Timbang Marah Bupati Alor

TIDAK ada orang waras marah tanpa sebab. Menurut studi, 80% penyebab marah ialah perbuatan orang lain. Marah ialah reaksi terhadap sikap orang lain yang kurang menyenangkan.

Studi itu bisa dipakai untuk menimbang-nimbang kemarahan Bupati Alor, NTT, Amon Djobo. Ia memarahi Mensos Tri Rismaharini yang menyalurkan bantuan untuk korban bencana Seroja lewat Ketua DPRD Alor Enny Anggrek.

Ledakan amarah Amon terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Amon memarahi dua anak buah Risma. Dalam rekaman itu terungkap Amon juga mencaci maki Risma yang dianggap tidak memahami pola penyaluran bantuan.

Menurut Anom, bantuan yang dipahaminya berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) tidak semestinya disalurkan Risma lewat DPRD. Bantuan itu harus melalui eksekutif, bukan legislatif.

Risma punya alasan. Bantuan yang diberikan itu bukan PKH, tetapi untuk korban bencana. Terkait bantuan disalurkan melalui Enny, menurut Risma, karena Enny yang bisa dihubungi. Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor tidak ada yang terhubung akibat jaringan seluler yang terputus.

Risma dan Enny sama-sama pejabat struktural PDIP. Risma merupakan Ketua Bidang Kebudayaan DPP dan Enny ialah Ketua DPC PDIP Alor. Apakah Enny mudah dihubungi karena sesama petugas partai, hanya Risma yang tahu.

Apalagi, Risma mengakui hubungannya dengan Amon kurang harmonis. Dua kali berkunjung ke Alor sebelum video viral. Risma tidak disalami Amon pada kunjungan pertama, kali kedua Anom tidah menghadiri acara Risma.

Bisa jadi, faktor Enny itulah yang memicu kemarahan Amon. Relasi antara Amon dan Enny memang tidak harmonis. Pada 16 November 2020, Rapat Paripurna DRD Alor ricuh. Penyebabnya, 17 dari 30 anggota DPRD menyatakan mosi tidak percaya kepada Enny. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada Enny.

Alasan mosi tidak percaya ialah Enny dinilai tidak mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan Amon. Hubungan keduanya retak karena Enny mendampingi seorang warga melaporkan Amon ke polisi atas dugaan penganiayaan pada 26 Oktober 2020.

Harus tegas dikatakan bahwa, jika benar marah kepada Risma karena faktor Enny, sikap Anom tetap tidak dapat dibenarkan. Sikap itu bertentangan dengan Tap VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat,” demikian disebutkan di Tap MPR tersebut.

Kewajiban kepala daerah juga diatur Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jujur dikatakan bahwa Amon yang memarahi Risma itu gagal menjaga martabatnya di ruang publik. Benarlah kata Benjamin Franklin, semua yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Karena itu, pastikan akal mendahului laku biar tidak malu-maluin meminta maaf setelah video marahnya menjadi viral.

Amon yang meniti karier dari PNS itu tidak mampu menjaga hubungan baik dengan kader PDIP. Padahal, PDIP menjadi salah satu pendukung Amon pada Pilkada 2018. Karena itulah PDIP mencabut dukungan kepada Amon.

Pencabutan dukungan itu dilakukan melalui Surat DPP No 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Bagaimana nasib pemerintahan Amon yang berakhir pada 2023? Ketika maju pilkada berpasangan dengan Imran Duru, Amon didukung tujuh partai politik, yakni NasDem, PKS, PDIP, PPP, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

Tujuh partai itu memiliki 18 kursi di DPRD Alor dengan rincian NasDem dan PDIP masing-masing memiliki 4 kursi, PKS 1 kursi, PPP 2 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat dan Gerindra masing-masing 3 kursi. Dengan PDIP mencabut dukungan, partai politik pengusung Amon Djabo masih memiliki 14 dari 30 kursi di DPRD Alor.

Namun, realitas politiknya, pencabutan dukungan PDIP tidak signifikan. Sebab, 17 anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya itu ialah pendukung Amon. Pendukung Amon yang teken petisi bertambah dari Perindo 1 orang, PSI 1 orang, dan Hanura 2 orang. Golkar tidak ikut-ikutan petisi.

Eloknya kepala daerah tidak perlu marah-marah karena marah itu bukan pekerjaannya. Malah menurut psikolog James Averill, emosi marah ialah faktor utama yang seringkali melumpuhkan akal sehat dan bahkan dapat menimbulkan berbagai kesusahan dan gangguan jiwa lain. Karena itu, jangan menjadikan marah sebagai tabiat.