PEKAN Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan pada 2-15 Oktober mempertaruhkan harga diri orang Papua. "PON ini merupakan kegiatan orang Papua, pertaruhan harga diri orang Papua," kata Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (20/9).
Harga diri orang Papua tampak pada kemeriahan dan kemegahan pembukaan PON pada Sabtu (2/10). “PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutan pada pembukaan PON Papua.
Kesetaraan dan keadilan itu pula yang mendasari Papua ditunjuk sebagai tuan rumah. Papua ditunjuk sebagai tuan rumah PON XX melalui Keputusan Menpora Nomor 110 Tahun 2014 tertanggal 2 April 2014. Ia menyisihkan lima kandidat lainnya, yaitu Aceh, Bali, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Sejatinya Papua tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
Pertimbangan penunjukan tuan rumah PON, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP 17/2007 ialah kemampuan calon provinsi penyelenggara; ketersediaan prasarana dan sarana; dukungan masyarakat setempat; serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di setiap provinsi.
Kemampuan Papua diragukan karena provinsi itu telanjur diberi stigma keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Akan tetapi, Kemenpora mempunyai pertimbangan lain. Kalau PON selalu diselenggarakan di Jawa, perkembangan olahraga, infrastruktur olahraga, dan prestasi tidak akan merata ke daerah. Penunjukan Papua semata-mata untuk memenuhi asas kesetaraan dan keadilan.
Penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON XX dilakukan enam bulan sebelum Joko Widodo dilantik sebagai presiden. Begitu dilantik pada 20 Oktober 2014, Jokowi langsung mencurahkan perhatiannya untuk Papua. Ia menjadikan Papua sebagai provinsi pertama yang dikunjunginya sebagai presiden pada 27 Desember 2014.
Selang lima bulan kemudian, tepatnya pada 9 Mei 2015, Presiden meresmikan pembangunan venue dan fasilitas PON di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, ditandai dengan peletakan batu pertama. Kata Jokowi, membangun Papua bukan fisiknya saja, melainkan jiwa raganya juga harus dibangun.
Membangun jiwa raga Papua itulah yang menjadi spirit Jokowi. Pada 11 Maret 2020, Jokowi memerintahkan membangun Papua dengan semangat baru dan paradigma baru. Membangun Papua tidak cukup dengan menggelontor dana otsus yang dari 2002 hingga 2020 sebesar Rp94,24 triliun.
Komitmen Jokowi membangun jiwa raga Papua tecermin dalam dua regulasi. Pertama, pada 29 September 2020, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kedua, pada 19 Juli 2021, disahkan UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Titik temu kedua regulasi itu pada keinginan kuat untuk memanusiakan orang asli Papua. Karena itu, pada Inpres 9/2020 diinstruksikan untuk membangun Papua dengan pendekatan sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan serta fokus pada orang asli Papua.
Revisi UU Otsus Papua juga diletakkan pada landasan untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.
Orang asli Papua menurut UU 2/2021 ialah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
Implementasi melindungi hak dasar orang asli Papua dari sisi politik ialah DPR Papua ataupun DPR kabupaten/kota terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilu dan diangkat dari unsur orang asli Papua. Anggota yang diangkat itu berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPR Papua ataupun DPR kabupaten/kota.
Orang asli Papua yang diangkat sebagai anggota DPRD itu dengan komposisi sekurang-kurangnya berjumlah 30% keterwakilan perempuan.
PON Papua hendaknya sebagai titik pijak untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan untuk orang asli Papua. Harus tegas dikatakan bahwa keadilan dan kesetaraan itu tidak cukup dengan pembangunan fisik, harus lewat dialog. Presiden Jokowi pernah mengajak dialog 61 tokoh Papua dan Papua Barat pada 10 September 2019 di Istana Negara.
Kata biksu asal Vietnam Thich Nhat Hanh, dalam dialog yang benar, kedua belah pihak bersedia untuk berubah. Elok nian bila membangun Papua berdasarkan keinginan masyarakatnya yang disampaikan dalam dialog, bukan keinginan sepihak Jakarta.
