Visi,bukan Post-factum

BERULANG kali kita menubuatkan hari depan. Setiap memasuki tahun baru, kita 'diharuskan' mengevaluasi yang lalu dan 'meramalkan' yang akan datang. Segala out look dibuat, semua urusan dinujum, diteropong, dan diantisipasi. Namun, kita sesungguhnya bukan bangsa yang menjadikan visi (dan antisipasi) sesuatu yang penting, yang menjadi kesadaran  olektif. Terlebih dalam politik yang hanya sibuk menomorsatukan 'keramaian', visi-antisipasi tidaklah seksi. Para pemimpin yang mengidap sindrom selebritas tak mau bekerja dalam ruang sunyi melakukan yang inti; yang substansi. Padahal, dalam manajemen modern, visi mengandung antisipasi, bagian penting sebelum yang 'buruk' bahkan mungkin 'mengerikan' terjadi.

Sudah benar kita menjadi bangsa yang dalam segala urusan menjadikan 'visi-misi' di bagian penting. Sayangnya tak tecermin dalam tindakan. Mari kita buka kembali makna kata 'visi'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ia mengandung arti antara lain 1. kemampuan melihat inti persoalan; 2. pandangan atau wawasan ke depan; 3. kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Dalam banyak urusan manakah yang membuktikan kita punya kecakapan melihat inti persoalan? Kecakapan membaca masa depan seperti apa jika politik dari tahun ke tahun tak kunjung bermutu? Visi membangun negara macam apa jika kesenjangan kaya dan miskin kian melebar?

Visi seperti apa jika pendidikan kita jalan di tempat? Visi membangun seperti apa jika negara besar ini kian mengecil pengaruh dan wibawanya? Kita sesungguhnya bukan bangsa 'bervisi', melainkan manusia yang menunggu sesudah kejadian. Kita bangsa post-factum, yang tergopoh-gopoh melakukan sesuatu sesudah kejadian. Bahkan, sesudah kejadian pun, kita kerap 'menunggu' kejadian lain terulang. Dalam konteks tak menunggu kejadian, agaknya lima pemimpin baru KPK akan melakukan sesuatu yang berbeda. Ada sinyal, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata akan lebih menyeimbangkan antara pencegahan dan penindakan.

Bahkan, Saut dan Alexander jelas-jelas mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan gagal, baru penindakan. Kasus-kasus lama seperti BLBI dan Bank Century, menurut Saut, akan membuang banyak energi, tetapi tak akan mendatangkan keadilan. Benarkah? Ada yang sependapat, ada yang cemas, sebab bisa jadi ada ruang kompromi. Menurut Saut, keberhasilan memberantas korupsi bukanlah banyaknya orang ditangkap dan dipenjarakan, melainkan turunnya angka korupsi. Karena itu, dalam konteks pencegahan, ia akan berdialog dengan sebanyak mungkin orang untuk mengingatkan betapa bahayanya korupsi.

Saya setuju dialog itu. KPK harus melakukan kampanye besar-besaran agar korupsi jadi kebencian bersama. Upaya pencegahan (korupsi) di negeri ini butuh kerja luar biasa. Kita menunggu aksi memberantas korupsi dari pimpinan baru KPK. 'Unsur kebaruan' itu harusnya menghasilkan pemberantasan korupsi yang benar-benar baru. Yang akan menjadikan korupsi musuh bersama. Kita semua menunggu pemberantasan korupsi yang bergerak dari yang inti, yang substansi, yang benar-benar bervisi.