Menggoreng Isu Haji

DALAM dua hari terakhir, di sejumlah grup percakapan pesan dan jagat media sosial lainnya sedang riuh dibicarakan ihwal keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun ini. Umumnya, meminjam penggalan kalimat lirik lagu Iwan Fals, didominasi 'rasa sesal di dasar hati'. Maklum, ini dua musim berturut-turut umat Islam Indonesia tak bisa berhaji.

Beberapa di antaranya memilih legawa, ikhlas, dan mengambil hikmah. Tapi, ya, itu tadi, mereka yang legawa malah ditanggapi secara sinis. Malah ada yang menuding, "Wah, buzzer nih. Enggak tahu apa kalau pembatalan ini karena jangan-jangan uangnya sudah dipakai untuk keperluan lain?"

Pemerintah memang telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Alasan utamanya sangat jelas: pandemi covid-19 masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Wabah mematikan tersebut dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir belum menunjukkan penurunan signifikan.

Kasus harian covid-19 di Indonesia dari 26 hingga 31 Mei, misalnya, rata-rata masih di atas 5.000-an orang. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Kasus harian di 11 negara pengirim jemaah haji terbesar per 1 Juni pun relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251 kasus), Indonesia (4.824 kasus), India (132.788 kasus), Pakistan (1.843 kasus), Bangladesh (1.765 kasus), Nigeria (16 kasus), Iran (10.687 kasus), Turki (7.112 kasus), Mesir (956 kasus), Irak (4.170 kasus), dan Aljazair (305 kasus).

Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 ialah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni ialah 18, sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji. Malaysia malah tengah memberlakukan lockdown.

Alasan pembatalan pemberangkatan haji karena pandemi itu sejatinya sudah pas dengan tujuan agama. Islam mengajarkan menjaga jiwa ialah kewajiban yang harus diutamakan. Keputusan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan.

Karena itu, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi hal utama. “Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru covid-19,” tandas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Alasan lainnya, Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan ibadah haji pada 2021 karena waktu yang tidak cukup. Waktu menyangkut persiapan teknis administrasi dan hal-hal teknis pelaksanaan ibadah. Waktu wukuf (puncak haji) akan dilaksanakan pada 19 Juli 2021. Namun, hingga saat ini sistem pembuatan visa dan layanan lainnya belum dibuka aksesnya oleh pemerintah Arab Saudi.

Hingga saat ini belum ada negara di dunia yang mendapat kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Tapi, hanya berselang beberapa menit setelah Menag menyampaikan konferensi pers, mulai bermunculan di medsos berita agak lawas (Maret 2021) ihwal tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah untuk Malaysia. Narasi yang dibangun: lihatlah Malaysia dapat tambahan kuota, kita malah ketiban 'malapetaka' pembatalan pemberangkatan.

Padahal, apa yang diraih Malaysia sudah didapat Indonesia terlebih dahulu, yakni komitmen penambahan kuota haji 10 ribu juga pada 2019. Komitmen itu baru bisa terealisasi jika pagebluk covid-19 sudah bisa dikendalikan. Selama masih pandemi, ya, silakan sabar menanti.

Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia pun sudah mengirimkan surat kepada Ketua DPR-RI Puan Maharani terkait dengan ibadah haji 2021, pekan ini. Surat tersebut berisi klarifikasi mengenai Indonesia yang tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi menegaskan otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait dengan pelaksanaan haji 2021, baik untuk jemaah Indonesia maupun jemaah di dunia.

Toh tetap saja, hingga saya menulis ihwal haji ini, goreng-menggoreng isu yang bernada provokasi masih terjadi. Era post truth memang menjengkelkan. Inilah era ketika kebohongan, pemutarbalikan fakta untuk kepentingan-kepentingan tertentu terus diproduksi. Para konsumer (masyarakat pengguna) informasi yang lapar akhirnya tidak secara kritis menyimak, bahkan menelan mentah-mentah informasi yang ada.

Dalam suasana ketergesaan, dorongan ingin menjadi orang ter-update dengan informasi kian masif. Kebenaran informasi pun menjadi tanggung, justru absurd. Ini mirip seperti yang digambarkan sebagai kaum Sofis dalam filsafat Yunani. Kaum Sofis menyatakan nilai moral hanyalah konvensi, tetapi tidak tampak jelas. Ilmu retorika yang diminati kaum Sofis menjadi sarana yang ampuh dengan memusatkan perhatian pada kemenangan dari sebuah argumen tanpa menilai kebenaran dari sebuah informasi.

Di sini, 'gorengan' terkait dengan identitas keagamaan akan selalu diproduksi karena konsumennya terus mengamini, malah banyak yang kian menikmati. Jangkar penangkalnya hanya satu: melek literasi. Banyak orang pintar tapi kering literasi, ujung-ujungnya tetap saja: beternak sinisme, bahkan hoaks. Itu pula yang banyak melingkupi isu soal haji. *