Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

PON Panggung Orang Asli Papua

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
04/10/2021 05:00
PON Panggung Orang Asli Papua
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

PEKAN Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan pada 2-15 Oktober mempertaruhkan harga diri orang Papua. "PON ini merupakan kegiatan orang Papua, pertaruhan harga diri orang Papua," kata Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (20/9).

Harga diri orang Papua tampak pada kemeriahan dan kemegahan pembukaan PON pada Sabtu (2/10). “PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutan pada pembukaan PON Papua.

Kesetaraan dan keadilan itu pula yang mendasari Papua ditunjuk sebagai tuan rumah. Papua ditunjuk sebagai tuan rumah PON XX melalui Keputusan Menpora Nomor 110 Tahun 2014 tertanggal 2 April 2014. Ia menyisihkan lima kandidat lainnya, yaitu Aceh, Bali, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sejatinya Papua tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Pertimbangan penunjukan tuan rumah PON, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP 17/2007 ialah kemampuan calon provinsi penyelenggara; ketersediaan prasarana dan sarana; dukungan masyarakat setempat; serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di setiap provinsi.

Kemampuan Papua diragukan karena provinsi itu telanjur diberi stigma keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Akan tetapi, Kemenpora mempunyai pertimbangan lain. Kalau PON selalu diselenggarakan di Jawa, perkembangan olahraga, infrastruktur olahraga, dan prestasi tidak akan merata ke daerah. Penunjukan Papua semata-mata untuk memenuhi asas kesetaraan dan keadilan.

Penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON XX dilakukan enam bulan sebelum Joko Widodo dilantik sebagai presiden. Begitu dilantik pada 20 Oktober 2014, Jokowi langsung mencurahkan perhatiannya untuk Papua. Ia menjadikan Papua sebagai provinsi pertama yang dikunjunginya sebagai presiden pada 27 Desember 2014.

 

Selang lima bulan kemudian, tepatnya pada 9 Mei 2015, Presiden meresmikan pembangunan venue dan fasilitas PON di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, ditandai dengan peletakan batu pertama. Kata Jokowi, membangun Papua bukan fisiknya saja, melainkan jiwa raganya juga harus dibangun.

Membangun jiwa raga Papua itulah yang menjadi spirit Jokowi. Pada 11 Maret 2020, Jokowi memerintahkan membangun Papua dengan semangat baru dan paradigma baru. Membangun Papua tidak cukup dengan menggelontor dana otsus yang dari 2002 hingga 2020 sebesar Rp94,24 triliun.

Komitmen Jokowi membangun jiwa raga Papua tecermin dalam dua regulasi. Pertama, pada 29 September 2020, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kedua, pada 19 Juli 2021, disahkan UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Titik temu kedua regulasi itu pada keinginan kuat untuk memanusiakan orang asli Papua. Karena itu, pada Inpres 9/2020 diinstruksikan untuk membangun Papua dengan pendekatan sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan serta fokus pada orang asli Papua.

Revisi UU Otsus Papua juga diletakkan pada landasan untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.

Orang asli Papua menurut UU 2/2021 ialah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Implementasi melindungi hak dasar orang asli Papua dari sisi politik ialah DPR Papua ataupun DPR kabupaten/kota terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilu dan diangkat dari unsur orang asli Papua. Anggota yang diangkat itu berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPR Papua ataupun DPR kabupaten/kota.

Orang asli Papua yang diangkat sebagai anggota DPRD itu dengan komposisi sekurang-kurangnya berjumlah 30% keterwakilan perempuan.

PON Papua hendaknya sebagai titik pijak untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan untuk orang asli Papua. Harus tegas dikatakan bahwa keadilan dan kesetaraan itu tidak cukup dengan pembangunan fisik, harus lewat dialog. Presiden Jokowi pernah mengajak dialog 61 tokoh Papua dan Papua Barat pada 10 September 2019 di Istana Negara.

Kata biksu asal Vietnam Thich Nhat Hanh, dalam dialog yang benar, kedua belah pihak bersedia untuk berubah. Elok nian bila membangun Papua berdasarkan keinginan masyarakatnya yang disampaikan dalam dialog, bukan keinginan sepihak Jakarta.



Berita Lainnya
  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik