POPULISME apa pun dan di mana pun kiranya gagal menanggulangi pandemi covid-19. Populisme malah memantik pandemi covid-19.
Salah satu ciri populisme ialah tak percaya pada sains. Presiden AS Donald Trump dan Presiden Brasil Bolsonaro, dua pemimpin populis, menganggap covid-19 flu biasa. Trump bisa dikategorikan pemimpin populis sayap kanan, lebih spesifiknya pemimpin populis Kristen Evangelical.
Ketidakpercayaan populisme kepada sains itu memengaruhi kebijakan dalam menangani covid-19. Karena menganggapnya flu biasa, Trump dan Bolsonaro menangani pandemi covid-19 secara biasa-biasa pula. Amerika dan Brasil menjadi dua negara juara dalam jumlah warga negara yang terkena covid-19. Kedua kepala negara itu bahkan terkena covid-19.
Selain antisains, populisme bercirikan rasial. Thierry Baudet, pendiri Forum for Democracy (FFD), partai populis sayap kanan Belanda, menggaungkan dalam pidatonya 20 November 2020, covid-19 rekayasa George Soros. Pernyataan Baudet selain ungkapan ketidakpercayaan pada sains, bersifat rasial, anti-Semit atau anti-Yahudi. George Soros seorang Yahudi. Sikap pemimpin populis seperti ditunjukkan Baudet mengantarkan ke kebijakan yang berfokus pada politik, bukan pada kesehatan.
Malapetaka covid-19 sedang melanda India. Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Bharatiya Janata Party (BJP) dikenal sebagai pemimpin yang memainkan populisme Hindu (Hinduism populism). BJP merupakan sayap politik Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), kelompok sayap kanan radikal partai nasionalis Hindu, yang opresif terhadap non-Hindu.
Bapak bangsa India, yakni Gandhi dan Nehru, menggaungkan identitas nasional inklusif. Namun, Modi dan BJP mencoba mengubah identitas nasional India dari yang bersifat inklusif itu menjadi identitas Hindu eksklusif. BJP mengeksploitasi sentimen keagamaan Hindu dengan menciptakan narasi besar sejarah India bahwa ide negara India ialah negara Hindu. Bersamaan dengan itu, BJP membangun narasi non-Hindu sebagai 'yang lain' (the others).
Bila Modi 'menindas' non-Hindu, sebagai pemimpin populis Hindu dia tentu saja memuliakan umat Hindu. Populisme Hindu sudah barang tentu memuliakan umat Hindu. Itu artinya populisme Hindu mengandung ciri rasial pula. Baru-baru ini Modi memuliakan kaum Hindu India secara politik dan religius.
Dalam hal agama, Modi mengizinkan ritual Kumbh Mela. Dalam ritual itu penganut Hindu beramai-ramai mandi di Sungai Gangga. Sebelumnya, pemimpin BJP memasang iklan di surat kabar yang mengampanyekan umat Hindu 'bersih' dan 'aman' menghadiri ritual tersebut. Ketidakpercayaan kepada sains yang menjadi salah satu ciri populisme muncul melalui iklan tersebut. Faktanya, ritual Kumbh Mela menjadi klaster penularan covid-19.
Dalam hal politik, Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah berkampanye untuk memenangkan BJP pada pilkada di lima negara bagian. Amit Shah semestinya berada di ibu kota negara untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan pandemi covid-19. Kampanye itu memunculkan kerumunan ribuan orang dan menjadi klaster penularan covid-19. Bandingkan dengan pilkada di Indonesia pada Desember 2020 yang tidak memunculkan klaster pilkada.
Dua peristiwa itu cukup untuk menyumbang gelombang kedua covid-19 di India. Sistem kesehatan di India ambruk, tak mampu mengendalikan laju pertambahan penderita covid-19. Banyak orang tewas karena tak tertangani oleh sistem kesehatan. Padahal, sejak Oktober 2020 hingga Maret 2021 angka covid-19 di India melandai setelah negara itu melakukan vaksinasi masif. Malapetaka covid-19 di India menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk tidak melonggarkan berbagai kegiatan meski sudah melakukan vaksinasi.
Di Indonesia di awal berjangkitnya covid-19 berlangsung pula populisme agama, terutama populisme Islam. Sejumlah pemuka agama mengatakan covid-19 bisa diatasi dengan doa. Banyak pemuka agama menolak kebijakan pemerintah untuk beribadah di rumah saja. Ciri populisme yang tidak percaya pada sains muncul di awal pandemi menjangkiti Indonesia.
Beruntung, pemerintah Indonesia terjaga dari tidur populismenya. Pemerintah serius menangani covid-19 dengan berbasiskan sains. Pemerintah melarang berbagai ritual atau tradisi keagamaan. Data menunjukkan sehabis libur perayaan hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri 1441 Hijriah (2020), Tahun Baru Islam, serta Natal dan Tahun Baru 2021, angka penderita covid-19 meningkat.
Pemerintah, misalnya, melarang ritual mudik Lebaran 2021. Itu menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi bukan pemerintahan yang memainkan populisme, apalagi populisme agama.
