SAYA menjadi sangat paham mengapa pemerintah menolak mengambil kebijakan lockdown untuk menangani pandemi covid-19. Bendera putih yang dikibarkan di sejumlah tempat merupakan jawabannya.
Awalnya, para pelaku pariwisata dan bisnis perhotelan mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah atas keadaan yang menghimpit mereka dalam setahun terakhir. Terutama sejak diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
Tak lama berselang, bendera putih juga dikibarkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, PKL di Malioboro mengibarkan bendera putih. Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati mengungkapkan ribuan PKL tengah dalam kondisi sekarat. Mereka mengaku sudah habis-habisan untuk bisa bertahap hidup lantaran tak bisa bekerja.
Sejumlah PKL di selter Alun-Alun Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, kemarin, juga mengibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah dan pasrah terhadap kondisi saat ini. Pengibaran bendera putih sebagai imbas dari dampak yang dirasakan para PKL sejak pelaksanaan PPKM. Dari 42 lapak yang ada di selter alun-alun, kini tinggal delapan lapak yang bertahan.
Yang bertahan pun bingung karena sepi pembeli. Pendapatan para PKL di alun-alun pusat Kota Cirebon menurun signifikan, hingga 85%. Saat sebelum kebijakan PPKM diberlakukan, sejumlah PKL bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp100 ribu. Kini, tinggal Rp15 ribu.
Tidak mengherankan bila banyak sektor yang menjerit karena pandemi. Lebih-lebih lagi sejak pengetatan kebijakan akibat meledaknya lagi kasus covid-19 mulai Juni lalu. Kasus harian covid-19 yang sempat melandai di angka 7.000-an tiba-tiba terus mendaki hingga lebih dari 50 ribu kasus di awal Juli.
Wajar bila pemerintah menginjak rem darurat. Masuknya virus varian delta ditambah mulai longgarnya disiplin sebagian masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan membuat kebijakan ketat tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun, itu kebijakan sementara, demi menyelamatkan nyawa manusia.
Memberlakukan PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4 bukanlah kebijakan simalakama, yakni memilih antara 'bapak mati' atau 'ibu mati'. PPKM darurat atau level 4 itu kebijakan pahit yang harus diambil agar semuanya hidup: 'ibu hidup' dan 'bapak hidup'.
Bayangkan jika Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan lockdown total, akan 'mematikan ibu' dan belum tentu sepenuhnya membuat 'bapak terus hidup' atau sebaliknya. Bahkan, bukan tidak mungkin semua sektor akan mengibarkan bendera putih secara serempak.
Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya para PKL, kepedihan ini semoga benar-benar segera berakhir sebab PPKM level 4 sudah mulai memberikan kelonggaran buat mereka. Selain itu, bantuan sosial untuk UMKM, termasuk di dalamnya para PKL, juga sudah mulai didistribusikan.
Penerapan pelonggaran aktivitas yang dibarengi penerapan protokol kesehatan serta pemberian bantuan sosial dan stimulus bakal menjadi kunci utama penyelamatan UMKM, khususnya PKL. Jika tidak, ekonomi rakyat, khususnya 62 juta UMKM, termasuk di dalamnya 25 juta PKL, bisa bangkrut permanen dan krisis ekonomi nasional makin dekat.
Mengingat UMKM berpotensi menyokong 61% produk domestik bruto dan hampir setengah dari kontribusi tersebut berasal dari PKL. Sebentar lagi kepahitan akan berakhir dan pelan-pelan atau segera bendera kebangkitan akan menggantikan bendera putih. Setelah kesulitan, pasti akan datang kemudahan.
