Momentum

DALAM ekonomi dan pembangunan negara, momentum sangatlah penting. Keberhasilan pembangunan sebuah negara ditentukan kemampuan pemimpinnya untuk memanfaatkan momentum.

Kita lihat bagaimana Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping mampu memanfaatkan peristiwa Tiananmen 1989 sebagai momentum melakukan perubahan besar.

Ketika itu Tiongkok boleh dikatakan sebagai negara miskin.

Revolusi Kebudayaan membuat Tiongkok menjadi 'Negeri Tirai Bambu' dan tertinggal jauh.

Deng tampil menawarkan masa depan Tiongkok kepada investor. Ia menyiapkan infrastruktur dan peraturan lalu membuka pintu bagi investasi datang.

"Bagi saya, tidak penting kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus," kata Deng.

Kita memiliki banyak kesempatan untuk membangun Indonesia lebih baik. Sejak 1999 kita sudah membuktikan kepada dunia kita mampu membangun demokrasi.

Kita bahkan menjadi model bahwa demokrasi dan Islam bisa berjalan beriringan.

Empat presiden hadir sejak 1999 mulai Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.

Namun, sepanjang 16 tahun kita tidak mampu memanfaatkan momentum.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyampaikan keluhannya kepada pejabat dan perusahaan AS.

Kata JK, Amerika selalu mendengungkan pentingnya membangun demokrasi.

"Kami sudah membangun sistem demokrasi, tetapi Anda selalu menanamkan modal justru di negara yang tidak membangun demokrasi," kritik Jusuf Kalla.

Sistem demokrasi sering disebut sebagai sistem terbaik dari pilihan yang ada.

Namun, anehnya, investasi tidak dikaitkan dengan sistem politik yang diterapkan sebuah negara.

Apa yang sebenarnya keliru dengan Indonesia?

Saat menghadiri pesta ulang tahun ke-70 Arifin Panigoro, Sabtu (14/3), saya berkesempatan berbincang dengan mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto dan Presdir Bank Woori Saudara Yanto B Purbo.

Diskusi yang mencuat, apa yang sebenarnya terjadi dengan rupiah sehingga perekonomian negara ini tiba-tiba kehilangan kendali?

Bambang Subianto menjawab, "Kalau persoalan pelemahan nilai tukar rupiah dan ekonomi hanya dilihat dari kaca mata defisit neraca transaksi berjalan, penyembuhannya akan berlangsung lama. Perbaikan defisit neraca transaksi berjalan tidak bisa dilakukan seketika karena berkaitan dengan kebijakan yang mendasar."

Lalu apa yang bisa dilakukan?

"Orang berinvestasi itu ibarat mau makan di restoran. Kalau ada dua restoran yang menyajikan makanan sama-sama enak, tetapi restoran yang satu pelayannya selalu ribut sementara restoran yang lain suasananya tenang, restoran mana yang kira-kira akan kita pilih?" kata Bambang.

Menurut Bambang, investor tidak pernah melihat masa lalu.

Ketika mereka akan menanamkan modal, yang dilihat ialah seberapa besar negara itu menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Pemerintahan Jokowi pada awalnya menjanjikan harapan tinggi.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, harapan itu memudar.

Kalau Jokowi tidak mau gagal, ia harus mengembalikan lagi harapan itu.

Tugas yang harus dilakukan ialah menemukan kembali momentum untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan.

Momentum itu bukanlah kapital, melainkan momen yang bisa mengajak seluruh warga bangsa ini mau berjalan ke tujuan yang sama.