Koefisien Gini

LAPORAN terbaru Bank Dunia menyebutkan kesenjangan ekonomi di Indonesia semakin melebar. Selama 2011- 2014, koefisien Gini meningkat menjadi 0,41.

Dengan kondisi tersebut, kesenjangan ekonomi Indonesia sama dengan Uganda dan lebih buruk daripada India.

Menurut Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chavez, pertumbuhan pendapatan 10% orang kaya Indonesia tiga kali lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan 40% kelompok miskin.

Penyebab utamanya ialah kesempatan kerja yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi yang rendah. Kita perlu memberi perhatian khusus kepada masalah ini karena akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Pengalaman 1998 ketika koefisien Gini mencapai 0,38, rakyat marah. Mereka menjarah dan merusak hasil pembangunan yang sudah susah payah kita lakukan.

Bentuk ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa pun tidak seperti ini. Negara ini dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan umum. Bahkan UUD 1945 menegaskan asas perekonomian yang kita anut berdasarkan semangat kekeluargaan.

Artinya, meski arah yang ditempuh ekonomi pasar, tetap harus berjiwa sosial.

Terjemahan dari semua itu, kita harus peduli pada orang di sekitar kita. Ibaratnya, kita tidak akan pernah bisa tidur ketika tetangga masih kelaparan.

Caranya bukan dengan memberikan bantuan, melainkan dengan memberdayakan kaum yang papa. Kini yang lebih menonjol ialah sikap individualistis.

Kita cenderung menjadi masyarakat serakah, tidak ada puasnya mengejar materi meski itu dilakukan dengan cara merugikan orang lain.

Kasus 'papa minta saham' yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto merupakan contoh nyata.

Bagaimana pemimpin lembaga negara yang menikmati kekayaan dan kini mendapatkan kehormatan, tidak bersyukur atas apa yang sudah didapatkannya.

Ia masih merasa kurang sehingga bermimpi untuk memiliki private jet. Padahal, di daerah pemilihan yang diwakilinya di Nusa Tenggara Timur, kemiskinan begitu nyata.

Banyak konstituennya yang harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan makan pada hari itu.Boro-boro memikirkan masa depan dan mengumpulkan tabungan untuk hari depan mereka.

Masih kuatnya mentalitas para pemburu rente menyebabkan ketahanan ekonomi kita rendah.

Kita seperti hebat dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi sebenarnya itu semu karena lebih didorong rent seeker economy. Lebih jauh, itu berakibat tidak terciptanya pemerataan. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan pentingnya transformasi struktural.

Ekonomi harus berbasis produktivitas agar tercipta efisiensi dan peningkatan daya saing. Presiden Joko Widodo harus bersungguh-sungguh memberantas praktik yang mendistorsi perekonomian. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme jangan dibiarkan.

Itulah yang menyebabkan tidak adanya pemerataan kesempatan kerja dan berbagai peluang perbaikan hidup di negeri ini hanya dikuasai orang itu-itu saja.

Kita mendorong kasus 'papa minta saham' diusut tuntas, bukan karena kita tidak suka terhadap Setya Novanto, melainkan karena kita sayang kepada negeri ini dan kasus tersebut harus dijadikan pintu masuk menghentikan praktik pemburuan rente.

Kalau gagal menggunakan momentum ini, kita akan bernasib seperti Brasil yang mengalami kontraksi dahsyat karena membiarkan praktik korupsi tetap berjalan.

Kehadiran pemerintahan Jokowi diharapkan mengakhiri kesenjangan yang semakin melebar. Hanya dengan kemauan keras kita bisa menghindarkan berulangnya malapetaka sosial seperti 1998.