Prof Emil Salim

TIDAK banyak ahli ekonomi 'Mafia Berkeley' yang masih ada. Tinggal beberapa, seperti Prof Soebroto, Prof JB Sumarlin, dan Prof Emil Salim. Pemikiran mereka tentang pembangunan tidak pernah berhenti. Kelompok itu ialah pemikir ekonomi pembangunan yang membawa Indonesia masuk ke perekonomian modern.

Sebagai pemikir, mereka sangat kritis. Pandangan mereka sangat tajam, tetapi dengan bahasa yang penuh kesantunan. Kita menikmati sebagai intellectual discourse yang memperluas wawasan.

Kita bisa ikuti, misalnya, pemikiran Prof Emil dalam isu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung serta Trans-Pacific Partnerships (TPP). Kita ketahui rencana pembangunan kereta cepat menimbulkan dampak hubungan bilateral. Jepang merasa diperlakukan tidak adil ketika proyek itu diberikan kepada Tiongkok. Tokyo sampai memperingatkan pengusaha Jepang untuk mempertimbangkan dua kali ketika hendak menanamkan modal di Indonesia.

Prof Emil tidak melihat isu kereta cepat dari kacamata perpolitikan. Sebagai mantan menteri perhubungan, ia hanya mempertanyakan apakah tepat kereta cepat perlu didahulukan? Apakah tidak lebih baik didahulukan pembangunan kereta di luar Jawa agar keinginan membangun pusat pertumbuhan baru bisa direalisasikan.

Dari sistem pembiayaan, Prof Emil mempertanyakan cara pandang pemilihan Tiongkok karena pembiayaannya business to business. Konsorsium badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai mitra bisnis perusahaan Tiongkok dianggap sebagai entitas bisnis semata. Padahal, dalam BUMN ada anggaran yang disisihkan. Apabila terjadi sesuatu dengan perusahaan patungan, negara tidak bisa lepas tangan.

Yang disampaikan Prof Emil kita rasakan saat pembahasan RAPBN 2016. Pemerintah meminta DPR untuk memberikan penyertaan modal negara kepada BUMN. Terbukti BUMN bukan hanya entitas bisnis seperti halnya swasta, melainkan juga memerlukan anggaran negara secara tidak langsung.

Pemikiran terbaru Prof Emil berkaitan dengan keinginan Presiden Joko Widodo ikut bergabung dengan TPP. Setelah Brunei, Malaysia, Singapura, dan Vietnam memutuskan bergabung dengan TPP, kita merasa ketinggalan kereta. Kita berpikiran ikut bergabung karena menguntungkan.

Prof Emil mengingatkan kita untuk memahami dahulu TPP agar kita mengetahui manfaat dalam blok perdagangan itu. Kalau kita sekadar ikut-ikutan, kita akan menjadi korban liberalisasi perdagangan.

TPP berorientasi pada perdagangan dan tidak memedulikan pembangunan di negara anggota. Pemikirannya perdagangan bebas itu menciptakan efisiensi. Perusahaan jangan diikat dengan terlalu banyak aturan dan biarkan dia bebas karena mereka akan menciptakan efisiensi sendiri.

Sejak Adam Smith melahirkan ilmu ekonomi, premisnya akan tercipta harga yang ekonomis ketika permintaan sesuai dengan pasokan. Kita lupa, manusia itu mempunyai juga sikap serakah. Di sanalah muncul upaya mendistorsi pasar.

Ketika riset dan pengembangan belum menjadi kekuatan kita, ketika produk unggulan masih berbasis sumber daya alam, kita tidak berdaya di TPP. Bahkan masyarakat akan jadi korban pasar. Produk-produk farmasi hanya berbasis produk paten dan tidak mengenal produk generik.

Pemikiran Prof Emil sangat penting, setidaknya membuat kita tidak mudah terlena. Kita kadang membutuhkan pemikiran yang berbeda agar kita tidak salah arah.