Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GAYA berpolitik yang mengedepankan sikap ojo kesusu, atau jangan terburu-buru, sesungguhnya pernah menjadi andalan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo menjelang perhelatan Pemilu 2024. Kala itu, setiap kali bertemu barisan relawannya atau saban ditanya ke mana arah dukungan dia dalam Pilpres 2024, frasa ojo kesusu itu selalu diulang-ulangnya.
Jokowi konsisten dengan jawaban itu, termasuk ketika banyak yang mendesaknya soal posisi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu kian santer digadang-gadang bakal maju menjadi calon wakil presiden. Meski sudah santer, langkah Gibran ketika itu memang masih terhambat oleh aturan syarat umur minimal cawapres. Namun, ia masih menyimpan peluang karena pada saat yang sama sidang gugatan aturan tersebut sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, banyak orang yang kemudian menilai sikap politik dengan gaya ojo kesusu Jokowi itu tidak sepenuhnya tulus. Bahkan cenderung palsu. Ojo kesusu versi Jokowi bukan ojo kesusu dalam perspektif positif yang mengandung pesan agar kita berpolitik dengan tekun, sabar, tidak grasah-grusuh, dan penuh kalkulasi.
Ungkapan ojo kesusu yang keluar dari bibir Jokowi saat itu kiranya lebih pas dimaknai sebagai sekadar muslihat untuk mengulur waktu. Kalau kata pepatah lama, ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang ia tunggu di balik sikapnya yang tak mau terburu-buru, bahkan mengajak orang lain untuk juga jangan terburu-buru.
Benar saja, 'sesuatu' itu akhirnya muncul beberapa hari sebelum pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2024 dibuka pada Oktober 2023. Sesuatu itu ialah putusan MK terkait dengan perubahan sebagian syarat umur capres-cawapres pada Pilpres 2024. Pada intinya putusan MK itu membuka jalan Gibran maju menjadi cawapres. Jokowi pun boleh dibilang sukses memainkan politik ojo kesusu meskipun sesungguhnya palsu.
Kepalsuan itu kian menemukan bukti belakangan ini. Makin ke sini ia makin menunjukkan sifatnya yang berlawanan dengan makna ojo kesusu. Demi mencapai tujuan yang diinginkan, ia pengin cepat-cepat, pengin buru-buru. Bila perlu, melompati tahap-tahap yang semestinya dilalui lebih dulu.
Seperti itulah, mungkin, watak asli Jokowi. Selalu terburu-buru, tergesa-gesa, seperti yang pernah digambarkan Financial Times pada November 2023. Surat kabar bisnis yang berbasis di Inggris itu menjuluki Jokowi sebagai a man in a hurry. Terjemahan bebasnya mungkin 'pria yang diburu waktu' atau 'manusia buru-buru'.
Julukan itu terutama merujuk kepada proyek paling ambisius Jokowi, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pada proyek tersebut, Jokowi sangat tampak terburu-buru. Segala kritik atas keterburu-buruan itu ia cuekin. Ia kebut proyek IKN demi menuntaskan ambisi dan obsesinya menjadi legacy.
Kini, keterburu-buruan mantan Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta itu kembali terlihat. Tanpa angin, tanpa hujan, pekan lalu, Jokowi menyatakan telah memerintahkan barisan relawannya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.
Publik pun langsung bereaksi. Lo, kenapa harus langsung dua periode, bukankah pemerintahan sekarang ini baru berjalan 11 bulan? Kinerja pemerintahan selama hampir satu tahun ini saja belum menunjukkan progres yang berarti, masih perlu banyak evaluasi dan perbaikan, kenapa harus buru-buru lompat mendukung untuk periode kedua? Apa alasan rasionalnya dukungan dua periode itu?
Agak absurd, memang, sikapnya. Dulu Jokowi kerap meminta pendukungnya agar jangan terburu-buru. Kini ia sendiri yang malah mengajak buru-buru. Akan tetapi, dalam politik, keabsurdan selalu mendapat tempat. Keanehan-keanehan dalam proses politik, termasuk inkonsistensi sikap, kecurangan, dan peminggiran etika, sering dianggap hal lumrah karena para pelakon politik lebih mementingkan hasil akhir ketimbang kemurnian proses.
Demikian juga dengan apa yang dilakukan Jokowi saat ini. Boleh saja publik menilai langkah terbarunya memerintahkan relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode itu sebagai langkah yang teramat prematur, nggege mongso alias mendahului waktu, tergesa-gesa, dan lain-lain. Namun, Jokowi cuek, ia tak memusingkan itu selama hasil akhirnya nanti sesuai dengan yang diinginkan.
Apakah ada tujuan politik kelompok di balik perintahnya ke relawan itu? Rasanya pertanyaan itu tak perlu dijawab dengan lugas karena publik bisa melihatnya sendiri. Dengan tetap menyebut nama Gibran sebagai pasangan Prabowo yang ingin mereka dukung dua periode itu saja, Jokowi terlihat betul sedang ingin 'mengikat' Prabowo agar tetap memilih Gibran sebagai pendampingnya pada Pilpres 2029.
Selain itu, narasi dukungan dua periode tersebut bisa diartikan sebagai 'pernyataan damai' Jokowi kepada Presiden Prabowo yang belakangan memang terkesan tengah 'bersih-bersih' pengaruh Jokowi di pemerintahannya. Termasuk bersih-bersih sejumlah menteri yang dikenal dekat dengan Jokowi melalui reshuffle kabinet jilid II dan III, tempo hari.
Dengan ambisi-ambisi politiknya yang masih tersisa dan tak bisa direm itu, kini kiranya Jokowi yang justru patut diingatkan agar ojo kesusu. Sebagai mantan presiden, mestinya ia paham pemerintahan saat ini harus diberi kesempatan menunjukkan kinerja terlebih dulu, bukan malah buru-buru mengikatnya dengan narasi dukungan dua periode.
“Ojo kesusu. Kalau belum (masuk) saatnya salat, jangan azan dulu," begitu kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat menanggapi perintah Jokowi kepada relawannya. Analogi itu sangat pas untuk mengingatkan betapa manuver politik terbaru Pak Mantan itu tidaklah taktis dan hanya akan membuat kehebohan, seperti halnya azan yang dilantunkan mendahului waktu salat. Ojo kesusu, Pak.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
ADAKAH berita baik di sepanjang 2025? Ada, tapi kebanyakan dari luar negeri. Dari dalam negeri, kondisinya turun naik
SETIAP datang pergantian tahun, kita selalu seperti sedang berdiri di ambang pintu. Di satu sisi kita ingin menutup pintu tahun sebelumnya dengan menyunggi optimisme yang tinggi.
SETIAP pergantian tahun, banyak orang memaknainya bukan sekadar pergeseran angka pada kalender, melainkan juga jeda batin untuk menimbang arah perjalanan bersama.
SUARANYA bergetar nyaris hilang ditelan hujan deras pada senja pekan silam. Nadanya getir mewakili dilema anak muda Indonesia yang menjadi penyokong bonus demografi.
IBARAT nila setitik rusak susu sebelanga. Benarkah nila setitik bernama surat perintah penghentian penyidikan (SP3) mampu menggadaikan sebelanga prestasi KPK?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved