Watergate

KEINGINAN Richard Nixon untuk bisa terpilih kembali sebagai presiden Amerika Serikat pada pemilihan presiden 1972 membuat ia melakukan segala cara.

Salah satunya dengan membiarkan tim kampanye menyelinap masuk ke Kantor Partai Demokrat untuk mengetahui strategi yang dipersiapkan saingannya, Hubert Humphrey.

Kejadian itu nyaris terbungkus rapi dan tidak diketahui siapa pun.

Nixon pun kemudian dilantik kembali menjadi presiden pada Januari 1973.

Namun, tidak semua orang bisa berkompromi dengan hati nuraninya dan menutup mata terhadap kejahatan politik yang terjadi.

Orang itu kemudian membocorkan kecurangan yang dilakukan Nixon kepada dua wartawan The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein.

Oleh karena informasinya deep throat, pemimpin redaksi The Washington Post tidak berani memublikasikannya.

Di samping sulit melakukan verifikasi, ini berkaitan dengan kekuasaan tertinggi di AS, yaitu presiden yang sedang berkuasa.

Namun, sumber deep throat itu terus menyampaikan informasi, yang denah lokasi, orang-orang yang diduga terlibat, benar-benar nyata.

Itulah yang membuat Woodward dan Bernstein yakin informasi itu benar.

Hal itulah yang membuat The Washington Post akhirnya berani memublikasikan dan kemudian menjadi Skandal Watergate.

Butuh dua tahun wartawan The Washington Post untuk memaksa Nixon dan para pembantunya mengakui kejahatan politiknya.

Nixon akhirnya memutuskan mundur pada 1974 setelah Jaksa Agung AS memperingatkan bahwa ia akan terkena pemakzulan di Kongres apabila tidak mengakui kesalahan dan mengundurkan diri sebagai presiden.

Setelah 30 tahun misterius, akhirnya pada 31 Mei 2005 tokoh deep throat itu membuka identitasnya. Tokoh yang tidak bisa melawan hati nurani ialah mantan Direktur Biro Investigasi Federal, W Mark Felt.

Kita sengaja angkat cerita itu karena hampir mirip dengan kejadian yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus 'papa minta saham' PT Freeport Indonesia.

Praktik perburuan rente seperti ini umum terjadi di Indonesia, tetapi tidak pernah ada buktinya.

Baru setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, terkuaklah praktik yang merugikan perekonomian nasional itu.

Kasus ini baru menggelinding dan belum selesai.

Seperti Skandal Watergate, dibutuhkan waktu yang lama untuk melawan hegemoni kebobrokan.

Nixon pun baru dua tahun setelah kejadian mau mengakui kesalahan dan mengundurkan diri.

Keteguhan untuk melawan ketidakbenaran harus dilakukan karena ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan dunia internasional.

Kalau kita membiarkan berbagai praktik KKN, orang tidak akan terpacu untuk meningkatkan produktivitas.

Orang enggan mengembangkan bisnis karena tidak ada leveled playing field.

Pengalaman Brasil menunjukkan kondisi itu akan menyebabkan negara tidak memiliki efisiensi dan kehilangan daya saing.

Dalam papernya berjudul Will China's Anti-corruption Campaign Help Its Economy Deviate the 'Middle Income Trap'?, mahasiswa Universitas Shanghai, Chu Zitao, melihat langkah pemberantasan korupsi tanpa kompromi yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping membuat negeri itu bangkit dan mampu menghadapi persaingan global.

Ke sana jugalah Indonesia harus menuju. Kita sudah sejak 1998 menyatakan perang terhadap KKN. Namun, kita setengah hati menjalankannya.

Akibatnya, hal yang paling kita benci dari era Orde Baru tetap saja berjalan di era Orde Reformasi.

Yang berubah hanya pemain, tetapi praksisnya tetap sama, yaitu memburu rente dengan 'papa minta saham'.