Dua Pelita

INILAH nilai lebih kita, yakni bangsa yang tak pernah lelah berharap. Selalu punya momen untuk bangkit di tengah kegelapan seperti apa pun.

Bung Hatta Anticorruption Award (BHACA) tahun ini yang diberikan kepada dua pemimpin daerah, Tri Rismaharini dan Yoyok Riyo Sudibyo, ialah momen agar harapan terus disemai.

Bahwa publik harus bangkit dari frustrasi karena korupsi yang bertubi-tubi.

Untuk Risma, kelahiran 20 November 1961, publik tak heran. Namanya telah berkibar-kibar, bahkan sampai ke negeri jauh karena berbagai inovasi yang ia buat.

Sebagai Wali Kota Surabaya ia tak saja memberesi taman dan sampah yang pernah membuat Kota Pahlawan itu berbau busuk, tapi menerapkan asas transparansi dalam segala urusan, khususnya dalam mengelola anggaran.

Risma menghindari kontak langsung dalam urusan pekerjaan dengan pihak lain. Ia menerapkan berbagai sistem elektronik berbasis dalam jaringan, seperti e-project dan e-procurement. Kolusi bisa dihindari, problem yang muncul bisa segera diketahui.

Nama Yoyok, kelahiran 23 April 1972, belum banyak disebut sebelum dikabarkan akan diganjar penghargaan prestisius itu.

Ia pensiun dini dari tentara dengan pangkat mayor, menjadi pengusaha, dan pada 2012 terpilih menjadi Bupati Batang, Jawa Tengah.

Ia cepat belajar tata kelola pemerintahan dan keuangan, birokrasi, dan menjalin komunikasi yang sehat dengan legislatif.

Ketika baru menjabat, ia meneken surat tak meminta proyek, baik untuk pribadi, keluarga, maupun kelompok.

Ia mengadakan festival anggaran bekerja sama dengan Transparency International Indonesia.

Ia membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Batang.

Unit itu berfungsi melayani semua usul pengaduan masyarakat yang belum digarap atau belum masuk agenda pembangunan.

Yoyok mempraktikkan aneka kebijakan itu secara konsisten.

Publik pun dilibatkan dalam pembangunan.

Ia berupaya setransparan mungkin dalam segala urusan. Hasilnya nyata. Salah satunya PAD melonjak, dari Rp67 miliar di awal pemerintahannya menjadi Rp186 miliar pada 2014.

Batang yang sebelumnya meredup karena kasus korupsi kini berderap membangun masa depan.

Sejak 2003 sudah 15 tokoh menerima BHACA, enam di antaranya kepala daerah.

Sebelum Risma dan Yoyok, ada Gamawan Fauzi (Bupati Solok, Sumbar, 2004), Herry Zudianto (Wali Kota Yogyakarta, 2010), Joko Widodo (Wali Kota Surakarta, 2010), dan Basuki Tjahaja Purnama (Wagub DKI Jakarta, 2013).

Tentu terlampau sedikit yang lurus dan terlalu banyak yang rakus.

Sejak otonomi, sedikitnya 330 kepala daerah/wakil (70%), 76 anggota DPR/DPRD, dan 19 menteri dan pejabat lembaga negara terlibat korupsi.

Yang terbaru ialah Gubernur Sumatra Utara Gatot Pudjo Nugroho dan beberapa anggota DPRD provinsi itu.

Di Sumatra, selain Gatot, Gubernur nonaktif Riau Annas Maamun dan beberapa bupati juga terlibat korupsi.

Namun, enam kepala daerah yang bersih, terutama Risma dan Yoyok, sungguh harapan yang mestinya punya vibrasi ke banyak pemimpin.

Mereka dua pelita di tengah kegelapan kepemimpinan daerah.

Terlebih kini menjelang pilkada serentak pada 9 Desember nanti, Risma dan Yoyok mestinya menjadi inspirasi, jadi suluh yang bisa menerangi.

Tak usah studi ke negeri jauh sebab contoh kebajikan (pemimpin) ada di negeri sendiri.

Persoalannya ialah mereka ingin menjadi pemimpin sejati atawa hanya berburu kekayaan dengan memanfaatkan jabatan? Kita semua tak boleh lelah terus mengingatkan.