PENANGANAN pandemi covid-19 bukanlah pertentangan antara ayam dan telur yang tidak jelas mana lebih dulu. Jika kasus korona meledak, jelas yang didahulukan haruslah penanganan dampak terhadap kesehatan, bukan membiarkannya demi menjaga geliat ekonomi.
Namun, di negeri ini, soal pandemi covid-19 masih disamakan dengan urusan dahulu mana antara telur dan ayam. Walhasil, telur tidak didapat, apalagi daging ayam. Ekonomi tidak bergerak signifikan, korban covid-19 terus bertumbangan.
Semua berpangkal dari dua hal: rendahnya disiplin dan lembeknya penegakan aturan. Larangan mudik sudah dibuat dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun, sebelum tanggal larangan itu berlaku, sebagian masyarakat sudah berbondong-bondong pulang kampung. Dengan protokol kesehatan yang amat longgar plus tanpa pengawasan ketat, sudah bisa diprediksi, kasus covid-19 akan meledak dalam hitungan pekan.
Benar saja, tiga hingga empat pekan seusai Lebaran, korona menggila. Di Jakarta, tempat pemudik kembali setelah Lebaran, kasus harian positif naik hampir 700% (dari sebelum Lebaran sekitar 600-an kasus per hari menjadi lebih dari 4.160 kasus per 17 Juni 2021).
Di Kudus, peningkatan kasus korona harian bahkan melonjak lebih dari 3.000%. Pula di sejumlah wilayah tempat mudik di Jepara, Demak, Grobogan, Sragen, Wonogiri, Tegal, Brebes, Jawa Tengah, serta Bangkalan, Jawa Timur, yang notabene daerah tujuan mudik, kasus harian korona juga naik drastis di atas 100%. Sama pula yang terjadi di Garut serta Bandung dan sekitarnya, saat lonjakan korona membuat rumah-rumah sakit penuh sehingga tak sanggup lagi menampung pasien covid-19.
Namun, di sejumlah wilayah masih kita saksikan business as usual. Masih biasa-biasa saja, tak ada yang mesti dirisaukan walau faktanya sudah teramat gawat. Masih ada keraguan kalau rem darurat ditarik, target positif pertumbuhan ekonomi akan terempas. Ekonomi bakal terpukul, resesi akan kian dalam dan ngeri. Urusan mana yang harus didahulukan kembali ke teori 'ayam dan telur'.
Duduk perkaranya sudah jelas. Aturan telah pula lengkap. Termasuk prosedur dan panduan bagaimana menyeimbangkan rem dan gas juga sudah tuntas. Namun, keraguan tetap muncul. Keselamatan manusia sebagai hukum tertinggi memang lantang diteriakkan, tapi masih senyap dalam kenyataan.
Setahun lebih hidup dalam pandemi mestinya cukup memberikan bekal mengambil sikap saat darurat. Bukan lagi sama seperti ketika awal-awal pandemi terjadi. Kala itu, kita serbamaklum karena covid-19 masih baru, belum sepenuhnya bisa dikenali. Namun, bangsa pembelajar tak terlalu butuh waktu lama untuk menemukan solusi dan memitigasi dampak terburuk suatu pandemi.
Kalau kita mengulang hal yang sama seperti ketika kasus korona mulai memasuki halaman kita setahun setengah lalu, itu artinya kita sedang mempertontonkan kebebalan. Saya tidak enak hati karena terpaksa harus mengamini prediksi Louis Kraar, pengamat negara-negara industri baru di Asia Timur, yang 23 tahun lalu menyatakan Indonesia akan menjadi 'halaman belakang' Asia Timur dalam kurun dua dekade (sekitar 2018).
Ketertinggalan terjadi karena masih banyak pemimpin berlevel medioker yang tak cepat menjadi pembelajar. Penanganan 'gelombang baru' covid-19 ini menjadi ujian, apakah prediksi Kraar sepenuhnya benar, sebagian benar, atau cuma secuil yang benar. Saya berharap yang terakhir meski kadang-kadang harapan itu redup.
Setelah melihat gelagat korona masih akan mengganas, mestinya kini saatnya mengerem barang sesaat. Ibarat hendak meluncurkan anak panah, kini saatnya menarik busur ke belakang dan diam sejenak. Ketika waktunya tiba, saat covid-19 mulai benar-benar terkendali, barulah busur kita lepas dan anak panah melesat menuju sasaran yang benar.
Tidak mengapa ekonomi sedikit melambat beberapa saat, yang penting anak bangsa selamat. Saatnya membuktikan keselamatan manusia ialah hukum tertinggi. Ini soal risiko gawat korona, bukan tentang debat panjang telur dan ayam.
