Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BANGSA kita punya julukan yang seimbang. Bung Karno dalam berbagai kesempatan menyebut kita sebagai 'bangsa besar', 'bangsa kuat', yang kalau jatuh segera bangkit lagi atau up and down. Kita, tegas Proklamator itu, bukanlah bangsa Uttara Kuru sebagaimana ditulis dalam epos Mahabarata. Uttara Kuru ialah bangsa yang teramat tenang, tak ada gejolak, tak ada dinamika.
Tapi, dalam pandangan peraih Nobel ekonomi Karl Gunnar Myrdal, kita masuk bangsa yang lembek, alias soft state. Ciri-cirinya menggampangkan keadaan, korup, tidak disiplin, aturan tidak dijalankan dengan tegas dan keras. Dalam beberapa hal, bangsa lembek itu kerap menjadi epigon, alih-alih menjadi inovator.
Karena lembek tersebut, Louis Kraar, seorang pengamat politik negara-negara industri baru di Asia Timur, pada 1998 sudah meramalkan bahwa Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun akan menjadi 'halaman belakang' Asia Timur. Indonesia bakal ditinggalkan negara-negara tetangganya yang berkembang. Munculnya pandemi, ditambah dengan berbagai musibah yang sedang kita alami, membuat ramalan Kraar mendekati kenyataan.
Lalu, apa hubungan berbagai julukan tersebut dengan kenyataan kekinian? Tanpa bermaksud menggencarkan pesimisme, tulisan ini kembali mengajak Anda untuk mengedepankan evaluasi berbasiskan kenyataan bahwa masih ada lapisan anak bangsa ini yang bersifat lembek. Ada yang tak henti-hentinya menyalakan harapan lazimnya 'bangsa besar', tapi masih adanya 'kaum ngeyel' membuat harapan itu tak bisa cepat diwujudkan.
Kalau kita saksikan apa yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, misalnya, kita melihat potret getir bagaimana kengeyelan saat libur Lebaran 2021, berujung petaka ledakan kasus covid-19. Lonjakan kasus covid-19 secara eksponensial tak terkendali sejak sepekan setelah Idul Fitri. Longgarnya protokol kesehatan jadi bom waktu yang meledak saat warga kian abai dan meremehkan pandemi.
Gambaran kengeyelan itu dilukiskani Arifin, Kepala Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. ”Protokol kesehatan digampangkan warga. Seminggu terakhir ini (pekan lalu), ada 25 orang positif covid-19 dan lima di antaranya meninggal. Kami kesusahan mengedukasi warga dan butuh bantuan satgas kabupaten,” ujar Arifin.
Menurut dia, banyak warga terpengaruh informasi-informasi yang beredar liar di media sosial dan aplikasi percakapan di ponsel.
Warga umumnya berasumsi jika orang sakit dibawa ke rumah sakit pasti bakal 'dicovidkan'. Mereka juga tidak mau dites usap karena diyakini hasilnya pasti positif covid-19. Akhirnya, warga memilih tetap di rumah dan menangani sendiri gejala-gejala yang ada, dengan membeli obat-obat di warung.
Kebanyakan mereka sulit diberi tahu, bahkan tak jarang mesti berdebat panjang. Beberapa di antaranya akhirnya menerima dan menyadari covid-19 itu memang nyata, tetapi harus merasakan terkena dulu. Menurut data Pemerintah Kabupaten Kudus, sebelum Lebaran, kasus aktif tertinggi di Kudus yakni 499 kejadian, tercatat pada 18 Januari 2021. Saat itu, tren kenaikan juga sedang terjadi di daerah lain, baik di Jateng maupun nasional.
Kemudian, secara perlahan kasus covid-19 di Kudus menurun hingga menyentuh titik terendah, yakni 60 kasus aktif pada 11 April 2021. Sayangnya, penurunan kasus dan dimulainya program vaksinasi, justru membuat warga mengabaikan protokol kesehatan karena situasi dinilai aman. Gotong-royong lewat gerakan Jogo Tonggo alias saling menjaga lingkungan sekitar, kian mengendur.
Kendati ada larangan mudik dari pemerintah pusat, pergerakan orang di sekitar Kudus serta sejumlah kabupaten di sekitarnya tak terhindarkan. Begitu juga saling kunjung antartetangga saat Bakda Kupat (Lebaran Ketupat) di hari ketujuh bulan Syawal dan ziarah makam plus halalbihalal yang riskan akan penularan covid-19 jika protokol kesehatan tak diterapkan, membuat ledakan kasus kian nyata. Kendati jumlah pengunjung ziarah telah dibatasi, misalnya, pergerakan massa sulit terbendung. Pengawasan agar tidak terjadi kerumunan dan diterapkannya protokol kesehatan tak berjalan optimal.
Dampaknya, sejumlah kluster keluarga atau rumah tangga di Kudus pun bermunculan. Bahkan muncul varian delta dari India, yang tingkat penyebarannya supercepat. Keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ruang perawatan intensif terus meningkat. Lonjakan kasus tak berhenti. Apabila sebelumnya hanya 100-150 kasus aktif, pada 20 Mei terdapat 307 kasus aktif di Kudus. Angka pun terus melonjak hingga terdapat 1.764 kasus aktif, pekan lalu, atau tertinggi di Jateng.
Penambahan kasus positif harian meningkat dari 121 positif kasus per hari pada 24 Mei menjadi 360 kasus positif per hari pada 7 Juni. Begitulah harga sangat mahal yang harus dibayar akibat terus-menerus mempertahankan kengeyelan. Beragam kearifan sebagai bangsa seperti tak menemukan jejaknya saat pandemi.
Gejala 'ngeyel permanen' ini bukan cuma monopoli Kudus. Di berbagai tempat di Tanah Air, sikap serupa masih juga ditemui. Apalagi, data BNPB bulan lalu menunjukkan masih ada sekitar 17% masyarakat tak percaya covid-19. Kita ingin mematahkan pernyataan Gunnar Myrdal, juga prediksi Louis Kraar. Kita ingin pernyataan Bung Karno lah yang benar. Tapi, kalau ngeyel terus dipelihara, kapan ungkapan Sang Proklamator itu jadi kenyataan?
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.
SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).
Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.
TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved