Darurat Fiskal

ADA peringatan yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika menjadi pembicara kunci pada Economic Outlook 2016 yang digelar Media Indonesia.

Wapres mengingatkan ancaman ketahanan fiskal akibat tidak tercapainya penerimaan pajak.

Jusuf Kalla memperkirakan kekurangan penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp430 triliun. Dengan hanya tersisa 1 bulan, mustahil bisa mencapai target penerimaan pajak.

Yang perlu dipikirkan bagaimana mengurangi pengeluaran atau kalau tidak ingin mengorbankan pertumbuhan, pilihan lain ialah menambah utang.

Tidak tercapainya penerimaan pajak membuat Direktur Jenderal Pajak Sigit Pramundito mengundurkan diri.

Sigit secara kesatria melepas jabatan yang baru sekitar satu tahun ia emban karena gagal mencapai target 85% yang ia canangkan sendiri.

Sejauh ini kita belum mendengar langkah konkret pemerintah menjaga kesehatan fiskal. Yang mencuat ialah sikap menggunakan anggaran seperti biasa.

Dengan menurunnya kegiatan ekonomi akibat melemahnya permintaan dunia, tidak terhindarkan penerimaan pajak ikut turun.

Beberapa perusahaan sudah menyatakan keuntungan mereka turun ketimbang tahun lalu. Dengan keuntungan yang turun, pajak perusahaan juga turun. Apalagi, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sumber penerimaan pajak Indonesia berbeda dengan negara lain.

Di negara-negara lain kontribusi pajak perorangan jauh lebih besar daripada pajak korporasi, di Indonesia 90% penerimaan pajak disumbang korporasi. Akibatnya ketika terjadi guncangan ekonomi, penerimaan korporasi terpukul, otomatis penerimaan pajak terpengaruh.

Kemampuan mengatur pengeluaran yang disesuaikan dengan penerimaan menjadi penting. Kita tidak bisa hidup lebih besar pasak daripada tiang. Apalagi dalam keuangan negara, itu akan memengaruhi kepercayaan internasional terhadap keberlanjutan fiskal.

Dengan penerimaan terbatas, pengeluaran harus diprioritaskan pada bidang yang bisa menggerakkan perekonomian lebih besar.

Investasi di bidang infrastruktur akan jauh lebih produktif daripada pengeluaran yang sekadar 'gaya-gayaan' seperti pengadaan helikopter untuk Presiden.

Hal lain yang harus dilakukan ialah kesungguhan memberantas korupsi.

Kasus 'papa minta saham' yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto harus menjadi pintu masuk mengakhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindakan seperti yang dilakukan Setya Novanto tidak hanya melahirkan moral hazard, tetapi melanggengkan ekonomi biaya tinggi.

Kita harus belajar dari pengalaman Brasil. Negeri yang pernah dipuji-puji sebagai kekuatan ekonomi baru bersama Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, itu kini dihadapkan pada depresi ekonomi terburuk sejak 1930.

Penyebabnya pembiaran pemerintah terhadap kasus korupsi di perusahaan minyak negara, Petrobras.

Korupsi dan ekonomi memburu rente melahirkan sikap boros.

Orang tidak merasa perlu berhati-hati dalam mengeluarkan uang karena merasa mudah mendapatkannya.

Padahal, uang yang mereka nikmati merupakan hak banyak orang, yang terampas peluangnya untuk bisa mendapatkan kehidupan lebih baik.

Tekanan yang harus kita alami sepanjang 2015 jangan hanya dijadikan beban. Kita harus mengubah menjadi aset.

Istilah menko perekonomian, kita harus bisa melakukan transformasi struktural, termasuk membangun perekonomian yang melahirkan efisiensi dan berdaya saing.