Bersyukur

MENTERI Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah melakukan tutup buku kinerja keuangan negara 2015. Di sisi pendapatan, pemerintah memperoleh penerimaan dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp1.491,5 triliun atau 84,7% dari target. Di sisi pengeluaran, belanja negara mencapai Rp1.810 triliun atau 91,4% dari pagu.

Dengan begitu, defisit anggaran 2015 mencapai Rp318,5 triliun atau 2,8% dari produk domestik bruto. Walaupun lebih tinggi daripada target defisit 1,9% dari PDB, angka tersebut belum melampaui 3% seperti ditetapkan undang-undang. Apakah dengan kinerja seperti itu kita pantas puas? Menkeu mengatakan kita boleh tidak puas karena banyak hal sebenarnya masih bisa dicapai. Namun, kita pantas bersyukur di tengah perlambatan global, kita masih tumbuh 4,73% dan inflasi terkendali di 3,35%.

Masa yang sudah berlalu tinggal sejarah. Kini yang harus dipikirkan ialah bagaimana membuat 2016 lebih baik dari tahun lalu.Kondisi 2016 tidaklah mudah. Arus kas yang ada di kantong pemerintah tidaklah banyak. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2015 hanya Rp10,8 triliun. Itu jumlah minimal untuk membiayai pembangunan.

Kita berharap ada terobosan untuk mendapatkan penerimaan di awal tahun. Saat membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Presiden Joko Widodo berharap perusahaan mau merevaluasi aset dan UU Pengampunan Pajak bisa disetujui DPR.

Pemerintah menyadari ketergantungannya kepada partisipasi rakyat. Dengan pajak yang dibayarkan rakyat, negara memiliki modal untuk membangun. Bahkan tidak hanya itu, Presiden berharap masyarakat tidak wait and see, tetapi langsung berinvestasi. Kita melihat kerja sama tiga sektor, negara-dunia usaha-masyarakat, merupakan kunci kemajuan bangsa. Pemimpin harus menyinergikan ketiga pilar agar pembangunan negara bisa lebih kukuh. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan.

Dari ketiga pilar itu yang paling lemah dan harus diperhatikan pemerintah ialah masyarakat. Selama ini mereka selalu menjadi objek. Padahal, dengan jumlah 250 juta jiwa, mereka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau daya beli bisa dijaga, mereka bisa menjadi penopang dunia usaha. Bahkan apabila kegiatan masyarakat bisa didorong menjadi produktif, mereka bisa menjadi penyumbang pajak yang besar.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, dalam dialog akhir tahun di Economic Challenges, menyampaikan perekonomian Indonesia harus bertumpu kepada kekuatan rakyat. Saat ini penerimaan pajak 60% berasal dari dunia usaha dan hanya 40% dari rakyat. Seharusnya kita seperti negara lain, penyumbang pajak terbesar itu rakyat sehingga penerimaan negara tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak ekonomi.

Transformasi struktural, kata Darmin, juga harus terjadi di pembiayaan investasi. Saat ini 95% pembiayaan berasal dari perbankan. Hanya 5% dari pasar modal. Porsi pasar modal harus diperbesar agar beban pembiayaan tidak terpusat di perbankan. Untuk itu, pemerintah harus bersahabat dengan dunia usaha. Jangan hanya memperlakukan mereka sebagai 'sapi perah'.

Di kita, pengusaha kerap diartikan pencari untung. Akibatnya mereka kerap dimusuhi dan dicurigai. Padahal, pengusahalah yang paling banyak membuka lapangan kerja dan menyumbang pajak. Mereka juga akan membuat kita menjadi negara industri. Kata kuncinya, kerja sama dan saling percaya.