Anggaran Pemberdayaan

KORUPSI rupanya berhubungan dengan kalimat bersayap.

Penyalahgunaan anggaran sudah dimulai kala penyusunannya menggunakan kalimat abstrak, bahkan absurd.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta penyusunan anggaran menggunakan kata-kata tegas, jelas, dan spesifik sehingga memudahkan kontrol dan rakyat tahu arah program pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah.

Pertautan kalimat bersayap dan peluang penyalahgunaan anggaran itu disampaikan Presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah, pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12).

Membaca berita itu, terus terang, saya terkagum-kagum. Inilah pertama kali, negara ini punya presiden yang perhatiannya dalam penegakan pemerintahan yang bersih sangat cermat, bahkan sampai pada penggunaan kata-kata dalam pos anggaran.

Presiden tidak hanya urus angka, besarnya anggaran dan peruntukannya, seperti lazim dilakukan dalam proses penyusunan anggaran. Ia bertindak lebih jauh.

Ia membongkar tempat persembunyian anggaran yang dibungkus dalam kalimat tidak jelas.

Contohnya, kata-kata 'pemberdayaan nelayan' dalam pos anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Susi Pudjiastuti sering menemukannya.

Presiden bilang, seharusnya 'pemberdayaan nelayan' diubah menjadi lebih jelas dan tegas seperti membeli kapal, membeli jaring, atau membeli benih.

Singkatnya, lebih operasional.

Cakupan kata 'pemberdayaan' terlalu luas, menurut Presiden, sehingga mengecat trotoar pun bisa dimasukkan program pemberdayaan nelayan.

Jangan-jangan, jika menteri lain sepeka Menteri Susi, nyaris di semua kementerian dapat ditemukan program 'pemberdayaan' dalam pos anggaran mereka.

Sebutlah anggaran pemberdayaan petani di Kementerian Pertanian.

Anggaran pemberdayaan pengusaha lemah dan pribumi, di Kementerian Koperasi dan UKM.

Sudah tentu, kementerian yang nomenklaturnya saja telah mengidap 'pemberdayaan', dengan sendirinya, menggunakan pemberdayaan sebagai program utama.

Contoh pemberdayaan PNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah pasti ada program pemberdayaan perempuan.

Semua itu tidak mengada-ada.

Bukankah empowerment, pemberdayaan, kata yang seksi, obat generik yang dipakai mulai LSM lokal sampai badan dunia seperti Unicef? Kata pemberdayaan ialah kata kunci untuk semua urusan mengangkat kaum terpinggirkan, termarginalkan.

Saya berharap, jangan sampai di Kementerian Pertahanan, ada anggaran program pemberdayaan tentara.

Seakan, tentara kita selama ini tidak berdaya, terpinggirkan.

Saya yakin, Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara pun tidak berniat mengajukan anggaran pemberdayaan lembaga kepresidenan, untuk menghadapi pencatutan kekuasaan RI-1 dan RI-2, khususnya pencatutan minta saham.

Biarlah itu dimasukkan dalam anggaran 'yang mulia' bersidang di MKD.