Pemburu Rente

SALAH satu ciri perekonomian Indonesia ialah banyaknya pemburu rente. Ketidakpastian dalam urusan perizinan melahirkan banyak makelar. Mereka berupaya memuluskan segala urusan bisnis untuk mendapatkan rente. Banyak di antara pemburu rente hidup dalam kelimpahan materi.

Banyak pengusaha berhasil memulai usaha sebagai pemburu rente. Namun, mereka menggunakan keuntungan dari pemburuan rente untuk membangun industri. Mereka bertransformasi menjadi industrialis dan mengembangkan bisnis profesional. Namun, tidak sedikit yang tetap dalam jalur sebagai pemburu rente. Bahkan ketika sudah menjadi pejabat negara pun, mereka masih berperilaku seperti itu. Jabatan politik dijadikan alat untuk memperbesar akses mereka sebagai pemburu rente.

Anne Krueger memperkenalkan istilah rent seeking pada 1974 karena kegiatan yang bisa dilakukan organisasi ataupun individu ini tidak berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu hanya dinikmati para pemburu rente sekadar untuk memperkaya diri. Kita harus melawan pemburu rente karena memengaruhi daya saing. Salah satu penyebab rendahnya investasi di Indonesia ialah perizinan berbelit-belit. Apalagi kita cenderung tak menghormati kontrak. Kita bisa mengubah perjanjian di tengah jalan hanya karena merasa dirugikan. Boleh saja renegosiasi dilakukan, tetapi harus dikomunikasikan terlebih dahulu.

Kini pemerintah menderegulasi bidang investasi. Namun, perubahan itu butuh waktu agar bisa berjalan seperti yang diharapkan. Selama perubahan belum terjadi, pemburu rente masih bergentayangan. Dalam kasus perpanjangan izin kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia, ketidakjelasan peraturan itulah yang dimanfaatkan pemburu rente.

Pengalaman dalam Kontrak Karya II, perpanjangan bisa dilakukan tiga tahun sebelum kontrak berakhir. Namun, itu terjadi pada 1991 ketika sistem politik masih autokrasi. Sekarang zaman sudah berubah. Kita hidup di era demokrasi ditandai adanya keterbukaan. Sistem demokrasi dirancang untuk menghilangkan kekurangan dan memperbaiki kelemahan pengelolaan negara. Tidak bisa pejabat negara melakukan tindakan hanya untuk kepentingannya sendiri.

Ternyata tidak semua menyadari perubahan sistem menuntut perubahan pola dan perilaku. Masih saja cara-cara lama dipakai untuk keuntungan pribadi. Mereka ingin mengulangi cara-cara lama saat pengusaha yang dekat kekuasaan mendapatkan bagian dari divestasi Freeport.

Kini kasus sudah terkuak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sudah melaporkan praktik memburu rente itu kepada Majelis Kehormatan Dewan. Kini terpulang kepada kita, apakah kita akan terus membiarkan praktik perburuan rente ini berlangsung ataukah kita memilih mentransformasi perekonomian kita.

Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia pada 2050. Maka kita harus bertransformasi mulai kini. Kita tak pernah akan mencapai tujuan itu bila masih mengembangkan perekonomian tidak sehat yang hanya menguntungkan segelintir orang pemilik kekuasaan.

Dalam hidup ada dua pilihan yang bisa ditempuh, yakni mendapatkan kehormatan atau meraih kekayaan. Setiap orang yang berorientasi kepada kekayaan, menjadi pengusaha adalah jalannya. Kalau ingin mendapat kehormatan, jadilah pejabat negara. Kita tidak bisa mengharapkan keduanya sekaligus, karena kalau itu yang diinginkan kita akan menjual kehormatan untuk mendapatkan kekayaan. Inilah yang tengah terjadi dalam kasus pemburu rente perpanjangan izin Freeport. Pejabat merasa tak cukup meraih kehormatan. Ia melakukan tindakan tercela demi meraih kekayaan.