Orang-Orang Malang

JIKA hukum jadi menakutkan, ia mungkin teror bagi yang menerimanya. Jika hukum tak adil, bisa jadi ia tirani.

Menurut orang bijak seperti Santo Agustinus, hukum yang tak adil bukanlah hukum.

Frase 'bukan hukum' bisa ditafsirkan macam-macam. Ia bisa tirani.

Di alam demokrasi, hukum serupa itu (tirani) harusnya lekas diusir pergi.

Hukum, kata penulis John Arbuthnot, adalah lubang tanpa dasar yang bisa melahap segala sesuatu.

Kini kita memang tengah menyaksikan 'lubang tanpa dasar' yang 'melahap segala sesuatu' di mahkamah kita. Tengoklah di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, janda berusia 63 tahun, Asyani, benar-benar tengah dilahap 'lubang tanpa dasar' itu.

Ia tak berdaya.

Juli tahun lalu Asyani hendak membuat dipan dengan beberapa lembar kayu jati simpanannya.

Akan tetapi, alih-alih ia punya dipan, beberapa lembar kayu itu disita polisi hutan yang berpatroli.

Polisi meyakini kayu itu dicuri dari Perhutani. Asyani berkukuh, kayu itu ditebang dari tanah miliknya sebelum dijual untuk berobat suaminya yang terkena stroke.

Asyani tak berdaya menghadapi aparat yang perkasa.

Ia memang tak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan kayu yang diminta.

Di mahkamah yang perkasa itu, Asyani hanya bisa menangis histeris.

Ia mengiba, meminta dibebaskan dari segala perkara.

Sesungguhnya, kata Asyani, ia bisa bebas dari hukum jika ia mampu memberi uang suap Rp4,5 juta kepada orang Perhutani. Ia terlalu miskin untuk itu.

Dalam sebuah sidang, ia menunjuk seorang penguasa Perhutani, Sarwin.

"Sarwin, kamu tega memenjarakan saya," suara Asyani parau. Tapi, hukum tak mendengar suara parau!

Apa pun argumentasinya, negara teramat perkasa pada orang-orang tak berdaya, tetapi kerap mengerut pada orang-orang kuat.

Berkali-kali perkara seperti ini mengganggu nurani kita.

Pada 2009, Nenek Minah di Gumelar, Banyumas, ditahan tiga bulan dan divonis 1,5 bulan oleh PN Purwokerto karena mengambil tiga buah kakao milik Perhutani.

Ia telah minta maaf pada mandor hutan yang menegurnya. Tetapi, tak ada maaf untuk kekhilafan kecil itu.

Tahun berikutnya, hakim PN Bojonegoro memenjarakan suami istri, Supriyono-Sulatri, selama 3,5 bulan karena mencuri setandan pisang.

Pada 2012, PN Palu, Sulawesi Tengah, memvonis remaja pencuri sepasang sandal jepit yang dilaporkan dua polisi.

Pada tahun yang sama PN Sinjau, Sulawesi Selatan, memvonis Kakek Rawi dua bulan 25 hari karena mencuri 50 gram merica.

Hukum positif pasti akan dengan lantang berkata, "Hukum tak mengenal siapa dia." Orang kaya atawa kaum duafa.

Kredonya jelas: equality before the law (persamaan di hadapan hukum) yang merupakan salah satu asas terpenting hukum modern.

Namun, itu terasa mengerikan dan jemawa bagi orang-orang bersahaja seperti Asyani dan orang-orang malang lainnya.

Menurut Guru Besar Universitas Lampung bidang hukum, Sunarto, dalam masyarakat kita yang plural, kearifan lokal dalam hukum adat kita mestinya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang tak memenuhi asas keadilan hukum itu.

"Hukum adat bisa bekerja menyelesaikan kasus seperti Nenek Minah."

Hukum positif pun bukankah proses yang tak berjalan di atas ruang hampa?

Bukankah di situ ada manusia? Bukankah di tengah timbunan teori hukum, ketika hakim bekerja, juga dituntut berpulang pada hati nuraninya?

Kini masih adakah nurani itu untuk orang-orang malang?