Merapat

POLITIK tak melulu soal ketegangan dan perbedaan, tapi juga soal ketenangan dan kebersamaan. Justru inilah fase perkembangan politik paling cair dari kepentingan paling pragmatis.

Teori probabilitas dalam politik justru menemukan tempat paling lentur dan paling tak peduli apa pun persoalan masa silam. Inilah fase merapatnya partai-partai yang dulu 'beroposisi' ke pemerintah. Babak rivalitas Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat pun usai.

Setelah PAN lalu PKS, kini Golkar akan merapat ke kubu pemerintah. Jika kader PAN sudah ada yang berani bicara kompensasi menteri, PKS baru merapat ke Istana. Golkar beralasan historis, bahwa tradisi mereka sejak kelahirannya bukanlah di luar pemerintah.

Dalam politik, alasan apa saja bisa masuk akal. Para 'sofis' dalam politik tak sepenuhnya 'terkutuk'. Sebab, kebenaran agaknya tak perlu lagi dipeluk erat hingga harus memilih minum racun seperti dilakukan Sokrates. Kini kebenaran sudah menjadi medan perebutan yang tak lagi mutlak, melainkan relatif. Kebenaran tak lagi perlu dijaga dengan segenap pertahanan.

Jika Anda tak bisa mengalahkan lawan, bergabunglah dengan lawan. Itulah nasihat politik paling oportunis dan disukai. Pertanyaannya, benarkah sudah sepenuh kekuatan dan strategi melawan? Benarkah musuh tak bisa dikalahkan? Atau memang tak berani melawan? Atau inilah hasil dari seluruh kalkulasi kekuatan yang memang muskil bisa menang?

Di era kampanye, Golkar dan PAN memecat beberapa kadernya karena mendukung calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla. Kini, justru partai yang menyorongkan diri untuk merapat. Dalam politik yang kehilangan ideologi, akan dikenang sebagai apa pemecatan kader yang berseberangan jika dilihat dari dinamika fase merapat ini.

Siapa yang benar? Sang kader atau partai? Dari sisi visi membaca peluang dan tren, kader-kader partai yang dipecat terasa lebih berada di depan. Partai justru lamban. Akibatnya, terkesan hanya mau enaknya, tak berjuang, tak berkeringat. Partai telah kehilangan nubuat membaca masa depan. Sejak reformasi politik kita memang telah kehilangan pegangan ideologi yang lebih mengikat. Mereka beralih mendukung figur.

Siapakah yang diuntungkan dengan partai-partai yang merapat? Pertama, pastilah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka bisa bernapas lega sebab ruang politiknya kian luas dukungannya. Pemerintah tak lagi harus mengeluarkan banyak energi untuk sesuatu yang butuh dukungan parlemen.

Kedua, dukungan partai yang signifikan, buat Jokowi bisa untuk 'jaga-jaga' jika dukungan PDIP pada Jokowi yang setengah hati itu mengalami titik nadir.

Namun, terlalu banyak partai merapat juga bisa menjadi beban pemerintah. Karena itu, Presiden Jokowi harus tegas mengatakan, bergabung adalah satu hal, tetapi jatah menteri adalah hal lain. Jika partai pendatang baru tetap memaksa minta jatah menteri, Jokowi harus berani mengatakan, menteri bukan jatah, melainkan kebutuhan.

Dari sudut pandang demokrasi, sesungguhnya keinginan merapatnya banyak partai ke pemerintah jelas kurang sehat. Oposisi yang kecil kekuatannya akan kurang memberikan perimbangan.

Kekuasaan eksekutif yang terlalu melenggang ketika menghadapi parlemen juga kurang punya tantangan. Tentu tak ada yang salah dalam politik, seperti kata Bismarck, politik sebagai 'seni mencapai tujuan'. 'Seni mencapai tujuan' dalam politik itulah yang kini terus digugat.

Di tengah politik yang cair, pragmatis, dan penuh neraca untung rugi, mungkinkah politik bisa dihela ke tujuan lebih mulia: kesejahteraan rakyat? Di sini mestinya Jokowi jadi penentu.