Impor Beras

PEMERINTAH akhirnya mengakui membuka keran impor beras dan beras impor sudah tiba di Indonesia.

Menteri Perdagangan Tom Lembong mengatakan pihaknya memberi izin kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor 1 juta ton.

Hanya, tidak mudah untuk mendapatkan beras sebanyak itu karena produksi di negara produsen seperti Thailand dan Vietnam sedang menurun.

Bagi Presiden Joko Widodo yang saat kampanye menjanjikan untuk tidak akan mengimpor beras, tentu tidak mudah menerima kenyataan ini.

Apalagi Menteri Pertanian selalu sesumbar produksi beras meningkat.

Ia selalu mengajak Presiden untuk melakukan panen raya.

Menteri selalu menolak perlunya impor beras.

Seperti kita pernah bahas di kolom ini, kita sering keliru dengan data produksi.

Angkanya selalu meningkat secara fantastis. Angka ramalan Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir masih menyebutkan produksi beras meningkat.

Padahal, semua negara menyatakan produksi menurun karena tahun ini ada fenomena El Nino yang panjang.

Seorang mantan pejabat Bulog sebelumnya mengatakan stok beras yang ada di gudang Bulog tercatat 1,7 juta ton, termasuk 600 ribu ton beras untuk keluarga sejahtera.

Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir Desember.

Pertanyaannya, dari mana kebutuhan akan dipasok untuk kebutuhan Januari hingga Maret karena panen raya mungkin mundur akibat terlambat tanam?

Meskipun pahit, Presiden harus berani untuk tampil menjelaskan.

Tugas pemimpin untuk menyampaikan kepada rakyat tentang kenyataan yang dihadapi.

Kita tidak boleh hidup dalam bayang-bayang, tetapi harus berpijak kepada kenyataan.

Selanjutnya, yang harus dilakukan ialah bagaimana memperbaiki ke depan. Kita harus menyadari pembangunan pertanian tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan.

Harus ada visi yang jelas dan strategi untuk mencapai visi tersebut, baru kemudian implementasi yang diikuti dengan monitoring agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana.

Selama ini kita berjalan sekadar mengandalkan semangat.

Tanpa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, ujug-ujug kita sesumbar akan mencapai swasembada.

Tidak tanggung-tanggung kita mau swasembada beras, jagung, kedelai, hingga daging sapi sekaligus.

Padahal, pengalaman Orde Baru, untuk mencapai swasembada beras Presiden Soeharto menyiapkan prasyaratnya begitu lama, mulai membangun waduk dan saluran irigasi, menyediakan bibit unggul, membangun pabrik pupuk, membentuk Bimas dan Inmas, menyediakan perkreditan rakyat, membangun koperasi unit desa, hingga gudang-gudang Bulog.

Upaya yang dimulai dari Pelita I tersebut baru bisa mencapai swasembada beras pada 1984. Indonesia yang semula importir beras menjadi eksportir beras.

Sekarang infrastruktur sudah banyak yang rusak. Presiden Jokowi baru mulai memperbaiki saluran irigasi.

Pembangunan waduk baru akan dimulai.

Alih fungsi lahan tidak tertahankan di daerah produksi.

Belum lagi El Nino yang berkepanjangan. Dengan kondisi seperti itu, memang terlalu ambisius kalau tiba-tiba kita bisa swasembada pangan.

Semangat untuk mencapai swasembada tentu tidak perlu diturunkan.

Hanya, yang perlu dipercepat ialah bagaimana memperbaiki sarana yang ada.

Tidak ketinggalan kita perlu membenahi perangkat pendukung pembangunan pertanian, baru kita rumuskan tahapannya secara lebih realistis agar kemajuannya bisa terukur.

Kita tidak perlu menjadi 'pendekar mabuk' dalam mencapai swasembada pangan.

Idealisme harus diimbangi dengan sikap realistis agar kita tidak terjebak dalam utopianisme.

Sekarang mari kita bekerja di dunia yang nyata.

Kita gerakkan semua potensi untuk mencapai tujuan yang jelas.

Hentikan seremoni 'panen raya', lebih baik kita bekerja untuk meraih hasil yang nyata.