Stimulus

TIGA bulan pertama 2015, di luar dugaan, kita dihadapkan pada kelesuan ekonomi luar biasa. Padahal, Oktober tahun lalu ekspektasinya begitu tinggi.

Keberanian Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi diacungi jempol karena mengurangi beban anggaran dan membuka peluang dibangunnya infrastruktur.

Kalangan pengusaha bingung melihat daya beli masyarakat yang tiba-tiba menurun. Bukan hanya penjualan mobil, motor, dan properti yang terpukul. Penjualan digital video disc bajakan pun tidak seperti biasanya.

Ketika nilai tukar rupiah melemah sampai 12.500 per dolar AS, orang berpikir melepas dolar yang dimiliki karena menguntungkan. Namun, ketika pelemahan berlanjut, orang membeli kembali dolar AS untuk disimpan.

Sekarang ini muncul anggapan cash is the king. Untuk itu, semua orang berpikir menyimpan uang dan menahan pembelian. Itulah yang menyebabkan omzet penjualan semua jenis perdagangan menurun tajam. Kelesuan itu tidak boleh dibiarkan, apalagi pasar luar negeri pun melesu.

Ekspor kita dalam dua bulan pertama 2015 menurun cukup tajam. Beruntung angka impor jauh lebih cepat menurun sehingga Januari dan Februari ada surplus. Namun, surplus itu tidak menguntungkan karena akan memukul ekspor sebab yang ikut menurun ialah impor bahan baku.

Untuk menormalisasi, pemerintah harus memberikan stimulus. Berbagai langkah kebijakan memang sudah diambil seperti insentif pajak bagi pengusaha yang tidak merepatriasi dividen yang diperoleh. Memberikan bebas visa kepada 30 negara untuk mendorong pariwisata.

Di bidang energi, pemerintah juga menetapkan peningkatan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk campuran solar dari 10% menjadi 15%. Kita hargai respons cepat pemerintah. Namun, itu belum cukup.

Pemerintah harus menguantifikasi stimulus itu agar bisa diketahui berapa stimulus fiskal yang akan disuntikkan.

Semua negara memberikan stimulus ekonomi ketika dihadapkan kepada kelesuan. Kita lihat misalnya langkah yang ditempuh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada akhir tahun lalu untuk menggerakkan perekonomian 'Negeri Sakura'.

Suntikan fiskal yang diberikan mencapai US$29,17 miliar, atau lebih dari Rp300 triliun.

Besaran stimulus perlu ditetapkan agar pasar bisa menilai kesungguhan pemerintah menggerakkan perekonomian. Itu juga penting agar jelas siapa yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Kita lihat misalnya di kebijakan meningkatkan penggunaan BBN dari 10% menjadi 15% ada saling melempar tanggung jawab.

Pertamina ragu-ragu melaksanakannya karena akan menambah biaya produksi sekitar Rp675 per liter. Sebagai korporasi Pertamina wajar memperhatikan profit karena akhirnya mereka akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemerintah harus mengambil alih beban itu karena tugas pemerintah lebih berorientasi pada benefit. Stimulus bukan hanya akan membuat kelebihan produksi minyak kelapa sawit terserap.

Dana yang masuk akan memperbesar kue ekonomi dalam negeri, bahkan dalam jangka panjang bermanfaat mendorong tumbuhnya energi baru dan terbarukan.

Kita menunggu langkah lanjutan pemerintah untuk menggairahkan kembali kegiatan ekonomi.