Kemanusiaan Salah Bilik

MAHKAMAH etik yang riuh itu berakhir tanpa keputusan. Ia serupa drama penuh tegangan yang berakhir penuh leraian.

Drama berakhir mengendur, penuh kompromi, seolah menghibur. Rakyat seolah dimenangkan, tetapi sesungguhnya fokusnya dialihkan. Sebab, problem utama tak terselesaikan!

Tak ada keputusan.

Itulah mahkamah etik yang berlangsung di DPR sejak awal bulan ini, menyidangkan Ketua DPR Setya Novanto, atas dugaan pelanggaran dalam kasus 'Freeportgate'.

Manuver Novanto di akhir sidang, yang meminta mundur sebagai ketua, meluluhkan hati para yang mulia di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Mereka menghentikan sidang dan sepakat tak membuat vonis. Padahal, meski lengser sebagai ketua, Novanto tetap anggota dewan yang tak terbebas dari beban etika.

Memang 10 majelis menilai Novanto melakukan pelanggaran tingkat sedang, 7 menilai pelanggaran berat. Namun, vonis itu menjadi dokumen sidang yang tak bernilai formal karena bukan keputusan lembaga MKD. Ia masih menjadi dokumen yang tercecer sebagai penilaian pribadi setiap anggota majelis.

Novanto masih amat mungkin memanfaatkan untuk duduk di alat kelengkapan dewan lain: jika ia bersedia, partai menghendaki, dan momennya tepat.

Saya mendengarkan sidang yang penuh drama itu dari sebuah radio di tengah kemacetan Jakarta.

Kenapa tak sampai vonis lembaga?

Beberapa anggota majelis beralasan, "Demi kemanusiaan, toh pengunduran diri Novanto juga linier dengan yang dikehendaki rakyat."

Mereka membuat amsal, tak mau menimpakan tangga untuk orang yang sudah jatuh. Akan tetapi, inilah kemanusiaan yang salah bilik.

Mereka menerapkan kemanusiaan yang berpotensi memunculkan persoalan baru.

MKD pun bisa dinilai melanggar aturan.

Bukankah sidang etik hanya bisa dihentikan jika yang diadili meninggal dunia dan partai menarik yang bersangkutan dari alat kelengkapan dewan?

Sidang atas Novanto yang tak tak tuntas kelak akan menjadi utang sejarah, betapa MKD tak cakap menghukum pelanggar etik.

Sidang 'politik' atas Novanto berjalan penuh drama, sarat manuver, diskriminatif, dan penuh motif pembelaan, khususnya tiga orang anggota MKD dari Golkar, sementara anggota MKD Akbar Faizal dengan amat mudah dipecat dan suratnya ditandatangani Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Alasannya, Akbar tengah diadukan ke MKD oleh Ridwan Bae, dari Golkar.

Namun, Akbar yang juga mengadukan tiga anggota MKD: Ridwan Bae, Adies Kadir, Kahar Muzakir, karena menghadiri konferensi pers yang digelar Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang juga sebagai saksi, tak mendapat respons dari pimpinan dewan.

Inilah bukti betapa elite politik di DPR hanya memperlakukan politik sebagai 'permainan'. Mereka lupa politik sebagai sarana perbaikan kehidupan publik.

Drama lain lagi ialah beberapa anggota majelis yang menjatuhkan sanksi berat, yang semula membela habis-habis Novanto. Detik-detik terakhir mereka justru menjatuhkan sanksi berat. Maksudnya supaya punya waktu membentuk tim panel membahas pemberhentian Novanto.

Ada kemungkinan tim panel bisa dikendalikan.

Ah, politik yang banal!

Banyak yang lega Novanto lengser.

Mereka berharap citra DPR bisa dibangun kembali. Namun, kita tahu ada dua wakil ketua yang selama ini membela total Novanto, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Atas dasar etik pula, karena selama ini mereka membela orang yang bersalah, mereka mestinya mengundurkan diri dari kursi pimpinan dewan.

Mereka telah kehilangan legitimasi moral.