Jangan Galau soal Utang

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mungkin sudah amat bosan mesti terus-menerus menanggapi soal utang luar negeri Indonesia. Namun, apa boleh buat, tanggapan soal utang tidak mungkin disetop karena pernyataan dan pertanyaan ihwal hal itu akan selalu datang, baik secara periodik maupun secara sporadis.

Sudah berkali-kali Bu Menkeu menegaskan bahwa hampir tak ada negara di kolong langit ini yang steril dari utang. Negara-negara maju juga menutup defisit anggaran mereka dengan utang, baik utang domestik maupun yang ditarik dari luar negeri. Sri Mulyani beberapa waktu lalu mencontohkan Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa sebagai negara maju yang tak luput dari utang.

Saat bicara tentang Korea Selatan, Menkeu bahkan mengajak kita mengamati ‘drakor’ (drama Korea) di layar kaca maupun layar perak. Katanya, “Kalau kalian lihat film Korea (Selatan), kayaknya negaranya lebih kaya dari kita, kira-kira kekurangan uang enggak ya untuk belanja? Ya kekurangan banget, ya utang juga.”

Selain Korea Selatan, Menkeu juga mengungkapkan negara maju seperti Uni Eropa atau Uni Emirat Arab juga memiliki utang luar negeri yang tinggi. Dia pun mencontohkan masifnya pembangunan gedung pencakar langit, khususnya di jantung Uni Emirat Arab atau Dubai.

Saat membandingkan itu, Menkeu mengatakan, “Kalau kalian lihat Uni Emirat, kalau ke Dubai, kayaknya negaranya luar biasa, kotanya semua gedung pencakar langit. Kemudian Eropa, Prancis, Inggris, Spanyol, Italia. Kira-kira negara itu punya utang enggak? Pasti punya utang.”

Lembaga pemeringkat dunia, Fitch, Maret lalu, menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini. Fitch, dalam analisisnya, menyatakan bahwa tantangan tersebut, yaitu ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal atau utang luar negeri (ULN) yang masih tinggi.

Selain itu, lanjut Fitch, penerimaan pemerintah masih rendah, serta perkembangan sisi struktural seperti indikator tata kelola dan PDB per kapita yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain dengan peringkat yang sama. Fitch memasukkan Indonesia ke level investment grade, layak investasi.

Kalau yang menganalisis lembaga pemeringkat Fitch, layaklah kita jadikan alarm. Fitch sangat punya reputasi dan pemeringkatannya terhadap suatu negara menjadi barometer yang sangat layak dipercaya.

Namun, sebetulnya, dari sisi komposisi utang, Indonesia tergolong aman. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) maksimal 60%. Rasio di bawah itu, berarti masih aman. Saat ini, rasio utang Indonesia terhadap PDB ‘baru’ 39,7%.

Negara, tentu tidak sembarangan dalam mengajukan utang. Selama tujuannya positif dan rasionya tidak melebihi PDB, utang dianggap masih terkendali. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2021 sebesar US$422,6 miliar atau sekitar Rp6.169,96 triliun. Posisi ini meningkat 4,0% secara tahunan, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan utang pada bulan sebelumnya yang 2,7% secara tahunan.

Peningkatan utang tersebut seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi covid-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada kuartal I/2021. Sementara itu, utang luar negeri swasta juga naik 3,4% secara tahunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5% yoy.

Dengan demikian, BI mencatat rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB di kisaran 39,7% pada Februari 2021 (PDB Indonesia sekitar Rp16 ribu triliun). Korsel memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih tinggi, yakni 43,9%. Rasio utang Indonesia bahkan masih lebih rendah daripada rasio utang Malaysia.

Jadi, secara teori, posisi utang Indonesia relatif stabil. Kendati memang naik jika dibandingkan dengan rasio utang 2014 yang mencapai 30,56%. Namun, struktur utang luar negeri Indonesia juga masih sehat. Hal itu ditunjukkan utang Indonesia yang didominasi utang berjangka panjang, dengan porsi 89% dari total utang luar negeri.

Alhasil, tidak usah terlalu galau dengan jumlah utang luar negeri kita, walau tetap mesti waspada. Pemerintah juga tidak boleh baper jika ada pihak-pihak yang terus-menerus ‘menggoreng’ isu utang, asal bukan informasi pelintiran. Anggap saja itu vitamin yang menyehatkan. Teruslah memberikan literasi soal utang ini secara terbuka agar publik makin melek literasi.