Bukan Koalisi Ideologis, melainkan Koalisi Pragmatis

DI negara-negara yang demokrasinya sudah maju, kita mudah membuat kategori ideologis partai-partai politik. Di Amerika, kita dengan gampang mengategorikan Partai Demokrat berideologikan liberal dan Partai Republik berideologikan konservatif. Di Inggris, kita dengan enteng mengategorikan Partai Buruh dan koalisinya berideologikan liberal dan Partai Konservatif, serta koalisinya berideologikan konservatif.

Di Indonesia masa demokrasi liberal 1950-an, kita dengan mudah mengategorikan Partai Nasional Indonesia berideologikan nasionalis, Masyumi dan Nahdlatul Ulama berideologikan Islam, dan Partai Komunis Indonesia berideologikan komunis.

Di Indonesia masa Orde Baru tidak mudah kiranya membuat kategori ideologis partai-partai politik kita. Kita bisa mengategorikan Partai Persatuan Pembangunan berideologikan Islam.

Namun, kita menghadapi kesulitan membedakan ideologi Partai Demokrasi Indonesia dan Golkar. Pun muncul persoalan bila kita mengategorikan kedua parpol berideologikan sekuler berhadapan dengan PPP yang berideologikan agama (Islam). Persoalannya ialah PDI hasil fusi partai nasionalis dan partai Kristen.

Di Indonesia masa Reformasi, kita gampang membuat kategori ideologis parpol-parpol kita dalam tataran formal-teoretis. Kita mudah saja mengategorikan PPP dan PKS berideologikan Islam dan PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat berideologikan nasionalis.

Namun, kita menghadapi kesulitan menyusun kategori ideologis parpol-parpol kita dalam tataran praksis. Untuk menjaring pemilih muslim, misalnya, sejumlah parpol menyebut diri sebagai partai nasionalis-religius. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, Gerindra dan parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo menggunakan idiomidiom Islam untuk menyerang rivalnya, Jokowi, sekaligus menarik pemilih muslim.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya nyaman membentuk koalisi ideologis dengan Gerindra, PKB, PAN, dan PPP. PDIP, kata Hasto, tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS karena perbedaan ideologi. Betulkah itu koalisi ideologis mengingat PDIP, Gerindra, PKB, dan PAN berideologikan nasionalis, sedangkan PPP berideologikan Islam? Bukankah semestinya PDIP juga nyaman berkoalisi dengan Partai Demokrat karena sama-sama berideologikan nasionalis?

Kita bisa menerima bila PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan PKS karena perbedaan ideologi. Akan tetapi, PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat kiranya lebih disebabkan ‘pertengkaran’ Megawati dan SBY yang sulit didamaikan daripada perbedaan ideologis. PDIP nyaman berkoalisi dengan Gerindra karena Megawati dan Prabowo kiranya sepakat melangsungkan rujuk politik menuju Pemilu 2024 setelah ‘bercerai’ di Pilpres 2014 dan 2019.

Koalisi serupa juga terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Golkar, PKB, PAN, PPP, dan PKS. Itu bukan koalisi ideologis, melainkan koalisi ganjil karena terjadi kawin campur partai berideologikan nasionalis dan partai berideologikan Islam. Parpol-parpol kita kiranya permisif dan pragmatis, tidak rigid, dalam membentuk koalisi.

Parpol-parpol berkompetisi sengit dan saling serang di pemilu legislatif. Di pemilu presiden kompetisi memudar berganti dengan kerja sama. Kerja sama bahkan terjadi seusai pilpres, misalnya, dengan bergabungnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Persaingan sengit antara Jokowi dan Prabowo bablas dalam sekejap serupa disapu angin puting beliung. Ini menyebabkan oposisi ‘absen’.

Dasar perubahan dari kompetisi menjadi kerja sama apalagi kalau bukan kepentingan pragmatis. Kuskridho Ambardhi dalam buku Mengungkap Politik Kartel mengidentifi kasi pragmatisme perburuan rente berbagai jabatan dan anggaran menjadi landasan pembentukan koalisi.

Demokrasi modern mensyaratkan sistem kepartaian yang menghasilkan koalisi ideologis, juga oposisi ideologis supaya mekanisme check and balance berlangsung. Di Amerika, ketika Partai Demokrat berkuasa, Partai Republik beroposisi dan sebaliknya. Di Inggris, tatkala Partai Buruh berkuasa Partai Konservatif beroposisi dan sebaliknya.

Indonesia mempraktikkan, dalam istilah Kuskridho Ambardi, sistem kepartaian terkartelisasi. Sistem kepartaian semacam ini menjadikan partai serupa organisasi kartel yang berburu jabatan di kementerian dan lembaga plus anggaran negara. Maklum, kita masih berada di tengah masa transisi menuju demokrasi. Bila kita ingin menjadi negara demokrasi sesungguhnya dan seutuhnya, kita harus mengubah sistem kepartaian kita supaya tercipta koalisi ideologis, bukan koalisi pragmatis.