Orang-Orang Kaya

KESENJANGAN ekonomi kian menari tinggi di sini.

Inilah nubuat yang selalu pasti untuk Indonesia justru selama era reformasi, era ketika spirit menggantikan kekuasaan yang korup dan dituding hanya menguntungkan segelintir warga, dipatrikan sebagai kehendak baru bangsa ini.

Selama 15 tahun terakhir Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan. Namun, ini lebih dinikmati 20% warga terkaya. Adapun 80% penduduk, lebih dari 205 juta orang, rawan tertinggal. Inilah negara yang kian menjadi surga bagi kaum kaya dan neraka bagi kaum tak berpunya.

Karena itu, tak mengherankan ketika Bank Dunia Selasa (8/12) silam merilis laporan bertajuk Ketimpangan Semakin Lebar. Ketimpangan kaya versus miskin di Indonesia termasuk paling tinggi di dunia.

Di Indonesia 1% orang terkaya menguasai separuh lebih kekayaan negeri ini. Mereka menguasai aset keuangan, seperti properti atau saham. Inilah yang ikut mendorong ketimpangan.

Pada 2002, seluruh nilai konsumsi 10% warga paling kaya di negeri ini setara total konsumsi warga tak berpunya. Pada 2014, seluruh konsumsi 10% warga terkaya setara seluruh konsumsi 54% warga paling papa.

Dari sisi penguasaan kekayaan, 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% seluruh kekayaan negeri ini. Negeri yang oleh Eduard Dauwes Dekker diamsalkan sebagai 'zamrud khatulistiwa'.

Salah satu penyebab pengumpulan kekayaan itu ialah perbedaan cara pemungutan pajak penghasilan dari pekerja dan para orang kaya, terutama pemilik modal.

Pengumpulan kekayaan sebagian dari mereka juga diperoleh dari hasil korupsi. Ini menguatkan apa yang pernah dinyatakan oleh Francis Bacon,

"Ada banyak cara untuk menjadi kaya, dan kebanyakan adalah kotor."

Yang kian menyedihkan, kesenjangan juga karena ketidakadilan sejak lahir.

Banyak anak Indonesia tidak mendapat awal hidup yang layak, seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

Bahkan 18% anak Indonesia tak mampu bersekolah.

Sementara kaum kaya menikmati berlipat-lipat kemewahan dan kesempatan untuk bersekolah, melancong, berobat, dan hidup di mana saja.

Kita bisa bayangkan, negeri yang kemerdekaannya direbut dengan heroisme rakyat semesta ini, kini justru seperti kian menjauhkan mereka dari buminya sendiri.

Inilah paradoks spirit yang kian menyulitkan negara ini memperbaiki kehidupan kaum tak berpunya. Kesenjangan yang kian lebar berpotensi menjadi lahan subur radikalisme dan konflik sosial.

Karena itu, Bank Dunia berharap hasil pemilihan kepala daerah bisa menjadi salah satu solusi mengatasi kesenjangan sosial itu, antara lain dengan mengupayakan pelaksanaan pendidikan berkualitas, memperbaiki pelayanan umum, dan kesempatan bursa kerja dengan peningkatan keterampilan mereka.

Namun, politik yang tak berpihak kepada rakyat, bisakah menjadi solusi? Pendidikan bermutu yang menjadi solusi fundamental mengatasi kesenjangan, belum jelas arahnya.

Alokasi anggaran 20% APBN, ternyata tak kunjung menghasilkan pendidikan berkualitas. Bahkan, dalam soal perbaikan kualitas pendidikan, kita kalah dengan Vietnam.

Para pengelola negara harus menyadari, betapa negara yang hanya menjadi surga bagi kaum kaya, dan neraka bagi kaum tak berpunya, ialah pengkhianatan terhadap konstitusi, UUD 1945, yang paling nyata.

Karena itu, laporan Bank Dunia, harus dilihat sebagai sebuah tamparan.

Jika tak serius diatasi, kesenjangan atau kata fisikawan Stephen Haw king, aksi manusia-manusia serakah, bisa meluruhkan negara, meluruhkan Indonesia.