Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SUDAH tiga kali saya menulis dalam forum ini tentang perkara ijazah Pak Jokowi. Mungkin membosankan, tapi apa boleh buat karena kasus sepele itu nyatanya berlarut-larut hingga detik ini. Belum jelas kapan terselesaikan, yang ada malah pembelaan demi pembelaan yang justru menebalkan pertanyaan.
Silang pendapat ihwal asli atau tidaknya ijazah Jokowi sudah berlangsung lama, sangat lama. Tidak cuma hitungan hari, minggu, atau bulan, tapi juga tahunan. Ia boleh jadi bisa disudahi jika Pak Jokowi berbesar hati, menunjukkan ijazah yang dipersoalkan sejumlah kalangan dan mempersilakannya untuk diuji.
Namun, Pak Jokowi belum juga berkenan dengan cara gampang itu. Dia memilih jalur hukum, yang ironisnya prosesnya bak siput lumpuh. Lambat, amat lambat. Tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik yang dia laporkan ke Polda Metro Jaya sudah masuk tahap penyidikan, Juli lalu, tapi hingga kini masih gelap kelanjutannya. Jangankan diserahkan ke kejaksaan, nama-nama tersangkanya belum ditetapkan. Ada apa?
Begitulah, perdebatan asli atau tidaknya ijazah Jokowi terus saja menyesaki ruang publik. Ia masih mendominasi perbincangan dunia maya. Perang kata-kata tak berkesudahan antara pihak yang berseberangan.
Siapa yang benar? Itulah masalahnya. Publik kiranya perlu punya dada jembar untuk menunggu kepastian. Dalam perkara ini, Pak Jokowi masih ogah bersikap negarawan. Penyelesaian secara hukum pun entah kapan.
Yang ada justru masalah baru. Masalah yang dibuat oleh loyalisnya, entah sadar atau tidak, entah sengaja atau kebetulan. Masalah terkini ialah pengakuan para petinggi Projo bahwa mereka telah diperlihatkan ijazah oleh Pak Jokowi.
Projo singkatan dari Pro Jokowi. Sesuai dengan namanya, mereka ialah barisan relawan pendukung Jokowi. Pada Jumat (24/10), mereka sowan ke rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Surakarta, dipimpin langsung oleh Ketua Umum Budi Arie Setiadi. Dalam kunjungan untuk mengundang Pak Jokowi membuka Kongres ke-3 Projo, 1-2 November nanti, itulah mereka mengaku melihat langsung ijazah sang pujaan.
Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik bilang, Jokowi menunjukkan langsung ijazahnya kepada pengurus Projo. ''Dari dekat kami lihat sendiri ijazah itu ada dan tidak terbakar seperti isu-isu yang beredar,'' ujarnya. Tak ada alasan lagi untuk meragukan keaslian ijazah yang diterbitkan oleh UGM dan masih dipegang langsung oleh Jokowi itu." Begitu kata dia.
Budi Arie yang belum lama dicopot dari menteri koperasi menguatkan Freddy. Dia memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan Jokowi ialah dokumen asli. Dia meminta publik tak lagi memperdebatkannya.
Betulkah Jokowi menunjukkan ijazahnya ke Projo? Aslikah ijazah itu? Itulah masalahnya. Masalah, karena konon ijazahnya sudah disita polisi. Penyitaan itu dilakukan pada 23 Juli lalu ketika Jokowi menjalani pemeriksaan di Mapolerta Surakarta oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Jokowi sendiri yang menyampaikan penyitaan itu seusai dengan pemeriksaan. Yang disita ijazah SMA dan S-1. Sehari berikutnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengamini. Kalau memang disita, kenapa ijazah kini masih dalam genggaman Jokowi? Bingung, kan?
Begitulah, maunya membela, tapi malah memantik tanda tanya. Maksud hati meyakinkan kebenaran, yang didapat justru menguatnya keraguan. Ada beberapa kemungkinan terkait dengan kisah ijazah Jokowi di depan Projo.
Pertama, memang benar Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke Budi Arie dkk. Pertanyaannya, kenapa Jokowi kemudian ogah melakukan hal serupa dalam proses mediasi gugatan citizen lawsuit di PN Kota Surakarta, dua hari lalu. Alasannya, penggugat bukan aparat penegak hukum sehingga tak punya kewenangan untuk meminta ijazah. Karena tak capai kata sepakat, mediasi pun berakhir zonk.
Pertanyaan berikutnya, kenapa ijazah kini ada di Jokowi? Betul bahwa barang bukti sitaan bisa dikembalikan asalkan kepentingan penyidikan dan penuntutan sudah tidak memerlukan lagi. Atau, lantaran perkara tidak jadi dituntut. Atau, karena putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian.
Apakah penyidik Polda Metro Jaya tak lagi membutuhkan ijazah Pak Jokowi? Jika begitu adanya, kapan ijazah dikembalikan? Itulah deretan pertanyaan yang beraroma kecurigaan.
Kemungkinan lainnya, jangan-jangan ijazah Pak Jokowi tidak disita meski pernah dinyatakan disita. Jika itu yang terjadi, memprihatinkan nian penegakan hukum di negeri ini.
Kemungkinan lainnya lagi, jangan-jangan Budi Arie dkk berbohong. Bahwa Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, tapi disebut memperlihatkan. Bahwa ijazah itu sejatinya masih dalam penguasaan polisi, tapi dinarasikan sudah dikembalikan ke Pak Jokowi. Tujuannya, apa lagi kalau bukan untuk menegaskan bahwa Jokowi memang punya ijazah dan asli?
Sebagai loyalis, pendukung kelas berat, wajar-wajar saja mereka mati-matian membela tokoh yang dipuja. Sah-sah pula mereka tak rela sang idola terus dicerca. Namun, apa yang mereka lakukan kali ini kiranya justru sebuah blunder. Setidaknya dari tiga kemungkinan di atas, semua punya konotasi negatif ke Jokowi.
Bicara logika, nyaris tak ada ruang untuk meragukan jaminan UGM bahwa Jokowi memang alumnus Gadjah Mada. Namun, model-model pembelaan seperti itu bisa membuat orang menjadi tak percaya bahwa ijazah Jokowi benar adanya.
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
TANGIS Hector Souto pecah saat lagu Tanah Airku bergemuruh membelah Indonesia Arena.
LEDAKAN ekonomi digital yang selama ini digadang sebagai mesin pertumbuhan justru menyisakan ironi.
'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)
JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved