Jokowi Vs Jokowi

SETELAH mencermati berkali-kali kegaduhan antaranggota kabinet, seorang pengajar, doktor hukum, menyatakan, "Lupakan Jokowi. Ternyata ia masih belum terlihat menjadi Jokowi yang bebas dari aneka kepentingan politik."

Saya tak bersetuju sepenuhnya. Bahwa Jokowi harus berani dan tegas; bahwa kabinet mesti lebih kompak dan sinergis, memang seharusnya. Namun, bebas dari kepentingan politik, bagaimana mungkin? Bukankah Presiden Jokowi merupakan produk politik?

Kalau bebas dari kepentingan politik busuk, persekongkolan jahat, mengkhianati publik, sepenuhnya saya setuju!

Publik mengingat, setelah pelantikan kabinet di awal pemerintahannya, Jokowi tancap gas: sidang kabinet tak menunggu jeda hari!

Jokowi meminta kabinet bekerja keras sejak hari itu juga karena rakyat menunggu hasil kerja pemerintahannya.

Untuk pertama kali pula, kemudian diulang di berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan tidak ada visi-misi menteri. Yang ada visi-misi presiden.

"Ego sektoral harus dihentikan. Sinergi bukan hanya antarkementerian atau dalam satu kemenko, melainkan juga lintas kemenko. Tak ada yang bisa berjalan sendiri."

Namun, hampir setahun kabinet tak memuaskan. Pergantian beberapa menteri tak terhindarkan.

Politik di 'kubu seberang' memang mencair, tetapi kegaduhan di internal kabinet justru mengeras. Yang terbaru ialah ketegangan antara Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan versus Menteri ESDM Sudirman Said.

Luhut membantah Sudirman telah lapor Presiden sebelum melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas kasus Freeportgate yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Sudirman. Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga membantah Luhut.

Sebelumnya, Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri BUMN Rini Soemarno berseteru keras. Rizal mengkiritik rencana pembelian 30 Airbus 350 untuk Garuda. Menurut Rizal, itu pemborosan karena Eropa bukan rute gemuk bagi Garuda.

Perseteruan lain antara Menteri Perdagangan Thomas Lembong versus Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Susi menyoroti kebijakan Lembong yang memudahkan impor produk makanan olahan, termasuk produk olahan ikan seperti teri, tuna, cakalang, dan belut, yang merugikan kepentingan dalam negeri.

Dengan mencermati 'tak ada misi menteri, yang ada misi presiden', ketegangan antarmenteri sesungguhnya konflik Jokowi versus Jokowi.

Jokowi yang ingin cepat mewujudkan Nawa Cita dan Jokowi yang kurang terampil menjadi nakhoda. Jokowi yang bermimpi dengan Tri Sakti versus Jokowi yang kurang menguasai seni mengelola liberalisasi.

Sama ketika Jokowi dengan enteng menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia untuk pekerja asing yang hendak bekerja di Indonesia. Padahal, persyaratan itu dipersiapkan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN.

Tes bahasa Indonesia menjadi wajib mengingat penduduk kita hampir setengah dari penduduk ASEAN.

Namun, karena tipisnya kebanggaan akan bahasa persatuan, syarat ini dianggap merugikan investor. Padahal, soal investor berkaitan dengan hukum, infrastruktur, perizinan, dan keamanan.

Bahasa yang mempersatukan Nusantara ini dikerdilkan pemerintah. Itulah Jokowi versus Jokowi. Jokowi yang bermimpi tentang kemandirian bangsa versus Jokowi yang tak percaya diri.

Agar Jokowi yang ingin memuliakan Indonesia memenangi pertarungan ini, tak dikalahkan Jokowi yang tak percaya diri, seluruh janji Jokowi harus terus dipampang dan terus ditagih.

Para menteri, tanpa harus dengan kegaduhan, mestinya juga jadi pengingat jika Presiden bersimpang jalan dengan Nawa Cita dan Trisakti.