Puan Bisa Tikungi Elektabilitas Ganjar

PENCALONAN presiden dan wakil presiden ialah monopoli partai politik. Tidak ada calon independen. Suka-suka partai menentukan mekanisme pencalonan.

Disebut suka-suka karena undang-undang hanya menyebutkan rekrutmen capres dilakukan parpol secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Demokratis dan terbuka itu ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang menggunakan mekanisme konvensi dan ada pula yang menyerahkan pencalonan sebagai hak prerogatif ketua umum seperti di PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan ihwal capres dan cawapres pada Pilpres 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Kongres V partai telah memberikan kewenangan kepada ketua umum partai berupa hak prerogatif untuk menetapkan capres dan cawapres pada Pemilu 2024," ujar Hasto.

Hak prerogatif itu sudah dipegang Megawati sejak Pilpres 2014. Dalam memutuskan, Megawati punya kriteria sendiri seperti ketika memutuskan Joko Widodo sebagai capres 2014.

Saat berorasi pada kampanye 22 Maret 2014, Mega memaparkan alasan memilih Jokowi. "Kenapa saya memilih Jokowi untuk diberikan mandat sebagai calon presiden? Karena Jokowi tidak hanya populer, tapi dia bekerja, tulus, memiliki komitmen, dan kepribadiannya sederhana.”

Populer, bekerja keras, tulus, memiliki komitmen, dan kepribadian sederhana itulah kriteria Megawati. Kriteria itu sepertinya digunakan juga pada Pilpres 2024. Karena itu, berlomba-lomba kader partai meningkatkan elektabilitas.

Persaingan merebut tiket capres di internal partai jauh lebih sengit ketimbang kontestasi sesungguhnya. Mereka bisa saling sikut sampai saling menjatuhkan.

Kesan persaingan itulah yang kini muncul di antara dua kader PDIP: Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kesan itu muncul ketika Puan menggelar acara di Jawa Tengah tanpa mengundang Ganjar. Puan mengatakan pemimpin itu di lapangan bukan di medsos.

Pernyataan Puan ditafsirkan publik ditujukan kepada Ganjar yang akun Twitter-nya @ganjarpranowo telah memiliki 1,9 juta follower dan akun Instagram-nya memiliki 3,4 juta pengikut. Ganjar tentu saja menampik adanya persaingan karena dirinya mengaku hubungannya dengan Puan baik-baik saja.

Bila menimbang-nimbang peluang menjadi capres, Puan tentu saja berada di atas Ganjar. Sebab, Puan berada dalam struktur partai dan penerus trah Soekarno. Akan tetapi, bila melihat tingkat elektabilitas hasil survei, Ganjar bertengger di tiga besar bursa capres, sementara Puan berada di papan bawah.

Berhitung elektabilitas saat ini untuk Pilpres 2024 masih terlalu dini. Apalagi, Ganjar akan melepaskan jabatan gubernur pada 5 September 2023. Sementara itu, Puan yang menjabat Ketua DPR hingga 2024 punya kesempatan untuk bisa menikungi tingkat keterpilihan Ganjar. Kata kuncinya, Puan lebih merakyat lagi.

Peranan Jokowi ditunggu-tunggu. Apakah ia membentangkan karpet merah untuk Ganjar atau Puan. Jokowi disebut mendukung Ganjar bila ia menyiapkan jabatan publik untuknya setelah tidak menjadi gubernur. Sejauh ini, Jokowi terkesan mendukung Puan karena ia mengajaknya bersama-sama berkunjung ke daerah.

Ganjar atau Puan, pada akhirnya Megawati yang menentukan. Bisa saja masih ada nama lain yang dijagokan Megawati sebab biasanya ia punya pertimbangan sendiri. Megawati tentu mempertimbangkan konstelasi kekuatan politik menjelang Pilpres 2024.

Pengalaman 1999 terus membekas di hati Megawati. Ketika itu PDIP keluar sebagai pemenang pemilu. Namun, saat itu PDIP gagal mengantarkan Megawati menjadi presiden di era sebelum pemilihan presiden secara langsung. Pada pilpres melalui MPR, yang terpilih sebagai presiden ialah Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Hanya PDIP yang berhak mengajukan capres dan cawapres tanpa berkoalisi pada 2024. Sebab, PDIP mempunyai 128 kursi di DPR atau 22,26%. Partai lainnya mesti berkoalisi. Koalisi tetap menjadi pilihan rasional PDIP.

Sudah saatnya partai politik menyiapkan kader untuk capres. Kata Bung Hatta, partai tak seharusnya tidak bergantung pada agitasi, tapi pada pencarian kader yang kuat. Sebab, agitasi dapat membangkitkan kegembiraan setiap orang, tetapi tidak membentuk pikiran orang.