Dana Energi

RENCANA pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi ditunda.

Belum adanya dukungan politik dari DPR membuat pemerintah khawatir.

Padahal, Undang-Undang Energi sudah mengamanatkan agar kita memikirkan ketersediaan energi untuk masa depan.

Terutama setelah Conference of Parties 21 di Paris, Prancis, kewajiban negara untuk memiliki dana ketahanan energi menjadi lebih menguat.

Semua negara dituntut mengambil dana guna mengompensasi pelepasan emisi gas buang yang diakibatkan penggunaan energi berbasis fosil.

Di Australia, misalnya, sejak 2011 dibuat formulasi beban biaya yang harus dibayarkan terhadap setiap ton CO2 yang dihasilkan dari kegiatan industri.

Pembangkit listrik tenaga batu bara di sana setiap tahun harus membayar kompensasi atas pelepasan CO2 yang mereka hasilkan.

Hal yang hampir sama berlaku di Amerika Serikat.

Sejak 2006, pemerintah AS mengumpulkan dana ketahanan energi yang dialokasikan untuk beragam kegiatan.

Sebesar 1/6 bagian untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.

Adapun 1/12 bagian untuk mengompensasi biaya kesehatan warga akibat udara yang tercemar.

Indonesia yang ikut menandatangani Kesepakatan COP-21 seharusnya melangkah juga ke sana.

Pemerintah sudah menetapkan untuk memungut Rp300 dari pembelian setiap liter premium dan Rp200 untuk solar.

Namun, langkah itu ditunda karena ada yang berpandangan seharusnya pemerintah yang menganggarkan dana ketahanan energi.

Padahal, tidak mungkin kegiatan itu hanya dibebankan kepada negara.

Masyarakat harus ikut serta mendanai baik itu biaya pengembangan energi baru dan terbarukan maupun menjaga kondisi lingkungan.

Pembebanan terhadap setiap liter BBM yang dikonsumsi akan mendorong masyarakat lebih hemat dalam menggunakan energi.

Persoalan terbesar pada kita sekarang ini, sebaik apa pun pemikiran yang datang dari pemerintah pasti dianggap buruk.

Sebaliknya, seburuk apa pun pemikiran yang datang dari publik dianggap baik.

Kita menjadi jauh dari berpikir atas dasar akal sehat.

Inilah yang bisa membawa bangsa ke arah kehancuran. Kita harus kembali kepada akal sehat.

Yang harus dilihat bukan siapa yang menyampaikan, tetapi seberapa bermanfaat pikiran yang ditawarkan.

Sepanjang itu bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dan berguna bagi masa depan kehidupan, kita harus mendukungnya.

Bumi ini sekarang dihadapkan pelepasan emisi gas buang yang sudah berlebihan.

Akibatnya, kita merasakan efek rumah kaca di saat pantulan panas dari bumi kembali lagi ke bumi karena udara kita sudah terlalu padat dengan CO2.

Itu bisa dirasakan dengan suhu udara yang semakin panas. Pada musim kemarau lalu, di Jakarta suhu udara bisa mencapai 39 derajat celsius.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada energi fosil yang terus berkurang.

Tidak lama lagi kita kehabisan energi fosil karena cara penggunaan yang berlebihan.

Tanpa ada energi alternatif, satu saat kita tidak lagi punya pasokan energi.

Energi baru dan terbarukan tidak bisa datang dengan sendirinya.

Kita harus mempersiapkan sejak sekarang.

Untuk itu diperlukan penelitian dan penelitian itu harus disiapkan anggarannya.

Tak mungkin kemudian kita sepenuhnya membebankan kepada anggaran negara.

Pembangunan kesadaran akan masa depan itulah yang kita butuhkan.

Investasi untuk mendapatkan energi baru dan terbarukan mungkin tidak kita nikmati sekarang, tapi kita persiapkan untuk anak cucu kita.