pasar dan konsultasi global, Ipsos (2024). Semuanya menempatkan Indonesia di rangking atas dalam urusan kebahagiaan warganya.

Bagaimana respons kita? Bagi Presiden Prabowo Subianto, kabar itu mengharukan. Reaksi tersebut ia sampaikan saat perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1). Terharu bisa dua makna. Haru karena bahagia atau haru karena sedih. Entahlah, di mana sebetulnya 'posisi' haru Presiden, bisa jadi di antara keduanya. Antara bahagia dan sedih.

Itu mirip dengan respons kebanyakan orang Indonesia terhadap hasil survei tentang negara bahagia tersebut. Reaksinya campur-campur. Bahagia, iya, haru, iya, tapi kaget juga, iya. Lebih tepatnya, tidak menyangka Indonesia bisa berada di jajaran atas negara-negara bahagia di tengah kondisi sebagian masyarakat yang masih jauh di bawah standar sejahtera.

Lo, memangnya orang tidak sejahtera alias miskin enggak boleh punya perasaan bahagia? Bukan begitu. Bagaimanapun, kebahagiaan itu lintas kasta. Kebahagiaan bukan hak eksklusif orang kaya dan berpunya. Walaupun kemiskinan dan kebahagiaan terkadang sulit disatukan, selalu ada titik kebahagiaan yang bisa diraih seseorang tanpa harus memiliki banyak harta.

Begitu pun dengan metode penilaian yang dipakai sejumlah lembaga riset global yang menempatkan Indonesia sebagai negara bahagia itu. Indonesia dinilai unggul dalam hal kebahagiaan lebih karena faktor kuatnya hubungan sosial, gotong royong, makna hidup, dan rasa syukur, bukan semata dari faktor ekonomi. Pendeknya, orang Indonesia bahagia bukan karena tabungan uang di bank, melainkan karena tabungan sosial.

Jika penilaiannya difokuskan pada kesejahteraan subjektif dan faktor nonekonomi seperti itu, cukup beralasan memang bila Indonesia masuk gerbong negara paling bahagia. Namun, hasilnya sangat mungkin akan berbeda kalau fokus penilaian surveinya lebih kuantitatif dan menonjolkan faktor-faktor yang berkaitan dengan ekonomi.

Pada titik itulah sebetulnya negara dan pemerintah mesti berhati-hati. Ada satu pertanyaan penting yang mestinya bisa membangunkan kesadaran kritis pemerintah. Apakah kebahagiaan rakyat kita ialah buah dari keberhasilan kebijakan pembangunan atau sebetulnya merupakan bentuk daya tahan, kepasrahan, sekaligus penerimaan maksimal karena mereka sudah terlalu terbiasa didera penderitaan?

Jangan-jangan, senyum bahagia masyarakat yang tertangkap melalui survei-survei global itu sebetulnya ialah cara mereka menertawakan kesulitan agar tidak gila oleh tekanan hidup yang kian mencekik. Ada adagium yang mengatakan 'puncak kesedihan ialah tertawa'. Nah, barangkali masyarakat kita sudah sampai ke level itu. Saking sedihnya, mereka pura-pura tertawa, pura-pura bahagia.

Karena itu, pemerintah terharu boleh, terlena jangan. Negara tidak boleh terpaku pada angka indeks tanpa melihat dapur warga yang simpanan berasnya kian menipis. Pemimpin tak boleh sekadar menyampaikan keharuan ketika di saat yang sama tidak memberikan atensi kepada rakyat yang rumah gubuknya konsisten reyot nyaris ambruk.

Negara hadir bukan untuk memuji kesabaran rakyat, melainkan untuk memastikan bahwa kesabaran itu tidak lagi diperlukan karena hak-hak dasar mereka telah terpenuhi. Tugas penting pemerintah ialah memastikan rakyat dapat lepas dari belenggu kemiskinan, bukan bertepuk tangan dan sekadar merasa terharu ketika rakyat mengaku bahagia.

Pantang bagi pemerintah menjadikan hasil pengukuran kebahagiaan itu sebagai patokan bahwa kondisi orang miskin di Indonesia baik-baik saja. Meskipun orang miskin bisa bahagia dan mungkin tak banyak menuntut perbaikan, bukan berarti negara boleh mengendurkan tanggung jawab untuk mengangkat derajat hidup mereka.

Kebahagiaan sejati rakyat idealnya linier dengan hilangnya rasa cemas akan biaya sekolah anak, lenyapnya ketakutan akan biaya rumah sakit, atau hadirnya harga pangan yang murah. Alih-alih menjadi sekadar 'perasaan hati', kebahagiaan seharusnya bisa dihadirkan secara fisik. Entah melalui perut yang kenyang, rumah yang layak, serta akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dan murah.

Karena itu, jangan biarkan rasa haru Presiden berhenti di situ. Haru seorang pemimpin mestinya segera dikonversi menjadi energi untuk menelurkan kebijakan yang teknokratis, terukur, dan fokus menyejahterakan masyarakat. Kebijakan yang ditujukan demi membuat kebahagian hadir secara riil, bukan sekadar menjadi data dan angka indeks di catatan para peneliti.

Mengapa mengubah kebahagiaan dari soal abstrak menjadi nyata sangat penting? Karena perut rakyat yang lapar tak bisa kenyang hanya dengan kabar bahwa kita ialah bangsa yang paling bahagia di dunia.