Memelihara Mafia Obat

MAFIA obat diuntungkan di masa pandemi covid-19. Keuntungan mafia obat itu disebut dua menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Gayung bersambut, DPR bersuara lantang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sikat mafia obat. Akan tetapi, sejauh ini, belum ada mafia obat yang ditangkap.

Belum ditangkap karena mafia obat itu seperti angin, hanya bisa dirasakan dampaknya, tapi tidak terlihat. Penyebabnya, kalau mau jujur, pemerintah terlambat membenahi industri farmasi.

Fakta itulah yang ditemukan dalam penelitian sektor strategis terkait dengan pencegahan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat pada industri farmasi di Indonesia. Penelitian dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2019.

Menurut penelitian itu, peran pemerintah di dalam industri farmasi masih tampak terbatas. Berbagai peta jalan sudah dibuat, tapi masih belum bisa diterapkan sepenuhnya.

Peta jalan itu, misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat. Regulasi bertujuan meningkatkan pengembangan dan produksi bahan baku obat dalam negeri dan mengurangi angka impor.

Delapan tahun sudah berlalu, industri bahan baku obat belum kunjung tercapai. Indonesia hanya punya industri tukang racik obat karena semunya impor. Sepertinya pengaruh mafia obat sangat kuat menuju lorong-lorong kekuasaan. Terus terang, sistemlah yang memelihara mafia obat selama ini.

KPPU mengendus skema bisnis farmasi tidak sehat dan tidak transparan. Penguasaan 70% omzet pada 2015, yang mencapai Rp56 triliun, oleh belasan perusahaan besar. Lebih parah lagi, 59% pasar masih dikuasai obat resep dokter, sedangkan obat generik hanya mendapatkan 41%. Cincai resep tak terelakkan.

Ratna Christianingrum dan Mujiburrahman dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR menelaah dinamika industri farmasi. Mengutip data yang dirilis Kementerian Perindustrian (2021), sektor farmasi masih memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap porsi impor Indonesia. Impor bahan baku obat Indonesia mencapai 95%.

Disebutkan bahwa impor bahan baku obat terbesar berasal dari Tiongkok (60%), diikuti India (30%), dan negara-negara kawasan Eropa (10%). Ketergantungan akan bahan baku obat impor sangat mengkhawatirkan industri farmasi Indonesia.

Ketergantungan pada bahan baku impor karena mayoritas industri farmasi lebih nyaman bermain di hilir. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada 2020, saat ini terdapat 227 perusahaan farmasi. Perinciannya, terdapat 167 industri farmasi berasal dari dalam negeri, 48 industri farmasi berasal dari luar negeri, 8 industri farmasi BUMN, dan 4 industri farmasi TNI.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan telaahan Ratna Christianingrum dan Mujiburrahman, 209 (92,1%) perusahaan secara spesifik memproduksi produk jadi kimia dan tujuh perusahaan (3,1%) memproduksi bahan baku obat.

Dari tujuh perusahaan yang memproduksi bahan baku obat, ada 3 perusahaan (1,3%) yang memproduksi produk biologi, yang memproduksi produk jadi kimia dan bahan baku obat serta yang memproduksi bahan baku obat dan produk biologi. Sementara itu, hanya terdapat masing-masing satu perusahaan (0,4%) yang memproduksi produk jadi kimia dan bahan baku obat serta radiofarmaka.

Pandemi covid-19 telah membangunkan kesadaran pemerintah dari tidur lelapnya selama ini. Menko Luhut mengakui bahwa sejak adanya pandemi, pemerintah seperti tersadar bahwa industri obat di dalam negeri sangat terbatas. Kini, kata dia, pemerintah mulai membenahi sektor farmasi, termasuk mulai memproduksi parasetamol yang selama puluhan tahun harus diimpor dari India.

Menteri Erick juga bergegas memproduksi sendiri bahan baku obat jenis parasetamol. Kata dia, ketergantungan Indonesia dengan bahan baku dari impor menyebabkan banyak munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan mafia.

Memproduksi bahan baku obat jalan menuju kemandirian. Obat yang dibutuhkan diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri.

UGM dan Kimia Farma pada 2018 menandatangani nota kesepahaman dalam pengembangan bahan baku obat parasetamol. Melalui kerja sama itu, UGM mengembangkan bahan baku obat, khususnya parasetamol, dalam skala laboratorium. Sementara itu, Kimia Farma dapat memproduksi dalam skala massal. Mendukung riset bahan baku obat salah satu bentuk menolak tunduk pada mafia obat.