Janji Swiss

FEBRUARI tahun lalu, sejumlah pengusaha asal Swiss yang tergabung dalam Swiss-Indonesian Chamber of Commerce (Swiss Cham) berjanji akan melipatgandakan investasi langsung ke Indonesia. Syaratnya, beleid sapu jagat bernama Undang-Undang Cipta Kerja (waktu itu masih RUU omnibus law) dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Swiss Cham yang menaungi perusahaan-perusahaan asal Swiss menyebutkan beleid itu akan memberikan percepatan dan kemudahan investasi bagi negara Pegunungan Alpen tersebut. Luthfi Mardiansyah, Chairman Swiss Cham Indonesia, waktu itu menyebut beleid omnibus law akan memastikan iklim berusaha di Indonesia akan lebih baik.

Sebabnya aturan tersebut memuat semua aturan yang mempermudah, tidak hanya dari sisi perizinan, tetapi juga sinergi dengan daerah dan tenaga kerja. Pada 5 Oktober tahun lalu, UU Cipta Kerja pun diketuk.

'Janji Swiss' juga ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat bersama Menteri BUMN Eric Thohir berkunjung ke negeri produsen jam tangan termasyhur di dunia itu, Oktober 2020. Pemerintah Swiss, kata Menlu, telah memasukkan Indonesia sebagai daftar negara prioritas kerja sama pembangunan periode 2021-2024.

Selama ini, Swiss ialah mitra penting bagi Indonesia di bidang investasi. Swiss menduduki peringkat keempat sebagai investor asing terbesar dari Eropa di Tanah Air.

Dalam hitungan lima bulan sejak UU Cipta Kerja diresmikan dan lima bulan seusai kunjungan Menlu Retno Marsudi, 'janji' pengusaha dan pemerintah Swiss untuk membenamkan investasi ke Indonesia mulai ditunaikan. Itu terlihat dari catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang realisasi penanaman modal asing di triwulan pertama 2021. BKPM menyebutkan untuk kali pertama Swiss masuk lima besar negara yang paling banyak berinvestasi ke Indonesia.

Sejak reformasi, belum pernah Swiss masuk lima besar PMA di Indonesia. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan nilai investasi yang masuk dari Swiss ke Indonesia mencapai US$446,2 juta, disalurkan ke 118 proyek, dengan porsi investasi 6,1%. Sektor yang paling banyak digarap Swiss ialah bidang makanan dan minuman, kehutanan, perdagangan, reparasi, perikanan, dan industri lainnya.

"Industri makanan paling besar. Ini saya pikir mulai bergairah, harapannya bisa memengaruhi persepsi dunia, khususnya Eropa, lewat Swiss dan Belanda," jelas Bahlil, pada konferensi pers awal pekan ini.

Betul bahwa nilai investasi itu baru sekitar 6,1% dari rata-rata total investasi Swiss dalam kurun triwulan ke berbagai negara yang mencapai sekitar US$7,5 miliar. Namun, itu cukup untuk menunjukkan betapa berkomitmennya Swiss menunaikan janji mereka, sekaligus pula menampakkan betapa seriusnya Indonesia mewujudkan janji ramah investasi.

Masuknya Swiss sebagai negara paling banyak berinvestasi di Indonesia pada kuartal I 2021, juga menggeser Jepang dari posisi lima besar. Kini, Jepang berada pada urutan ke-7 dengan investasi mencapai US$322,7 juta, di bawah AS yang berada pada urutan ke-6 dengan investasi mencapai US$447,1 juta.

Singapura masih menjadi negara urutan pertama yang membukukan realisasi investasi terbesar di Indonesia, dengan nilai US$2,6 miliar. Selanjutnya Tiongkok sebesar US$1 miliar, Korea Selatan US$900 juta, Hong Kong US$800 juta, dan Swiss US$466,2 juta. Realisasi investasi RI pada kuartal I 2021 secara keseluruhan mencapai Rp219,7 triliun, terdiri dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp108 triliun dan penanaman modal asing Rp111,7 triliun.

Capaian itu sekitar 25,66% dari target investasi tahun ini sebesar Rp856 triliun. Realisasi investasi tersebut tumbuh 2,3% secara kuartalan dari kuartal IV 2020 dan tumbuh 4,3% secara tahunan dari kuartal I 2020. Naiknya realisasi investasi dari PMA itu memberikan gambaran bahwa saat ini secara merata, dunia sudah mulai memercayai Indonesia. Itu merupakan buah dari tekad Indonesia untuk melayani investasi tanpa membeda-bedakan negara.

Namun, jangan pernah berpuas diri. Di sana-sini masih banyak celah yang mesti ditambal. Janji pemangkasan birokrasi yang selama ini melingkar-lingkar masih jauh dari kelar. Begitu pula jaminan keamanan serta efektivitas investasi dalam menyerap lapangan pekerjaan belum sepenuhnya memuaskan. Kerja keras untuk membereskan itu selekas mungkin mesti dilakukan agar makin banyak 'janji-janji Swiss' lainnya menjadi kenyataan.