BUMN

PADA sekitar 1950-an Presiden Soekarno menasionalisasi perusahaan Belanda, dan itulah awal Indonesia memiliki badan usaha milik negara. Pantja Niaga, Dharma Niaga, dan Kerta Niaga menjadi perusahaan dagang yang diandalkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Pembentukan BUMN sejalan dengan arah kebijakan ekonomi yang ditetapkan dalam konstitusi. Kita memilih jalan ekonomi pasar yang sosial. BUMN diharapkan menjadi institusi bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan, melainkan juga mempunyai tanggung jawab sebagai motor pembangunan sekaligus pengendali pasar.

Cita-cita yang baik tidak selalu menghasilkan yang baik. Sempat BUMN menjadi tempat moral hazard, menjadi ajang bancakan. Itulah yang menyebabkan kinerja BUMN merosot, bahkan tak sedikit yang harus diselamatkan. Semua itu tidak harus membuat kita anti-BUMN. Kita membutuhkan kehadiran mereka dengan pengelolaan profesional. BUMN harus menjadi institusi bisnis yang bukan hanya sehat, melainkan juga menjadi pemain global.

Dua tahun lalu kita bangga melihat Pertamina masuk jajaran Fortune 500. Sebelumnya kita melihat Telkom bisa menjual sahamnya di dua bursa, yaitu Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Itu membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang baik, BUMN bisa menjadi perusahaan yang bisa diandalkan.

Dalam perkembangannya, banyak negara menempuh jalan seperti kita. Singapura, misalnya, membangun Temasek sebagai sovereign wealth fund untuk kepentingan 'Negeri Singa'. Malaysia membangun Khasanah sebagai BUMN. Negara-negara Arab memiliki SWF demi menjaga kepentingan bisnis.

Kita kadang iri, negara-negara yang lebih belakangan lebih berhasil membangun BUMN. Kuncinya terletak pada kejelasan strategi bisnis yang dijalankan. Tidak pernah ada perdebatan tentang peran yang harus dijalankan sehingga mereka bisa fokus mencari orang terbaik yang menjalankan perusahaan.

Pada kita sering perdebatan kembali ke titik yang sama. Tidak jelas apa yang kita maui dengan BUMN. Kecurigaan lebih kuat daripada niat untuk memberdayakan. Padahal, kinerja mudah untuk bisa dilihat dan laporan keuangan bisa dijadikan acuan untuk menilai kinerja BUMN.

Dengan kacamata kuda tidak usah heran apabila niat untuk memberi penyertaan modal negara tidak bisa diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, anggota DPR tahu sejumlah dana yang sama bisa berbeda nilainya ketika dipergunakan untuk APBN dan PMN. Dana Rp1 miliar akan tetap nilainya Rp1 miliar ketika dijadikan APBN, tetapi bisa menjadi Rp5 miliar ketika dipakai menjadi PMN.

Persoalannya bukan pada perlu atau tidaknya PMN diberikan, melainkan kepada BUMN mana PMN itu diberikan. Pemerintah dan DPR-lah yang menentukan BUMN mana yang akan didorong sebagai motor pembangunan negeri ini. Lalu kita dorong BUMN itu untuk menjadi pemenang, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di arena global.

Itulah pertarungan yang sedang terjadi di dunia. Semua negara berupaya menjadi pemenang dan mereka mendorong BUMN mereka untuk menjadi institusi bisnis terbaik. Mereka berinvestasi ke mana-mana dan memilih bidang yang dikuasai know-how-nya serta menempatkan orang-orang terbaik. Bagi banyak negara, BUMN dan swasta menjadi sama pentingnya sebagai penghela kemajuan ekonomi. Mereka mendorong keduanya untuk maju karena mereka paham 'tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus'. Bagi dunia usaha, tikus itu peluang, sedangkan keuntungan ialah akibatnya.