Tradisi Daulat

DAULAT, mendaulat, dan pendaulatan bukanlah hal baru di negeri ini. Dalam sejarah, daulat disertai penculikan justru telah jadi tradisi.

Di masa lalu justru itu dianggap cara efektif untuk mempercepat proses. Penculikan Soekarno-Hatta oleh sekelompok pemuda Jakarta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan ialah contoh terang benderang.

Perdana Menteri Sutan Sjahrir di Solo (Surakarta) pada medio 1946 juga diculik elemen pemuda pimpinan Tan Malaka dan tentara yang antidiplomasi.

Mereka berharap perundingan dengan Belanda batal. Setelah didaulat, kabinet Sjahrir bubar. Sjahrir selamat. Amir Sjarifuddin menggantikannya, tapi perundingan tetap berjalan.

Berbagai penculikan tokoh-tokoh penting itu tak sampai memunculkan kekerasan fisik. Tapi penculikan Dr Muwardi, pemimpin barisan Banteng di Solo, pada 13 September 1948, saat praktik sebagai dokter di RS Jebres hingga kini kematian sang dokter tetap diselimuti misteri.

Di masa revolusi, pendaulatan marak terjadi dan menjadi modus operandi perubahan/pergantian elite atau kebijakan. Itu terjadi karena sistem pergantian pimpinan belum tercipta dengan kuat sehingga daulat-mendaulat menjadi pilihan. Karena itu, dalam rencana penculikan para jenderal yang mereka sebut pejabat nekolim, bukan sesuatu yang tabu. Karena itu, meski Soekarno dan Soeharto tahu, keduanya menduga sebatas penculikan biasa.

Bukan pembantaian.

Itulah sisi menarik buku Salim Said, Ges tapu '65, yang bulan lalu diluncurkan. Sisi yang setahu saya, belum banyak diungkap para ahli.

Menurut Salim, Jenderal Yani dan para pembantunya di Markas Besar Angkatan Darat, mungkin akan diculik untuk diperhadapkan ke Soekarno.

Mungkin tuduhannya tak loyal pada Presiden: setengah hati berkonfrontasi dengan Malaysia, membangkang pada Nasakom, dan menolak pembentukan angkatan ke-5.

Dengan cara dan alasan itu, Yani akan didaulat untuk selanjutnya digantikan jenderal pilihan Soekarno.

Namun, setelah esok harinya Soeharto tahu PKI terlibat dalam penculikan dan pembantaian para koleganya, ia pun mengamuk.

Bisa saja dalam kelompok AD: Nasution, Yani, Soeharto, Soeharto-lah yang paling tak diperhitungkan. Tetapi, tega larane ora tega patine.

Tega melihat mereka sakit, tetapi tak sampai hati melihat kematian.

Kita pun tahu, TNI ialah sebuah kekuatan politik legal sejak Soekarno--sebagai Ketua Dewan Nasional--pada November 1958 memasukkan tentara ke Golongan Karya sebagai satu dari tujuh angkatan karya. Karena itu, wajar jika tentara mendapat kursi di parlemen. Soekarno terbukti memelihara 'anak macan'.

Reformasi tak lagi memberi tempat.

Ironis! Jenderal AH Nasution, pendukung Soekarno, lewat UUD 1945 ialah target utama disingkirkan Soekarno.

Pada 1962 Nasution digantikan Jenderal Yani, pilihan Soekarno. Namun, Yani pun jadi target penculikan dan dibunuh.

Mereka penghalang utama Nasakom. Akan tetapi, yang tak kalah tragis, pastilah Bung Besar itu sendiri.

Sang ideolog, pendiri bangsa, tersingkir tragis.

Soeharto, yang semula bukan siapa-siapa, dengan dingin mematikan langkah Soekarno.

Ia tersingkir. Sang jenderal pun tampil sebagai ketua baru 'Partai Tentara' selama 32 tahun.

Apakah penculikan para aktivis menjelang Reformasi, oleh Tim Mawar, juga bagian dari 'tradisi pendaulatan' itu?

Saya berharap 'tradisi daulat' serupa itu tak akan terjadi lagi di masa depan. Demokrasi tak memberi tempat untuk praktik-praktik serupa itu.

Kita tahu, sejarah kerap punya sisi tragis dan terangnya sendiri-sendiri. Yang pahlawan dan khianat kerap bersengkarut.

Kita membaca dan merenungkan, bukan untuk merajut kesumat. Justru untuk mencari kebenaran bersama.