Go-Jek

PEKAN lalu ada kehebohan yang tiba-tiba terjadi. Tidak ada angin, tidak ada hujan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan larangan terhadap tranportasi umum berbasis daring. Alasannya transportasi umum seperti Go-Jek menyalahi undang-undang karena tidak sesuai dengan aturan keselamatan.

Yang lebih menakutkan, Menhub meminta Kepala Kepolisian RI melakukan penindakan. Sederhananya, angkutan umum itu ilegal dan melanggar hukum sehingga pelakunya harus ditindak.

Beruntung keputusan itu seumur jagung pun tidak. Setelah muncul berbagai tanggapan dari publik, termasuk mantan Wakil Presiden Boediono, Presiden Joko Widodo segera bertindak. Presiden memanggil Menhub dan meminta ia untuk menarik peraturan menteri tersebut.

Go-Jek jawaban terhadap buruknya transportasi umum dan kemacetan lalu lintas. Go-Jek hadir bukan sekadar menyelesaikan persoalan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, melainkan juga urusan logistik dan pengurusan surat dinas. Go-Jek mengubah cara masyarakat dalam berkendaraan. Apabila sebelumnya menggunakan kendaraan sendiri untuk menyelesaikan segala urusan, kini orang menggunakan Go-Jek. Perlu beli makanan tinggal order melalui Go-Jek. Mau mengirimkan surat yang segera tinggal minta bantuan Go-Jek.

Pelayanan yang diberikan Go-Jek pun luar biasa. Untuk berbelanja, sepanjang tidak lebih dari Rp1 juta, mereka bisa menalangi. Kehadiran Go-Jek membuat pekerjaan lebih efisien dan kemacetan bisa dikurangi karena pada jam sibuk orang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Pemberi jasa Go-Jek pun tidak perlu mangkal di satu tempat dan berebut penumpang. Mereka bisa menunggu di rumah dan apabila ada penawaran yang masuk alat komunikasi mereka, baru jalan. Hal itu membuat pengendara Go-Jek bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik.

Tentu kita tidak tutup mata terhadap ekses yang terjadi. Tidak semua pengendara Go-Jek berhati-hati dan menjaga keselamatan penumpangnya. Pernah muncul kasus yang menyebabkan penumpang celaka. Namun, kasus itu tidak harus membuat kita lalu tidak melihat sisi positif Go-Jek. Itulah yang diingatkan banyak masyarakat. Pemerintah jangan hanya menggunakan kacamata kuda dan sekadar bisa melarang. Pemerintah harus mengikuti perubahan zaman yang terjadi. Berbagai kekurangan yang ada itu dibenahi, tanpa melakukan pelarangan.

Pemberian jasa seperti itu umum terjadi di seluruh dunia. Di Inggris pelayanan penumpang dengan menggunakan motor muncul ketika banyak anggota masyarakat mengeluh untuk bisa mencapai Bandar Udara Heathrow.

Agar bisa dapat tepat waktu, masyarakat ditawari untuk menggunakan kereta, bus, atau motor. Di Hong Kong, pelayanan pengantaran surat dari satu kantor ke kantor lain menggunakan sepeda. Hal yang sama juga terjadi di New York. Semua dilakukan sebagai jawaban terhadap kemacetan, sedangkan masyarakat butuh kecepatan dan efisiensi.

Tentu semua itu bukanlah solusi yang permanen. Pada akhirnya pemerintah harus membangun sistem transportasi umum yang mudah, murah, efisien, dan efektif. Kita belum menemukan satu kota di Indonesia yang mampu membangun sistem transportasi umum yang baik. Semua kota dihadapkan kepada buruknya transportasi umum yang menyebabkan kemacetan.

Tidak usah jauh-jauh, kita membutuhkan sistem transportasi umum seperti Singapura. Sistem transportasi yang mudah dipahami termasuk orang asing. Semua itu bisa terjadi karena pemerintahnya paham bagaimana mempermudah kehidupan rakyatnya. Bukan malah mempersulit dan bahkan mengancam dengan peraturan yang tidak masuk akal.