Saatnya Moderasi Beragama Rebut kembali Reformasi

ANTROPOLOG Robert W Hefner menyebut reformasi 21 Mei 1998 hadir bersamaan dengan era revitalisasi agama. Di era revitalisasi agama orang makin leluasa mengekspresikan identitas keagamaan mereka.

Sejauh terkait dengan Islam sebagai agama mayoritas, Greg Fealy dan Sally White membagi ekspresi identitas Islam di era reformasi dalam tiga kategori. Ketiganya ialah ekspresi kesalehan personal, ekspresi politik, sosial, legal, dan ekspresi ekonomi.

Dalam konteks ekspresi kesalehan personal, publik menyaksikan penguatan identitas melalui simbol-simbol keagamaan seperti jilbab, cadar, jubah, surban (serban), dan janggut serta kemunculan banyak ustaz atau penceramah dengan jemaah yang membeludak.

Ekspresi politik, sosial, dan legal antara lain terlihat dari berdirinya organisasi massa berideologikan Islam semisal Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan parpol berideologikan Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyuarakan penegakan syariat Islam. Populisme Islam di Pilkada DKI 2017 termasuk ekspresi kategori ini.

Dalam hal ekspresi ekonomi, publik menyaksikan berkembangnya praktik ekonomi syariah, mulai bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, sampai kredit mikro berbasis syariah. Negara pun ikut serta mengekspresikan identitas ekonomi Islam karena potensi ekonominya jumbo.

Namun, Hefner optimistis demokratisasi atau reformasi di era revitalisasi agama itu melahirkan civil Islam, yakni Islam moderat. Dalam istilah yang populer sekarang, moderasi beragama. Optimisme Hefner itu didasarkan pada tiga hal.

Pertama, ekspresi identitas keagamaan itu tetap memegang prinsip otonomi, saling menghormati, dan kesukarelaan. Kedua, aktor dan organisasi berpengaruh kemudian bekerja menyebarkan nilai-nilai dan pengorganisasian demokratis tidak hanya kepada kalangan mereka sendiri, tetapi ke ruang publik lebih luas. Ketiga, jika prinsip-prinsip ini bertahan, prinsip-prinsip tersebut harus ditopang tatanan yang mendukung institusi, termasuk negara.

Akan tetapi, Hefner juga mengingatkan munculnya kembali isu-isu etnik dan agama dalam urusan publik. Peringatan Hefner ini sungguh-sungguh terjadi. Di era reformasi ini peristiwa diskriminasi dan kekerasan atas nama agama marak terjadi. Konflik Maluku, kekerasan terhadap penganut agama minoritas, sampai terorisme atas nama agama terjadi silih berganti.

Maraknya diskriminasi dan kekerasan atas nama agama menunjukkan kalangan konservatif agama sedang mendapat ‘giliran’ menguasai wacana dan ruang publik. Martin van Bruinessen menyebutnya conservative turn. Populisme Islam di Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu bukti kalangan konservatif agama mendapat giliran menguasai wacana dan ruang publik di Indonesia.

Negara dalam tingkat tertentu malah merawat konservativisme agama itu. Pengamat Robin Bush, misalnya, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab atas maraknya intoleransi dan kekerasan atas nama agama selama pemerintahannya. Lalu, banyak kepala daerah yang mengambil jalan populisme agama dengan menerbitkan berbagai hukum syariat.

Pemerintahan Presiden Jokowi berupaya menaklukkan kelompok-kelompok konservatif agama. Pemerintah membubarkan sejumlah organisasi yang mendukung ide-ide konservativisme agama. Celakanya, tindakan pemerintah itu dianggap tidak demokratis, tidak reformis.

Konservativisme agama bisa memicu disintegrasi bangsa. Bayangkan bila Hizbut Tahrir Indonesia terus-menerus dan sukses mengampanyekan khilafah, sejumlah wilayah Indonesia bukan tidak mungkin memisahkan diri. Untuk mencapai kemajuan yang disebut Indonesia Emas 2045, salah satu masalah yang mesti beres terlebih dahulu ialah ancaman disintegrasi.

Era reformasi merupakan era transisi menuju demokrasi sejati, transtition to democracy, democratic transtition. Kita mesti melangkah maju menuju demokrasi sesungguhnya. Konservativisme agama yang mengancam integrasi bangsa hanya menyebabkan transisi demokrasi kita jalan di tempat bahkan mundur tersudut-sudut di pojok ruang publik.

Kita sudah bersepakat demokrasi menjadi jalan mencapai kemajuan bangsa. Acemoglu dan Robinson menyebut perubahan struktural menjadi prasyarat suatu bangsa mencapai kemajuan. Presiden Jokowi sering menyebutnya reformasi struktural.

Salah satu bentuk perubahan struktural atau reformasi struktural ialah penegakan hukum. Tak mengapa, bahkan suatu keharusan, bila penaklukan konservativisme itu dalam kerangka penegakan hukum supaya moderasi beragama tegak demi kemajuan demokrasi dan bangsa. Sudah saatnya moderasi agama atau civil Islam merebut kembali giliran mengisi ruang reformasi kita.