Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA tiga tipe korupsi menurut para ahli. Pertama, korupsi karena kebutuhan. Kedua, korupsi karena sistem. Ketiga, korupsi karena keserakahan. Meskipun sama-sama korupsi, karena penyebabnya berbeda, penanganannya pun tidak bisa sama.
Korupsi karena kebutuhan terjadi karena antara pendapatan dan kecukupan kebutuhan sehari-hari jomplang. Pendapatan kurang, kebutuhan membengkak. Anggaran rumah tangga defisit. Begitu ada niat dan kesempatan, terjadilah korupsi.
Menangani dan mencegah korupsi karena kebutuhan relatif mudah. Naikkan saja pendapatan mereka agar sesuai standar kelayakan hidup. Beri remunerasi atau tunjangan yang memadai. Beres. Sesimpel itu, semudah itu.
Lebih rumit daripada jenis pertama, korupsi jenis kedua, yakni karena sistem, membutuhkan penanganan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Segala regulasi, termasuk sistem pencegahan, harus benar-benar solid. Pendek kata, jangan ada celah. Rombak sistem yang busuk.
Sementara itu, korupsi jenis yang ketiga, yakni karena keserakahan, lebih kompleks lagi. Ibarat penyakit, korupsi jenis ini seperti kanker yang terus menggerogoti. Siapa yang bisa mengukur kecukupan orang serakah?
Keserakahan itu tidak ada ujungnya. Serakah itu tidak bertepi, tidak mengenal kata cukup. Kata Mahatma Gandhi, "Ada kecukupan di dunia ini untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia."
Kata Erich Fromm, filsuf dan psikoanalis Jerman, keserakahan itu jurang maut. Ia melelahkan orang dalam upaya tanpa akhir untuk memuaskan kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Jadi, tidak ada kata puas untuk keserakahan.
Keserakahan makin merajalela saat muncul aliran atau 'mazhab' Kyrene yang didirikan Aristippus. Ia menawarkan ajaran hedonisme sebagai tujuan kehidupan etis, yakni tujuan hidup yang paling mulia dari setiap manusia. Semua tindakan manusia akan dianggap baik apabila tindakan tersebut mendatangkan kenikmatan yang berpangkal pada kesenangan.
Manusia yang bijaksana ialah manusia yang mencari kenikmatan sebesar-sebesarnya di dunia ini. Ironisnya, demi pencapaian itu, manusia harus rela melepaskan segala norma, susila, etika, bahkan bila perlu ajaran agama yang dianggap membelenggu. Hedonisme dapat dikatakan sebagai cikal-bakal tindakan keserakahan yang merusak.
Saat keserakahan menjadi biang keladi korupsi, sistem pengawasan, kendali, pencegahan, bahkan pola-pola rekrutmen pejabat mesti dilakukan secara ketat dan berlapis. Sistem efek jera harus dibuat seefektif mungkin sehingga membuat koruptor bertobat, pula membuat orang berpikir berkali-kali untuk mencoba-coba korupsi.
Daya rusak korupsi yang berhulu dari keserakahan ini sudah terbukti. Data yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Angka itu pun yang terdeteksi secara pasti.
Pada 2021, misalnya, nilai kerugian negara yang sudah pasti mencapai Rp62,9 triliun. Angka kerugian negara akibat korupsi tersebut naik bila dibandingkan dengan nilai kerugian pada tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp56 triliun.
Itu baru dua tahun terakhir dan yang sudah pasti. Bila ditambah dengan nilai kerugian negara pada tahun-tahun sebelumnya, boleh jadi dalam satu dekade terakhir negara sudah dirugikan lebih dari Rp500 triliun. Jumlah yang sangat cukup untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Bila uang kerugian negara itu diinvestasikan untuk rupa-rupa kegiatan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sudah bisa dirasakan. Itu artinya, keserakahan telah jauh menghambat dan memukul mundur kemajuan.
Pejabat yang terlibat dalam praktik keserakahan korupsi ini juga mencapai ratusan orang. Dalam satu setengah dekade terakhir, misalnya, sudah lebih dari 170 kepala daerah ditangkap KPK karena kasus korupsi. Yang paling gres, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp1 miliar.
KPK juga sedang menyelidiki dugaan pidana pencucian uang setelah PPATK menemukan aliran uang mencurigakan ke luar negeri berjumlah superjumbo, Rp560 miliar, dari Lukas Enembe. Uang itu diduga mengalir ke meja kasino.
Keserakahan dan korupsi sudah menjadi saudara kembar identik. Keserakahan juga menjadi kausa prima korupsi. Benar kata Gandhi: bumi ini tidak akan pernah mampu mencukupi keserakahan. *
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
ADAKAH berita baik di sepanjang 2025? Ada, tapi kebanyakan dari luar negeri. Dari dalam negeri, kondisinya turun naik
SETIAP datang pergantian tahun, kita selalu seperti sedang berdiri di ambang pintu. Di satu sisi kita ingin menutup pintu tahun sebelumnya dengan menyunggi optimisme yang tinggi.
SETIAP pergantian tahun, banyak orang memaknainya bukan sekadar pergeseran angka pada kalender, melainkan juga jeda batin untuk menimbang arah perjalanan bersama.
SUARANYA bergetar nyaris hilang ditelan hujan deras pada senja pekan silam. Nadanya getir mewakili dilema anak muda Indonesia yang menjadi penyokong bonus demografi.
IBARAT nila setitik rusak susu sebelanga. Benarkah nila setitik bernama surat perintah penghentian penyidikan (SP3) mampu menggadaikan sebelanga prestasi KPK?
Ia sekaligus penanda rapuhnya kesadaran demokrasi dalam praktik bernegara kita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved