Pakaian Dinas DPRD

BRAND fesyen Prancis, Louis Vuitton, memantik kontroversi. Merek itu masuk daftar produk yang diboikot Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 2020. Diboikot karena Erdogan marah atas komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait pemenggalan seorang guru di pinggiran Paris.

Kontroversi Louis Vuitton juga terjadi di Indonesia. Pengungkitnya ialah merek itu menjadi salah satu bahan kain seragam DPRD Kota Tangerang. Setelah ramai dikritik, rencana pengadaan bahan pakaian dinas bagi 50 anggota DPRD Kota Tangerang itu akhirnya dibatalkan.

Tidak ada yang salah dengan Louis Vuitton. Tidak ada yang salah juga dengan pengadaan pakaian dinas. Pengadaan itu resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pakaian dinas, baju dan celana, satu dari empat jenis tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD yang diatur Pasal 9 PP 18/2017. Tiga lainnya ialah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Ada lima jenis pakaian dinas DPRD. Pertama, pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam satu tahun. Kedua, pakaian sipil resmi disediakan satu pasang dalam satu tahun. Ketiga, pakaian sipil lengkap disediakan dua pasang dalam lima tahun. Keempat, pakaian dinas harian lengan panjang disediakan satu pasang dalam satu tahun. Kelima, pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan satu pasang dalam satu tahun.

Dengan demikian, satu anggota DPRD yang menjabat penuh selama lima tahun akan mendapatkan 27 pasang pakaian dinas. Pasal 12 PP 18/2017 tidak menyebutkan merek bahan pakaian dinas. Hanya disebutkan pakaian dinas itu disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

Kepatutan menjadi persoalan dalam pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang. Patutkah pengadaan pakaian dinas pada saat pandemi covid-19 dan patutkah bahan pakaiannya dari luar negeri?

Anggaran pengadaan pakaian untuk anggota DPRD Kota Tangerang pada 2021 dibanderol sebesar Rp675 juta. Angka tersebut naik dua kali lipat bila dibandingkan dengan di 2020 yang sebesar Rp312,5 juta.

Pengadaan pakaian dinas DPRD itu mestinya tidak menguras APBD Kota Tangerang yang pada 2021 sebesar Rp4,34 triliun. Akan tetapi, momentumnya tidak tepat karena pemerintah sedang fokus mengatasi covid-19. Pemkot Tangerang sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp148,7 miliar untuk penanganan covid-19 pada 2020.

Patutkah bahan pakaian itu dari luar negeri? Kemendagri telah meminta pemerintah daerah menggunakan produk dalam negeri untuk pembuatan pakaian dinas. Permintaan itu sangat tepat karena akibat pandemi covid-19, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) banyak yang gulung tikar.

Industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan negatif 8,8% sepanjang 2020. Akibatnya, merujuk kepada data BPS, industri TPT mengalami pengurangan tenaga kerja hingga 351.388 orang atau minus 13,11% dari total tenaga kerja sebelumnya.

Seandainya pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang sepenuhnya menggunakan bahan kain produk dalam negeri, mungkin tidak dikecam. Meski demikian, patut diapresiasi DPRD Kota Tangerang yang telah membatalkan pengadaan bahan pakaian dinas.

Pengadaan pakaian dinas beserta fasilitas lainnya bagi anggota DPRD bertujuan menciptakan keseimbangan antara DPRD dan kepala daerah sebab keduanya sama-sama berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kesehatan, menurut UU 23/2014, adalah satu dari enam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di samping pendidikan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman dan ketertiban umum; serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD bersama kepala daerah mestinya berkolaborasi untuk bersama-sama melawan pandemi covid-19. DPRD bisa mengambil bagian dalam pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran. Bukan cuma menuntut fasilitas pakaian dinas.